Oleh : Suprihno

(Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta)

abi-hasbi3

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Setelah orde reformasi bergulir, telah terjadi eforia demokrasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat sedang berlangsung dimana-mana. Mulai dari pemilihan presiden, gubernur, bupati, walikota, bahkan sampai kepala desa pun kini banyak digelar secara langsung. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Indonesia di tahun 2005 sampai 2009 merupakan “tahun politik”, dimana bakal banyak ada perhelatan pemilihan umum dan pilkada yang bakal digelar. Muhamad Asfar (2006) mengungkapkan bahwa sejak juni 2005 penyelenggaraan pemerintah dan politik di tingkat lokal mengalami pergeseran, bahkan perubahan yang luar biasa. Kepala daerah yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh anggota parlemen daerah (DPRD Propinsi untuk memilih Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memilih bupati/walikota). Sejak Juni 2005 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pilkada. Rakyat yang sebelumnya menjadi penonton, tiba-tiba berubah menjadi pelaku dan penentu. Anggota DPRD yang sebelumnya memiliki kewenangan besar dalam penentuan pemilihan kepada daerah, tiba-tiba hanya ’duduk manis’ menjadi penonton dipinggir lapangan. (Kacung Marijan; 2006; 1).
Perubahan baru diatas tentu membawa dampak yang luar biasa, baik ditingkat elit partai (khusus anggota DPRD) dan para pemilih sendiri (Rakyat). Ditingkat elit partai misalnya, ada kesan sebagian elit partai kurang bisa menyesuaikan dengan proses politik di daerah tersebut. Persoalan mendasar terutama berkaitan dengan hilangnya kewenangan anggota DPRD dalam menentukan kepala daerah. Pengalaman di masa lalu menunjukkan, proses pemilihan kepala daerah selalu dibarengi dengan isue money politics. Kalau saja isue itu benar, tentu ada pergeseran locus money politics, yang dulunya melibatkan sejumlah anggota DPRD beralih ke para pemilih. Namun isu-isu money politics di tingkat elit ternyata tidak hilang dengan adanya pilkada langsung. Proses menjadi kepala daerah, terutama calon yang berasal dari luar partai, ternyata melibatkan putaran uang yang tidak kecil, miliaran rupiah. Sebagian menyebutnya money politics, sebagian yang lain menyebutnya ongkos politik. Mana yang benar ; wallahu a’lam hanya Allah yang tau, karena tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan proses money politics di depan pengadilan.
Perubahan besar juga terjadi di tingkat pemilih. Proses money politics terjadi hampir disetiap pilkada dan dilakukan oleh semua pasangan calon. Meskipun secara normative (sesuai dengan Undang-undang dan aturan Pilkada) sulit dibuktikan sebagai bentuk money politics, namun secara konseptual sebenarnya bisa di katagorikan sebagai money politics. Modusnya macam-macam, mulai dari dalam bentuk halus berupa sumbangan tidak mengikat seperti bantuan masjid, mushollah, sekolah, pesantren dan sebagainya sampai pemberian terang-terangan untuk mencari dukungan seperti pembagian baju, sarung, kerudung, dan sebagian bergambar atau ada nama pasangan calon. Bahkan tidak jarang pembagian itu juga dalam bentuk uang tunai. Modusnya juga macam-macam mulai yang halus dalam bentuk uang bensin, uang transpot, uang konsumsi, uang lelah, uang penganti kerja, sampai dalam bentuk ”uang dukungan”.
Ditingkat perilaku pemilih juga terjadi perubahan yang luar biasa. Pilkada langsung, setidaknya yang bisa dilihat dari lebih dari tiga tahun terakhir, ditandai dengan tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Di beberapa daerah ankanya mencapai hampir 50 persen. Padahal, untuk pemilu legeslative dan presiden, angkanya rata-rata masih dibawah 30 persen. Tingginya angka ketidak hadiran pemilih ini mengejutkan banyak kalangan. Namun ditingkat global, sebenarnya tidak ada yang aneh dari tingginya tingkat ketidak hadiran pemilih diatas. Dibanyak negara maju yang tingkat demokrasinya sudah stabil, tingkat kehadiran pemilih pada saat pilkada rata-rata memang rendah. Umumnya angkanya lebih tinggi diatas tingkat kehadiran pemilih pada pemilu nasional. Bahkan di Amerika, pemilihan lokal dibeberapa negara bagian hanya dihadiri oleh sekitar seperempat pemilih, atau 25 persen.
Ditingkat penyelenggaraan pun mengalami pergeseran luar biasa. KPUD yang pada pemilu legeslatif dan pemilu presiden bertindak sebagai pelaksana, pada pilkada KPUD bertindak sebagai penyelenggara. KPUD yang sebelumnya hanya menjalankan tugas-tugas dari KPU, pada pilkada harus membuat aturan main dan menegakkan aturan tersebut. Dengan tugas yang begitu berat dan waktu yang sangat mepet, maka penyelenggaraan pilkada tiga tahun terakhir ini banyak mengalami kendala. Di beberapa daerah terjadi konflik berkepanjangan akibat hasil pilkada tidak bisa diterima oleh beberapa pihak, di Banyuwangi konflik berjalan, setidaknya dampaknya lebih dari satu tahun, bahkan dibeberapa daerah konflik itu melibatkan kekerasan fisik.
Pergeseran sistem pemerintahan dan politik yang terjadi ditingkatan lokal paling tidak membawa perubahan terhadap pembagunan demokrasi, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, mengingat tingginya anggaran yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pilkada tersebut. Bisa dibayangkan jika pilkada satu kabupaten; Kabupaten Pekalongan Misalnya yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2005 menghabiskan APBD Rp. 2.849.474.700,- bagaimana jika dikalikan jumlah pilkada tahun 2005 – 2009, belum lagi pilkada propinsi, tentunya penyerapan anggaran tersebut harus sejalan dengan proses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sejak pertama kali Pilkada diadakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara sampai yang paling akhir yang diadakan di Bone pada tanggal 17 Februari 2008, telah berlangsung 343 Pilkada dengan rincian pada tahun 2005 telah berlangsung Pilkada di 207 Kab/Kota dan 7 Provinsi, pada tahun 2006 terlaksana Pilkada di 70 Kab/Kot dan 7 Provinsi, pada tahun 2007 berlangsung Pilkada di 35 Kab/Kot dan 6 Provinsi, sedangkan untuk tahun 2008 telah berlangsung Pilkada di 11 Kab/Kota (Website jppr.or.id diakses pada 5 maret 2008).
Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, system pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada Langsung) merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi di tingkatan lokal. Setidaknya, sistem Pilkada Langsung memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem rekruitmen politik yang ditawarkan oleh model sentralistik “ala” UU no. 5 Tahun 1974 atau model demokrasi perwakilan yang diretas oleh UU no. 22 Tahun 1999. Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi minimalis, Pilkada Langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, pertama, sistem demokrasi langsung melalui Pilkada Langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukkan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekruimen politik di tangan segelitir orang di DPRD (Oligarkis). Kedua, dari sisi kompetisi politik, Pilkada Langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pilkada Langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “syndrome” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetisi yang tidak fair, seperti; praktek politik dagang sapi dan money politics. Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik-seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di tingkat lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik; training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Keempat, Pilkada Langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figure pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena, melalui Pilkada Langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelitir elite di DPRD. Dengan demikian, Pilkada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggungjawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakarat-warganya. Kelima, Kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balances) di daerah; antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.
AA GN Ari Dwipayana (2005) Indikator Keberhasilan Pilkada Langsung seharusnya tidak diletakkan semata-mata pada ukuran formal-prosedural, melainkan jauh lebih dalam pada ukuran-ukuran kualitatif dan substantif. Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara ukuran formal-prosedural dengan ukuran substantif:
Dengan demikian, indikator pertama keberhasil Pilkada adalah Pilkada seharusnya memberi ruang kebebasan bagi warga negara dalam mengekspresikan hak-hak dasar. Kedua, pilkada berlangsung melalui kompetisi yang fair. Ketiga, pilkada seharusnya menciptakan kepemimpinan politik yang berkualitas dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas, ketiga indikator tersebut di atas, seharusnya teraktualisasi dalam setiap tahap penyelenggaraan pilkada , mulai dari tahap pendaftaran pemilih, sampai pada pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Akhirnya, untuk mencapai demokrasi yang lebih substantif berdasarkan indikator di atas, maka cara melihat keberhasilan Pilkada langsung harus diletakkan pada sejauhmana pencapaian dari sisi proses dan hasil. Dalam demensi proses, Pilkada langsung seharusnya dibaca sebagai sarana untuk memperdalam dan memperluas proses konsolidasi demokrasi di Indonesia secara kualitatif. Sedangkan dalam demensi hasil; pilkada langsung seharusnya ditempatkan sebagai instrumen untuk mendapatkan kepemimpinan politik yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga-masyarakat di daerah
Berdasarkan uraian diatas perlu kiranya untuk dilakukan studi tentang bagaimana pilkada langsung dapat dilaksanakan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, efisiensi anggaran, menekan terjadinya konflik dan menghasilkan kepala daerah yang kridibel. Dengan pemikiran diatas penulis mengambil judul Model Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bersama ; Studi Tentang Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005-2008 Di Indonesia.

1.2 Permasalahan
Berdasarkan tema di atas maka penulis mengangkat tiga permasalahan sebagai berikut ;
1. Bagaimanakah model penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia, sehingga dapat mendorong pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara bersama di Indonesia?.
2. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam membangun model penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
3. Apa kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pilkada secara bersamaan di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Hukum Pilkada
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat ) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di Indonesia hingga Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD ’45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan
Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.
2.2 Otonomi Daerah
Otonomi daerah merupakan jawaban terhadap berbagai persoalan kebangsaan selama ini. Pemerintah orde baru yang tampil pada 1965 mendeklarasikan diri sebagai kritik terhadap pemerintahan orde lama. Salah satu kritik utamanya adalah kegagalan orde lama dalam membangun dukungan politik dari daerah dan karenanya orde baru menawarkan pendekatan alternatif dengan mengatur pemerintahan lokal secara detail dan diseragamkan secara nasional. Organ-organ suprastruktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas politik lokal yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya konsep kebangsaan Indonesia. Elit pemerintahan lokal hanyalah sekedar kepanjangan tangan pemerintahan pusat didaerah yang diberi kekuasaan besar untuk melakukan manover politik dan menunjukkan pengabdiannya ke pusat. Kebijakan ini bisa dilihat dalam substansi undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. (Abdul Gafar Karim dkk, 2003: hal 39).
Demikian halnya orde reformasi lahir sebagai jawaban tehadap antitesis orde baru dengan sistem sentralistik menjadi desentralisasi. Pada tahun 1999 Presiden Habibi yang dilantik pertengahan tahun 2008 menggantikan Presiden Suharto, mengeluarkan dua kebijakan penting tentang desentralisasi yaitu ; di tetapkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. (Abdul Gafar Karim dkk, 2003: hal 42).
Substansi dasar UU nomor 22 tahun 1999 bisa digaris bawahi dalam butir kebijaksanaan dibawah ini. Pertama semangat otomnomi daerah yang lebih besar dimulai pada nama daerah otonom, istilah Dati I dan Dati II dihapus dan diganti dengan istilah yang lebih netral yaitu dengan nama Propinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini untuk menghidari citra bahwa tingkat I secara hierarkis lebih berkuasa dari tingkat II, padahal dua-duanya merupakan badan hukum yang terpisah dan sejajar yang mempunyai kewenangan berbeda. Kedua UU nomor 22 tahun 1999 memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi yang dibatasi hanya sampai pemerintahan propinsi. Bupati dan Walikota adalah kepala daerah otonom sementara jabatan diwilayah kabupaten atau kota ditiadakan. Ketiga Undang-Undang ini mengenal badan perwakilan desa yang menjadi lembaga perwakilan rakyat ditingkatan desa. Hal ini merupakan perkembangan baru bagi kehidupan demokrasi ditingakatn desa. Keempat UU nomor 22 tahun 1999 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
Sementara itu undang-undang omor 25 tahun 1999 membawa angin segar bagi daerah. Pertama sumber keuangan daerah diperbesar sejalan dengan dikembangkannya prinsip perimbangan. Sebagai contoh penerimaan daerah dari SDA sektor kehutanan, pertambangan umum dan perikanan dibagi dengan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Kedua ada kewajiban minimal bagi pemerintah pusat untuk memberikan alokasi kepada daerah. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa dana alokasi umum ditettapkan sekurang-kurangnya 25 % dari penerimaan luar negeri yang ditetapkan APBN. Ketiga semangat pemerataan antar daerah bisa di lihat dari adanya Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus dan dana darurat, pemerintah pusat diberi kewajiban untuk mengalokasikan 25 % dari pendapatan dalam negeri untuk dana alokasi umum.kebijakan ini membuat pemerintah pusat tidak semaunya sendiri dalam menentukan alokasi dana di daerah.
Cornelis Lay (2003) mengungkapkan sekalipun Pemberian otonomi kepada daerah merupakan jalan terbaik untuk memecahkan persoalan ketegangan hubungan antara pusat dan daerah, pemberian kekuasaan ekonomi dan politik kepada daerah harus diparalelkan dengan pengembangan demokrasi di tingkatan lokal. Tanpa ini, ia bisa sangat beresiko termasuk terhadap integrasi bangsa dan Ke-Indonesiaan. Selanjutnya Cornelis Lay mengungkapkan sejumlah kemungkinan negatif yang harus secara sunguh-sunguh mendapat perhatian.
Pertama, pengalihan kekuasaan politik dan ekonomi yang besar kepada daerah yang ditandai oleh tingkat kemajemukan yang tinggi dengan kekuasaan yan sebanding, bisa berakhir dengan konflik lintas parameter primordial, kecuali mekanisme penyelesaian konflik secara beradap dan adil yang inherent dalam demokrasi bisa dikembangkan. Kedua, pengalihan kekuasaan kedaerah-daerah yang ditandai oleh kemajemukan yang didominasi oleh salah satu atau dua kelompok primordial, bisa berakhir dengan diskriminasi bahkan penindasan terhadap kelompok primordial yang kecil, kecuali sebuah mekanisme demokrasi yang menjamin hak-hak minoritas ditegakkan. Ketiga, pengalihan kekuasaan dalam bidang-bidang khusus ke daerah-daerah, pengelolaan SDA misalnya, akan juga dengan mudah berakibat konflik horisontal. Misalnya, UU Nomor 22 tahun 1999 secara jelas memberikan kewenangan pengelolaan SDA ke tangan pemerintah daerah, bahkan daerah kabupaten dan kota. Bisa dipastikan daerah-daerah akan menerima dengan tangan terbuka. Alasannya sangat sederhana bahwa SDA menyimpan nilai ekonomi yang sangat besar. Sementara secara faktual politik anggaran selama 23 tahun telah menetapkan daerah-daerah dalam posisi yang sangat rapuh secara ekonomi. Persoalannya kemudian kewenangan ini akan disikapi pemerintah daerah dengan peningkata eksplorasi SDA tanpa terkendali. Hasrat untuk memacu PAD secara cepat, bisa dengan mudah berakibat pada proses pemusnahan semua potensi dan sumber SDA yang dimiliki daerah. Apalagi dibalik peningkatan PAD kepentingan-kepentingan ekonomi birokrasi dan politik lokal.
Keempat, pengalihan kekuasaan kepada daerah-daerah bisa juga berakibat pada terjadinya konsolidasi parameter-parameter primordial di dalam masing-masing lokalitas politik daerah, yang bisa menfasilitasi berkembangnya semangat kedaerahan secara berlebihan Provinsionalisme merupakan frasa yang dipakai oleh Bung Hatta dimasa lalu untuk memperingatkan kita pada bahaya ini. Kemungkinan seperti ini harus tetap dicermati, karena sangat terbuka untuk terjadi, apalagi dalam situasi dimana sentimen-sentimen negatif antar etnik dan agama sedang berada pada puncak-puncak kejayaannya di Indonesia. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa otonomi bukan dan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjastifikasi penyangkalan terhadap ke-Indonesiaan dan sekaligus sebagai pembenaran atas kebangkitan dan pemujaan terhadap politik kesukuan. Kelima, pengalihan kekuasaan yang besar pada daerah menyebabkan terjadinya pergeseran arena perebutan kekuasaan. Dalam konteks sekarang ini dimana pengalihan lokus politik dari birokrasi ke lembaga perwakilan rakyat dan partai, potensi konflik atau sebaliknya kolaborasi antar kedua institusi ini sangat besar. Kasus dari banyak daerah menunjukkan momentum dan arena semisal pertanggung-jawaban bupati, walikota atau gubernur telah berubah menjadi momentum dan arena kontestasi kekuasaan, dan bahkan konflik kekuasaan yang jauh dari sehat. Keenam, penataan kembali otonomi, terutama untuk sejumlah hal, memang diperlukan. Tetapi subtansi bahwa otonomi merupakan keniscayaan tidak boleh dikorbankan. Hal ini perlu digaris bawahi karena dalam beberapa saat terakhir ini muncul gerakan spirit ”anti otonomi” terutama dilingkungan birokrasi Jakarta yang tanpaknya tidak cukup puas bukan hanya untuk kehilangan pengaruh, tetapi, tetapi juga kehingan lahan ekonomi.
Terakhir, otonomi otonomi daerah memang merupakan jawaban terhadap persoalan kedaerahan di Indonesia. Di samping bagi demokrasi, keadilan dan juga efektifitas penyelenggaran pemerintah dan pelayana publik. Format pengaturan ini kompatibel dengan nature Indonesia yang super-majemuk dimana sejumlah paremeter pembeda saling tumpang tindih, saling memperkuat dan dengan cross-catting affilittion yang rendah. Tetapi sejak dini harus dipahami bahwa ia bukan merupakan jawaban tunggal dan tidak akan bisa menuntaskan segala persoalan. Yag bisa diharapkan adalah bahwa otonomi dengan segala kekuatan dan kelemahannya, bisa menciptakan ruang bagi pertanyaan-pertanyaan daerah untuk didialogkan.
Untuk menghindari berbagai masalah seperti diatas, kebijakan desentralisasi pada 1999 di revisi. Diantara poin yang direvisi adalah berkaitan dengan sistem perwakilan di dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 32 tahun 2004. para kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan dipilih secara langung oleh rakyat. Perubahan sistem pemilihan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kekurangan didalam sistem perwakilan. Melalui pemilihan secara langsung rakyat bisa dengan leluasa menetukan pilihannya tanpa harus melalui wakil-wakilnya di lembaga DPRD. Kebijakan pilkada secara langsung dimulai sejak 1 Juni 2005 dengan landasan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004. Suatu rentang waktu yang cukup cepat dalam proses pengambilan kebijakan, karena pada tahun 2005 kepala daerah yang habis masa jabatannya tidak lagi dipilih oleh DPRD melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Pada tahun 2005 diselenggarakan pilkada secara langsung di 226 daerah meliputi 11 propinsi 108 kabupaten dan 35 kota. Yang menarik proses pemilihan itu tidak dilaksanakan secara serentak melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan agenda masing-masing daerah. Hal ini terjadi karena masa berakhirnya jabatan kepala daerah antara daerah yang satu dengan kepala daerah didaerah yang lain tidak sama. Selain itu realitas demikian juga bisa ditafsirkan bahwa daerah diberi otoritas untuk menyelenggarakan pilkada secara langsung sendiri-sendiri, betapapun pelaksanaanya tidak terlepas dari pusat. (Kacung Marijan, 2006: hal 19)

2.3 Demokrasi Politik Di Tingkatan Lokal
Partisipasi Politik hanya mungkin terjadi dalam suatu sistem politik yang demokratis. Dalam konteks lokal, demokrasi dan partisipasi hanya mungkin betapapun desentralisasi sering dikaitkan dengan demokratisiasi, keterkaitan di antara keduanya, misalnya apakah desentralisasi merupakan sebuah persyaratan penting yang harus ada (necessary condition) bagi adanya demokrasi. Rondidelli (1990) mengatakan walaupun desentralisasi dan demokratisasi pada dasarnya bukan suatu konsep yang saling eksklusif, diantara keduanya juga bukanlah selalu berkaitan. (Rondidelli; 1990; 493) Didalam pandangannya sebuah pemerintahan yang tersentralisasi tetapi pejabatnya dipilih secara teratur jelas lebih demokratis dari sebuah pemerintahan yang terdesentralisasi tetapi terkontrol secara ketat oleh sebuah partai politik yang otoriter.
Dalam suatu sistem politik yang demokratis para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, para politisi atau pejabat publik sebagai wakil rakyat akan berbuat maksimal ssuai dengan aspirasi masyarakat. Sebab pertama dalam kacamata mandat, pilkada yang dilaksanakan secara reguler dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyeleksi kebijakan-kebijakan politik yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Selama kampanye misalnya; para calon Bupati/wakil bupati menawarkan berbagai isu dan program untuk mensejahterakan masyarakat sehingga hal itu menjadi daya tarik bagi pemilih untuk memilihnya. Kedua dalam kacamata akuntabilitas, pilkada dan pemilu merupakan sarana bagi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan berbagai keputusan dan tindakan di masa lalu. Konsekuensinya pemerintah dan politisi akan selalu memperhitungkan penilaian masyarakat, sehingga akan memilik kebijakan atau program yang berdampak pada penilaian positif pemilih terhadap dirinya, agar terpilih kembali pada pilkada berikutnya.
Menurut Brian C. Smith (1998) munculnya transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa ketika terdapat perbaikan kualitas demokrasi didaerah secara otomatis diartikan sebagai adanya perbaikan kualitas demokrasi ditingkat nasional. Lebih jauh Brian C. Smith menyampaikan berdasarkan studi-studi yang pernah dilakukan di sejumlah negara diberbagai belahan dunia, Smith mengemukakan empat alasan menguatnya demokrasi di tingkatan daerah. Pertama, demokrasi lokal merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara didalam suatu masyarakat demokratis (free sosieties). Kedua, pemerntah daerah dipandang sebagai pengontrol terhadap kebijakan pemerintah pusat yang cenderung anti-demokrasi. Ketiga, Demokrasi lokal di anggap mampu menyuguhkan kualitas partisipasi yang lebih baik kalau dibandingkan dengan yang terjadi ditingkat nasional. Keempat, legitimasi pemerintah pusat akan mengalami penguatan manakala pemerintah pusat itu melakukan reformasi di tingkat lokal.
Salah satu faktor utama pendorong munculnya kebijakan desentralisasi pasca runtuhnya Orde Baru adalah mempercepat proses demokrasi dan memperbaiki kualitas demokrasi didaerah. (Rasyid, 2003; turner et al. 2003). Melalui transfer kekuasaan dan otoritas kedaerah, diharapkan bisa membuat daerah memiliki bergaining position yang lebih besar kepada pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah tidak hanya berfungsi untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yag dirumuskan oleh pemerintah pusat. Lebih dari itu daerah memiliki kekuasaan dan otoritas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan untuk diri mereka sendiri.

2.4 Pelaksanaan Pilkada Tahun 2005-2008
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sejak pertama kali Pilkada diadakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara sampai yang paling akhir yang diadakan di Bone pada tanggal 17 Februari 2008, telah berlangsung 343 Pilkada dengan rincian pada tahun 2005 telah berlangsung Pilkada di 207 Kab/Kota dan 7 Provinsi, pada tahun 2006 terlaksana Pilkada di 70 Kab/Kot dan 7 Provinsi, pada tahun 2007 berlangsung Pilkada di 35 Kab/Kot dan 6 Provinsi, sedangkan untuk tahun 2008 telah berlangsung Pilkada di 11 Kab/Kota (Website jppr.or.id diakses pada 5 maret 2008).
Mencermati pelaksanaan pilkada di daerah-daerah Walaupun secara normatif, Pilkada Langsung menyisakan sejumlah harapan namun pada saat yang bersamaan Pilkada Langsung juga memiliki peluang untuk jatuh dalam perangkap elektoralisme. Oleh karena itu, salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan memperoleh manfaat dari sistem Pilkada Langsung adalah kemampuan untuk menghindari jebakan demokrasi elektoral. Hal ini penting karena kurang lebih tiga tahun belakangan ini, konsep demokrasi elektoral – sebagai konsep yang menekankan pada pertarungan kompetitif dalam memperoleh suara rakyat- merupakan konsep yang sangat populer. Prinsip-prinsip demokrasi elektoral tidak hanya diyakini dalam dunia akademik, melainkan sudah menjadi rujukan utama dalam praktek politik dan pemerintahan di Indonesia. Setidaknya hal itu terlihat jelas dalam kerangka paradigmatik yang menjiwai politik regulasi nasional maupun tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh rezim pasca Soeharto, mulai dari rezim Habibie sampai dengan Megawati. Seperti pada umumnya penganut pendekatan elektoral, para akademisi dan praktisi politik dewasa ini merumuskan demokrasi sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di dalam mana individu-individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Sehingga dalam merumuskan makna demokrasi, mereka selalu merujuk pada tiga hal yang paling elementer; partisipasi, kompetisi dan liberalisasi. Secara prosedural, ketiga hal pokok itu, dilembagakan dalam pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Pemilu, merupakan arena kompetisi untuk menentukan pejabat-pejabat publik di eksekutif maupun legislatif. Partai politik dan parlemen merupakan dua institusi politik utama yang menjadi wadah artikulasi dan agregasi kepentingan publik.
Penekanan yang berlebihan pada elektoralisme menimbulkan beberapa kosekuensi: Pertama, demokrasi seolah-olah sudah selesai untuk dibicarakan ketika sistem pemilihan yang menjamin partisipasi dan kompetisi politik secara formal sudah terbangun. Banyak kalangan sudah berpuas diri ketika sistem pemilihan langsung Presiden, Gubernur dan Bupati/ walikota berhasil terumuskan dalam agenda policy reform. Padahal, sistem pemilihan langsung itu tidak akan berarti apa-apa bagi demokrasi jika sistem itu justru menjadi “topeng” atau bahkan dibajak oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi.
Kedua, konsep-konsep demokrasi elektoral beresiko menimbulkan apa yang disebut Tery Karl dengan “kekeliruan elektoralisme” Kekeliruan elektoralisme ini terjadi ketika konsep itu mengistimewakan pemilu di atas dimensi-dimensi lain, dan mengabaikan kemungkinan yang bisa ditimbulkan pemilu multi partai dalam menyisihkan hak sebagian masyarakat tertentu untuk bersaing memperebutkan kekuasaan atau meningkatkan dan membela kepentingannya, atau menciptakan arena-arena pembuatan kebijakan penting yang berada di luar kendali para pejabat terpilih.
Ketiga, optimisme yang menggebu dari konsep demokrasi elektoral dalam menciptakan kepastian-kepastian membuat konsep ini mengabaikan faktor-faktor di luar dimensi pemilu dan partai politik, seperti budaya politik dan legitimasi demokrasi. Budaya politik menyangkut pola keyakinan, nilai-nilai, ide-ide, sentimen dan sikap-sikap suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem tersebut.
Keempat, demokrasi elektoral cenderung formalis dan prosedural sehingga gagal untuk menjelaskan kemunculan bentuk-bentuk partisipasi dan kompetisi semu (ertzast). Mungkin saja terlihat ada perluasan partisipasi massa, namun partisipasi yang terjadi lebih dalam kerangka mobilisasi. Demikian pula dengan kompetisi politik, secara formal menurut kreteria demokrasi elektoral, pemilu multipartai sudah dilakukan secara bebas dan reguler, namun secara substansi kompetisi itu dilakukan dalam manifestasi kultural yang sama sekali berbeda. Sehingga demokrasi elektoral menjadi gagap dalam menjelaskan peranan para botoh dan perilaku mistis dari sebagian elite politik yang tengah melakukan kompetisi politik. Elektoral ternyata bukan satu-satunya ukuran dalam melihat demokrasi bekerja, akan tetapi ada banyak variabel lokal dan kultural yang menjadi penentu keberhasilan jalannya demokrasi di tingkat lokal. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh J Mardimin dalam kompetisi politik di pedesaan Jawa, menunjukan bahwa ada tiga hal yang dianggap sebagai modal utama bagi seorang calon perangkat desa untuk memenangkan pemilihan; dukun, duit dan dukungan.
Akhirnya, keempat kritik yang ditujukan pada demokrasi elektoral bukan sesuatu yang berlebihan. Karena pengabaian terhadap dimensi liberalisasi, budaya politik dan legitimasi demokrasi ini menimbulkan kosekuensi terbangunnya model demokrasi semu (pseudo democracy). Juan Linz mendefinisikan demokrasi semu sebagai sebuah kecenderungan dimana “keberadaan lembaga-lembaga politik demokratis secara formal, seperti pemilu multi partai menyebabkan dominasi kekuatan otoriter menjadi tidak kasat mata”. Dalam tipologi yang berbeda demokrasi semu berawal dari konsensus diantara para pemain-pemain politik untuk menggunakan prosedural dan institusi demokrasi secara formal, namun substansi permainan berada di luar skenario yang diinginkan oleh penganjur demokrasi elektoral. Sehingga akhirnya masyarakat menjadi kehilangan kontrol pada substansi maupun proses perumusan kebijakan publik.
Beberapa parameter keberhasilan Pilkada langsung secara kualitatif dari sisi proses, setidaknya bisa membantu kita untuk memetakan beberapa problematika yang mungkin muncul sekitar desain dan implementasi Pilkada langsung sepanjang tahun 2005 – 2008.

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat
Salah satu isu krusial dalam Pilkada langsung adalah persoalan partisipasi politik. Partisipasi warga negara dalam puilkada memiliki kontribusi bagi pengembangan kualitas demokrasi kalau para partisipan memiliki kesadaran kritis dalam menggunakan hak-haknya. Ada beberapa poin penting dalam isu partisipasi politik ini: Pertama, kemungkinan tingkat partisipasi politik yang rendah dalam Pilkada Langsung. Indikasi kerah ini setidaknya bisa bersandar pada data hasil pemilu legislatif pada bulan April 2004 dan Pilpres putaran pertama dan kedua. Apa yang terjadi dalam pemilu legislatif dan Pilpres bisa saja akan berulang kembali dalam Pilkada Langsung. Dalam tiga putaran pemilu itu, terlihat dengan jelas bagaimana tingkat partisipasi pemilih di Indonesia secara kuantitatif dan kualitatif. Salah satu yang menarik dari data itu adalah tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan haknya dalam pemilu legislatif 2004. Bahkan beberapa media pernah membuat pernyataan bahwasanya partai politik yang memenangkan pemilu adalah partai Golongan Putih (Golput) karena jumlah golongan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai angka 23,34 persen atau 34,5 juta rakyat.. Sebuah angka yang cukup besar dibandingkan dengan perolehan partai Golkar- yang memenangkan pemilu dengan 24,48 juta suara. Data statistik menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu 2004 hanya mencapai 84,07 % dari total 148 juta pemilih yang terdaftar. Sementara suara tidak sah mencapai 8,81 % dari total 124,42 juta pemilih yang mencoblos. Dari 34, 5 juta yang tidak menggunakan hak pilih itu, 23,5 juta diantaranya tidak datang ke tampat pemungutan suara. Pilpres putaran kedua juga ditandai dengan meningkatnya jumlah suara golput. Kalau dalam pemilu legislatif, jumlah pemilih yang mengambil sikap golput 23,34 persen maka dalam pemilihan presiden putaran kedua mencapai angka 35.583.483 (23,37 persen). Memang tingginya jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya tidak selalu bisa dibaca sebagai sikap Golput karena mungkin saja kesalahan administrasi-pencatatan maupun lemahnya sosialisasi pemilu (kesalahan dalam mencoblos). Namun, melihat prolog pemilu 2004 yang ditandai dengan semakin besarnya tingkat ketidak percayaan (distrust) masyarakat pada partai politik, parlemen dan pemilu, maka tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan haknya bisa dirasakan sebagai sebuah fenomena protes. Data berikut menunjukkan tingkat partisipasi masayrakat Jawa Tengah dalam pemilu legeslatif, Pilpres I dan pilres II serta pilkada 2005-2006

No. Kabupaten/Kota Partisipasi Pemilih (dalam %)
Pemilu DPRD Pilpres I Pilpres II Pilkada
2005 dan 2006
1. Kota Pekalongan 84,44 82,00 75,77 67,95
2. Kab. Kebumen 82,64 69,90 78,30 71,81
3. Kota Semarang 81,30 79,34 77,34 66,51
4. Kab. Kendal 85,51 83,49 80,57 73,38
5. Kab. Rembang 86,97 82,25 78,30 82,42
6. Kota Surakarta 83,13 80,66 78,71 74,91
7. Kab. Boyolali 83,94 81,76 78,49 76,20
8. Kab. Sukoharjo 77,95 77,93 75,74 72,45
9. Kab. Blora 84,34 81,06 79,33 74,25
10. Kab. Purbalingga 81,30 78,39 75,03 72,35
11. Kota Magelang 85,07 83,84 83,33 77,59
12. Kab. Semarang 85,26 83,15 80,87 66,99
13. Kab. Purworejo 85,18 82,56 80,47 74,95
14. Kab. Wonosobo 87,73 85,07 82,54 79,20
15. Kab. Wonogiri 80,54 75,28 74,30 68,96
16. Kab. Klaten 87,03 84,35 81,53 74,53
17. Kab. Pemalang 79,25 76,38 72,58 64,95
18. Kab. Grobogan 80,21 75,26 72,18 69,92
19. Kab. Demak 83,40 77,63 72,53 77,64
20. Kab. Sragen 84,84 81,14 78,61 71,63
21. Kab. Salatiga 83,33 80,93 80,11 76,58
22. Kab. Pekalongan 84,14 79,83 75,48 74,02
23. Kab. Pati 81,62 77,65 74,93 51,80
24. Kab. Banjarnegara 84,02 79,47 75,85 72,97
25. Kab. Batang 88,44 82,76 79,53 77,82
26. Kab. Jepara – – – -
27. Kab. Cilacap 83,37 80,02 77,16 -
28. Kab. Magelang 87,50 86,25 84,62 -
29. Kab. Karanganyar 83,64 79,87 78,25 -
30. Kab. Kudus 82,61 74,47 70,08 -
31. Kab. Temanggung 85,08 88,55 85,60 -
32. Kab. Banyumas 85,55 83,21 81,07 -
33. Kab. Tegal 78,65 75,96 71,61 -
34. Kab. Brebes 79,37 76,74 71,60 -
35. Kota Tegal 78,70 76,90 73,18 -
36. Provinsi Jateng 82,76 80,02 76,96 -

2. Anggaran Pilkada
Persoalan di seputar pembiayaan akan terkait dengan kerdibilitas dan kapasitas KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pembiayaan Pilkada: (a). keterbatasan anggaran ketika terjadi kesenjangan antara kebutuhan anggaran yang diajukan oleh KPUD dengan realisasi yang disetujui oleh DPRD. (b). politisasi pembiayaan Pilkada, dimana posisi tawar yang dimiliki oleh kekuatan politik dominan atau Kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sangat besar dalam menentukan anggaran dan posisi itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. (c). problem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran oleh KPUD. Data berikut menunjukan anggaran pilkada di koabupaten/kota di jawa tengah.
No. Kabupaten/Kota Sumber Anggaran
APBN 2005 APBD Pilkada Dana Rutin Keterangan
1. Kota Pekalongan 656.683.000 2.849.474.700 213.617.600 APBD 2005
2. Kab. Kebumen 846.335.000 6.838.010.869 – APBD 2005
3. Kota Semarang 777.275.000 7.854.835.000 – APBD 2005
4. Kab. Kendal 787.113.000 5.409.418.700 – APBD 2005
5. Kab. Rembang 743.795.000 3.999.474.000 – APBD 2005
6. Kota Surakarta 675.347.000 4.457.204.645 – APBD 2005
7. Kab. Boyolali 785.267.000 8.762.266.007 – APBD 2005
8. Kab. Sukoharjo 734.698.000 6.531.274.000 – APBD 2005
9. Kab. Blora 764.717.000 5.810.332.000 – APBD 2005
10. Kab. Purbalingga 777.641.000 6.076.875.710 – APBD 2005
11. Kota Magelang 639.281.000 2.123.091.000 – APBD 2005
12. Kab. Semarang 774.710.000 4.348.597.773 – APBD 2005
13. Kab. Purworejo 760.065.000 5.731.484.903 – APBD 2005
14. Kab. Wonosobo 754.413.000 4.600.000.000 – APBD 2005
15. Kab. Wonogiri 835.527.000 6.933.017.680 284.000.000 APBD 2005
16. Kab. Klaten 847.190.000 7.984.647.001 – APBD 2005
17. Kab. Pemalang 752.735.000 7.529.634.000 290.075.000 APBD 2005
18. Kab. Grobogan 793.637.000 9.300.000.000 296.141.000 APBD 2005/2006
19. Kab. Demak 758.611.000 7.060.333.117 – APBD 2005/2006
20. Kab. Sragen 798.329.000 Data belum ada 80.000.000 APBD 2006
21. Kota Salatiga 632.683.000 Data belum ada 100.000.000 APBD 2006
22. Kab. Pekalongan 781.442.000 Data belum ada – APBD 2006
23. Kab. Pati 808.653.000 Data belum ada 200.000.000 APBD 2006
24. Kab. Banjarnegara 937.789.000 Data belum ada 350.000.000 APBD 2006
25. Kab. Jepara 727.361.000 12.300.000.000 269.000.000 APBD 2006/2007
26. Kab. Cilacap 692.607.000 September 2007 481.754.000 APBD 2007
27. Kab. Magelang 679.358.000 Desember 2008 261.206.500 APBD 2008
28. Kab. Karanganyar 668.104.000 Oktober 2008 – APBD 2008
29. Kab. Kudus 653.903.000 Mei 2008 150.000.000 APBD 2008
30. Kab. Temanggung 668.470.000 Juni 2008 – APBD 2008
31. Kab. Banyumas 703.929.000 Maret 2008 100.000.000 APBD 2008
32. Kab. Tegal 676.735.000 Desember 2008 180.000.000 APBD 2008
33. Kab. Brebes 678.405.000 Oktober 2007 570.850.000 APBD 2007
34. Kota Tegal 631.330.000 Desember 2008 – APBD 2008
35. Kab. Batang 727.361.000 Data belum ada 269.000.000 APBD 2006
JUMLAH 142.299.971.105

3. Budaya Politik Dan Kekerasan Dalam Pilkada
Proses demokrasi di aras lokal tidak berhenti sampai dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan harus lebih luas dan dalam termasuk menyangkut apakah kepimpinan politik-pemerintahan yang terpilih melalui pilkada bisa berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Pilkada langsung bisa dianggap “gagal” apabila kepemimpinan politik-pemerintahan yang terbangun justru merepresentasikan kepentingan segelitir elite politik (oligarkis) yang berkuasa. Oleh karena, pilkada langsung- yang memungkinkan warga memilih pemimpin mereka secara langsung- harus diikuti oleh perluasan voice, akses dan kontrol masyarkat untuk terlibat secara partisipatoris dalam proses-proses kebijakan. Karena melalui model demokrasi partisipatoris itulah warga –masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk mengimbangi model demokrasi perwakilan dan perwalian.
Di dalam Khasanah Ilmu Politik, realitas munculnya pemilu yang berlangsung secara damai, sering dikaitkan dengan adanya Budaya politik yang baik dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oeh Larry Diamond, adanya nilai-nilai tertentu didalam masyarakat seperti, moderation, cooperation, bergaining and accommodation (Diamond 1994; 10). Sangat penting di dalam demokrasi. Nilai-nilai demikian berlawanan dengan nilai-nilai ekstrimitas dan kaku yang sering dipandang tidak sejalan dengan demokrasi, khususnya demkrasi liberal (Diamond 1994; 166). Melalui nilai-nilai yang bercorak demokratis, proses perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dilakukan secara damai., tidak melalui serangkaian aksi kekerasan. Ketika terjadi konflik politik, disalurkan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga politik yang tersedia. Pemilu dan pilkada merupakan pelembagaan untuk menyelesaikan konflik politik berkaitan dengan upaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuaaaan secara damai.
Nilai-nilai seperti itu memang masih ditemui dibanyak daerah didalam pelaksanaan pilkada langsung yang dilakukan. Hanya saja, disejumlah daerah, nilai-nilai seperti itu ternyata mengemuka. Yang terjasi adalah munculnya konflik politik yang mengeras dan berujung pada lahirnya kekerasan politik, meskipun belum sampai pada munculnya aksi pembunuhan politik. Konflik misalnya, mulai dari adanya demontrasi oleh pendukung calon tertentu yang tidak puas terhadap keputusan partai politik dan KPUD sampai pada pembakaran gedung-gedung milik pemerintah dan milik calon.
Konflik-konflik itu memang tidak melanda seluruh wilayah Indonesia, proses pilkada di sejumlah daerah berlangsung tanpa adanya ganguan yang relatif berarti. Meskipun demikian pelaksanaan pilkada secara langsung tidak lepas dari sejumlah permasalahan, mulai dari masalah tehnis seperti pendaftaran pemilih sampai pada adanya aksi kekerasan yang melibatkan masa dan pengrusakan-pengrusakan. Kalau mengikuti alur pendaftaran dalam pilkada masalah-masalah yang muncul itu bahkan menyeluruh disetiap tahapan pelaksanaan pilkada. Masalah-masalah yang bercorak teknis melanda disebagian besar wilayah penyelenggaraan pilkada, sementara masalah-masalah yang lebih besar hanya terjadi di sejumlah daerah.
Kasus-kasus Pilkada di beberapa daerah
Tahapan pilkada Jenis kasus Contoh kasus menonjol Pihak yang bertanggung jawab
Masa Persiapan – Minim pemantau pilkada
– Mepetnya pembentukan Panwas, PPK, PPS dan KPPS Hampir Semua Pilkada Gelombang pertama KPUD dan Depdagri
Penetapan Daftar Pemilih – Kacaunya data pemilih sehingga banyak masyrakat yag tidak masuk DPT
– Minimnya dana pemutahkiran data Melanda hampir di sebagian besar pilkada gelombang pertama KUPD, Despilkada
Pendaftaran dan penetapan calon Peredaan pasangan calon oleh partai, penolakan calon tertentu oleh massa Kab. Banyuwangi
Kabb. Tanah Toraja
Kab. Manggarai
Kab. Sumba Timur
Kab. Flores Timur
Kab. Manggarai barat DPP Partai Pilitik
Kampanye Curi Start kampanye, money politics, transparansi dana kampanye, black campaingn, pengrusakan atribut oleh kampanye, Kab. Flores Timur
Kab. Sumba Barat
Kota Semarang
Kab. Sukabumi,
Kab. Lampung selatan
Kab. Jember
Kab Ogan ilir
Prop. Sumatra barat
Dan propinsi kalimanan selatan KPUD Panwa.
Pencoblosan Pemilih ganda, pemilih yang tidak berhak memilih,haiah pembagian kupon KPPS Panwas
Pengentian Suara danpenetapan Hasil Pihak yang kalah tidak mau menandatangani BAP, masa yang tidak menerima kekalahan …
Gugatan kecurangan Kab. Medan
Kab. Bengkulu
Kota Surabaya
Kota Depok
Kab. Gowa
Kab. Tanah Torojo Poso
Kab. Sumenep
Kab. Gresik
Kab. Kediri
Kab. Manado
Kab. Keeron
Kota Solok KPU, tim sukses calon, pegadilan
Pelantikan Calon Terpilih Penolakan DPRD Penundaan Pelantikan Kab. Banyuwangi
Kota Depok
Kab. Tanah Toraja
Kob. Luwu Utara
Depdagri, Gubernur
Kacung Marijan, (2006) Mengemukakan Selain berbagai problem diatas diatas juga problem timbul dari KPUD setempat. Misalnya saja di Jakarta, para anggota KPUD terbukti melakukan korupsi dana Pemilu tersebut. Dana yang seharusnya untuk pelakasanaan pemilu ternyata dikorupsi. Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan penyelewengan. Dan kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti :
1. Money politik
Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu di lingkungan penulis yaitu desa Karangwetan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang.
Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini, biaya itu.

2. Intimidasi
Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh juga yaitu di daerah penulis oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan pelaksanaan pemilu.
3. Pendahuluan start kampanye
Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyam paikan visi misinya dalam acara tersbut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

4. Kampanye negative
Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat oleh KPU. Sehingga informasi yang diperoleh oleh masyarakat hanya bersifat satu arah dan cenderung membenarkan kelompok tertentu dan memberikan informasi yang subyektif kepada kelompok – kelompok yang lain yang menjadi lawan politiknya. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

III. PEMBAHASAN
Penyelenggaraan Pilkada Bersama Di Indonesia
Mencermati uraian diatas tentang pelaksanaan pilkada dari tahun 2005 hingga taun 2008 tiga persoalan mendasar yang muncul adalah :
1. Rndahnya partisipasi masayrakat dalam pilkada
2. Tngginya penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pilkada
3. rendahnya budaya politik dan terjadinya banyak kekerasan dalam pelaksanaan pilkada.
Dari tiga persoalan tersebut dapat jika kita tinjau kembali bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada, tingginya anggaran dan rendahnya budaya politik dan tinggiya kekerasa dalam pilkada dapat di hidari melalui penyelenggaraan pilkada secara bersama-sama di seluruh Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam pelaksanaan pemilu legeslatif, untuk memilih Anggota DPRD, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota. UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, BAB IX PASAL 81 “Pemungutan suara Pemilu DPR,DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota diselenggarakan secara serentak yang hari, tanggal pemungutan suara pemilihan Anggota DPR,DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota untuk semua Daerah Pemilihan ditetapkan KPU” sehingga pelaksanaan pemilu tersebut hemat anggaran/efisien, hemat waktu/efektif dan tingkat pertisimasi masyrakat tinggi, demikian hanya tingkat kekerasan dalam pemilu pun rendah.
Menururt hemat penulis Ada dua model penyelenggaraan pilkada secara bersama :
1. Pemilu Presiden dan Wapres dilakukan serentak dengan Pemilu Gubernur/Wagub baru dilakukan Pemilu Bupati/Wabup/Walikota/Wawali secara serentak.
2. Pemilu Presiden dan Wapres dilakukan serentak dengan Pemilu Gubernur /Wagub dan Pilkada Bupati/Wabup/Walikota/Wawali
Pertanyaannya kemudian bagaimana aturan atau landasan hukum pelaksanaan pilkada, kendala-kendala apa saja yang akan di hadapi dalam penyelengaraan pilkada secara bersama-sama di Indonesia?.
Persoalan perama yang harus di lihat adalah tentang rule of the game /landasan hukum plekasanaan Pilkada. UU no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, UU no. 32 tahun 2004, Perpu no. 3 tahun 2005, PP 6 tahun 2005 dan PP 17 tahun 2005, Permendagri no. 12 tahun 2005, tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/wakil walikota). Bahwa pelaksanaan pilkada di maksud dilaksanakan secara terpisah, dan dapat digabungkan jika masa jabatan Bupati/wakilbupati dan walikota/wakilwalikota selesaikan hampir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur/wakil Gubernur dalam satu propinsi. Untuk persoalan di atas maka perlu dilakukan revisi UU no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, UU no. 32 tahun 2004, dan peraturan pendukung dalam pelaksanaan pemilu tersebut.
Kedua yang harus dicermati adalah masa jabatan gubernuh/wakilgubernur, antar daerah tidak lah sama, demikian halnya dengan masa jabatan Bupati dan wakil bupati atau walikota dan walik walikota tidak lah sama. Oleh karena itu diperlukan masa penyesuaian atau masa tenggang untuk menyamakan masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan, sehingga ada masa jabatan kepala daerah yang di perpanjang. Misalnya kita buat kesepakatan bahwa pilkada bersama dilaksanakan pada tahun 2013 maka pada tahun 2009 tidak ada lagi daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, atau mengurangi masa jabatan kepala daerah, bahwa pilkada yang dilaksanakan tahun 2009-tahun 2010 masa jabatan kepala daerah di perpendek, sedangkan daerah-daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2011-2012 masa jabatannya di perpanjang.
Dua model penyelenggaraan pilkada bersama di Indonesia tersebut bukan tanpa persoalan, karena jika model pertama yang di pakai maka dapat dalam lima tahun bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilu sebanyak tiga kali, pertama pemilu legeslatif, untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD kemudian pemilu kedua untuk memilih eksekutif yaitu presiden/wakil presiden dan gubernur/wakil gubernur, kemudian pemilu ketiga untuk memilih Bupati/wakil bupati atau walikota/wakilwalikota. Akan lebih efisien dan efektif jika pemilu mengunakan model kedua karena hanya akan ada dua kali pemilu dalam lima tahun.
Langkah membuat yang harus dilakukan untuk membuat Model penyelenggaraan pilkada bersama adalah:
1. Inventarisasi masa Jabatan Gubernur seluruh Indonesia
2. Analisis keberlangsungan pemda selama masa transisi
3 Inventarisasi tingkat efisiensi & kemampuan keuangan daerah
4 Menyerap aspirasi dan persepsi masyarakat tentang model Pemilu Gabungan lewat angket
Dengan melalui beberapa tahap di atas penyelenggaraan pilkada bersama bukan sesuatu hal yang mustahil. Yang perlu kita lakukan adalah mendorong berbagai kelompok kepentingan baik itu pemerintah, partai politik, akademisi dan masyrakat untuk membentuk satu sistem pemerintahan Indoensia yang demokratis dan mensejahterakan masyrakat. Masa trasisi bangsa Indonesia harus segera di lalui, cepat atau lambat, tetapi jika transisi itu dapat di percepat kenapa tidak. Wallahualam.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1. Pelaksanaan Pilkada 2005-2008 menyisakan berbagai persoalan diantaranya; redahnya partisipasi masyarakat, kedua tinggiya anggaran pelaksanaan pilkada dan budaya dan kekerasan dalam pilkada, sehingga menggangu proses pembangunan dalam masyrakat.
2. untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dilaksanakan pilkada bersama, ada dua model penyelenggaraan pilkada bersama :
– Pemilu Presiden dan Wapres dilakukan serentak dengan Pemilu Gubernur/Wagub baru dilakukan Pemilu Bupati/Wabup/Walikota/Wawali secara serentak.
– Pemilu Presiden dan Wapres dilakukan serentak dengan Pemilu Gubernur /Wagub dan Pilkada Bupati/Wabup/Walikota/Wawali
3. kelebihan pelaksanaan pilkada bersama adalah: meningkatkan partisipasi masyrakat, menghemat anggaran, mengurangi tingkat konflik dalam masyarakat. Kendalanya adalah masa jabatan kepala daerah tidak sama.
4.2 Saran
Karya tulis ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan waktu dan literatur yang kami miliki, sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh apa yang menjadi ide dan gagasan terhadap model penyelenggaraan pilkada secara bersama di Indonesia. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami Harapkan dalam penyempurnaan tulisan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bangsa Indonesia pada Khususnya
DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gaffar Karim, 2003, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Denny Indrayana, Setya Arianto, A. Ahsin Thohari, Topo Santoso, Susi Dewi Harijanti, Lilis Mulyani, V.A Sapada, 2006. Jurnal Demokrasi dan Ham; Reformasi Hukum, Vol. 7 No. 1, 2007.

Eko Prasojo, Sofian Effendi, R. Siti Zuhro, Taufiq Effendi, Komarudin, 2006, Jurnal Demokrasi dan HAM; Reformasi Demokrasi, Vol. 5 No. 3 2006.

Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, 2007, Politik Lokal di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Herman Ibrahim dan Faisal Siagian, 1999, Pemilu dan Reformasi Sistem Kepartaian, Biro Hubungan Masyarakat Depdagri, Jakarta.

Hilmi Mochtar, 2005, Politik Lokal dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Inu Kencana Syafiie dan Andi Azikin, 2007, Perbandingan Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung.

Kacung Marijan, 2006, Demokratisasi di Daerah; Pelajaran dari Pilkada Langsung, Pusat Studi Demokrasi dan HAM PusDeham, Surabaya.

Koirudin, 2004, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2000, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Michael Rush dan Philip Althoff, 2003, Pengantar Sosiologi Politik, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Moch. Nurhasim. 2003. Konflik Antarelit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah; kasus Maluku, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta.

Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews, 2006, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Muhammad Alyas, 2005, Wajah Ganda Otonomi Daerah, Yayasan Pembaharuan Indonesia, Surabaya.

Peter Beilharz, 2002, Teori Teori Sosial; Observas Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

R. Siti Zuhro, Imam G. Lanti, Adrinof Chaniago, Taftazani, Mustofa Kamil Ridwan, Lili Romli, Sumarno, Aly Jusuf, Afdol Makkuraga, 2006. Jurnal Demokrasi dan HAM; Demokrasi Lokal dan Pilkada, Vol. 6. no. 2 2006.

Richard M. Ketchum, 2004, Demokrasi Sebuah Pengantar, Niagara, Yogyakarta.