Latest Entries »

Sucsess Story
Jatuh Bangun di Bisnis Online
Oleh : Suprihno


Perkembangan tehknologi dan system informasi begitu cepat, tidak ada sejengkal tanah pun dimuka bumi ini yang tidak dapat di lihat dengan menggunakan tekhnologi. Lima tahun yang lalu hand phone (HP) merupakan barang mewah karena tidak semua orang mampu membeli dan menggunakannya, sekarang semua orang yang kita jumpai mulai dari tukang becak, pengamen, petani, pejabat, konon pengemis pun membawa HP dan bahkan bukan hanya satu tetapi dua, tiga atau lebih, Hal tersebut bukan karena gaya atau pamer tetapi efisiensi dan kebutuhan. Demikian halnya di dunia maya atau dunia online atau internet perkembangannya begitu pesat seiring dengan jaringan telepon gengam. Dulu untuk akses internet kita tergantung dengan kabel telepon, tetapi saat ini dimana-mana kita bisa mengakses internet dengan bantuan modem yang di hubungkan dengan telepon celuler.
kira-kira tahun 2006 saya membaca di sebuah majalah tentang sukses Anne Ahira dalam bisnis online, kebetulan saat itu saya baru lulus kuliah di Universitas negeri Jember. Termotivasi dengan tulisan tersebut saya mencoba mendaftarkan diri kursus di Asian Brain (kursus online milik Anne ahira). Satu bulan saya bolak – balik ke warnet, pagi siang, sore dan malam, ternyata belum dapat apa-apa jangankan dapat penghasilan paham pun tidak. Bahkan pekerjaan saya yang sesungguhnya terbengkalai. Saya bekereja di Percetakan dan sablon, usaha inilah yang selama ini menemani saya di perantauan dan menghantarkan saya meraih gelar sarjana. Saya kuliah dengan biaya sendiri dengan modal dengkul, alias kuliah sambil kerja. Karena sejak lulus SMP orang tua sudah berpesan “Nak kamu tidak usah melanjutkan sekolah, kerja saja. Bapak sama Ibu tidak bisa membiayai kalau kamu melanjutkan, kalau mau sekolah kamu harus cari biaya sendiri, kami hanya bisa mendoakan semoga Allah memudahkan jalan untukmu”. Saat itu saya menangis sejadi-jadinya dan selalu menyesali diri mengapa ya Allah tidak adil, mengapa harus ada kaya dan miskin, mengapa pula saya dilahirkan menjadi orang miskin… setelah lama merenung, nalar saya mulai jalan, Saya bisa menyimpulkan bahwa saya bisa jadi orang kaya, saya bisa jadi orang pintar kalau saya mau belajar, satu satunya jalan adalah sekolah sambil bekerja.. saya harus tinggalkan kampung halaman di Lubuk Linggau Sumatra Selatan.. saya harus ke Jawa. kata orang pendidikan di Jawa lebih bagus dari pada di Sumatera. Sekalian mencari mbah buyut di Jawa. karena sejatinya saya adalah orang Jawa yang dilahirkan di Sumatra, temen-temen bilang saya ini “Pujakesuma” (putra Jawa Kelahiran Sumatra)…
Yah Percetakan dan Sablon inilah yang akhirnya mengantarkan saya menjadi sarjana. Karena satu bulan bolak-balik ke internet untuk belajar bisnis online saya tidak mendapatkan apa-apa saya putuskan untuk berhenti. Lupakan bisnis dunia maya. Tetapi dalam hati kecil saya selalu berkata “ masak sudah sarjana tetap saja menjadi tukang sablon..?” akhirnya saya tinggalkan sablon. Semua peralatan percetakan dan sablon saya hibahkan kepada teman saya yang punya nasib sama dengan saya.. kuliah dengan modal tekad dan tanpa kiriman uang dari ortu.. saya berdo’a untuk mereka ”semoga peralatan ini mampu menghantarkan kalian jadi sarjana juga”.
Pertengahan tahun 2006 saya coba mengadu nasib di Surabaya, cari lowongan sana-sini tidak diterima, karena ternyata lebih banyak pencari kerja dari pada lowogan pekerjaan yang ada. Nah ketika kami sedang makan di sebuah warung di wilayah Margorejo, kami bertemu dengan seorang supervisor AJB Bumi Putera Syariah Surabaya, dan menawari kerja di Bumi Putera, “tetapi jangan tanya gaji karena kamu di gaji jika kamu dapat penjualan atau dapat nasabah”. Dipikir-pikir dari pada tidak ada pekerjaan akhirnya saya terima pekerjaan itu. Satu tahun kemudian, Tahun 2007 karena penjualan saya baik dan dianggap berprestasi, saya di angkat jadi supervisor AJB Bumiputera Syariah Surabaya. Dan pertengahan tahun 2007 itu pula saya menyunting seorang perempuan Tulungagung Jawa Timur. Karena istri saya seorang guru di Tulungagung akhinya kami hanya bisa bertemu hari sabtu dan minggu. Teman-teman menyebutnya saya “laki-laki SMS” (sabtu minggu setor). Satu tahun saya jalani ternyata berat hidup terpisah, apa lagi setelah kelahiran putra pertama kami, di tambah bapak mertua juga sakit-sakitan. Akhirnya November 2008 kami keluar dari AJB Bumiputera Syariah Surabaya. Dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan rizkinya dimanapun Kita berada kalau hamba Nya mau berusaha.
Akhir tahun 2008 adalah hari-hari paling berat, dimana anak sakit, bapak mertua sakit saya sendiri tidak punya penghasilan. Saya hanya punya keyakinan bahwa ujian dari Allah akan kita lalui jika kita sabar dan tawakal.. pada saat itu saya kemudian dihubungi teman bahwa ada pendaftaran Komisioner Lembaga Penyelenggara Pemilu kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk Kabupaten Tulungagung. “saat itu saya berpikir apa saya bisa, menjadi penyelenggara pemilu padahal saya tidak punya pengalaman, kuliah pun di jurusan pendidikan bukan jurusan politik”. Temen saya memotivasi saya “ sudah daftar saja, tidak ada yang melarang kamu untuk daftar, dan ingat tidak ada ilmu yang tidak bisa di pelajari, cari undang-undangnya, cari buku-buku politik pelajari , terus ikut ujian, kamu sudah belajar dari teori sampek praktek dalam kehidupan sesungguhnya.. sekarang waktunya berjuang…berusaha dan berdoa.. kamu pasti bisa”.
Tanpa pikir panjang saya segera mencari persyaratan dan mendaftarkan diri, kemudian mencari Undang-undang penyelenggaraan pemilu, referensi dan teman diskusi.. dan alhamdulillah dari 156 orang yang ikut tes tulis nilai saya no. 6, dan dinyatakan lulus tes tahap satu yang di ambil 20 orang, tes tahap kedua saya meraih nilai no. 4 dan di ambil 10 orang . Dari 10 yang mengikuti tes terakhir di ambil 5 orang dan saya mendapat peringkat no. 5.
Tanggal 1 April 2009 saya dilantik menjadi Komisioner Penyelenggara Pemilu orang-orang menyebut sebagai Pejabat Publik. Apa yang ada dalam angan-angan ternyata tidak sama dengan kenyataan. Jabatan boleh mentereng tetapi tidak pada penghasilan, dengan kebutuhan keluarga yang menumpuk. Saya mencoba memutar otak kembali bahwa saya dulu kuliah bisa sambil kerja, sekarang saya harus bisa bekerja sambil menambah penghasilan.. dari sinilah kemudian saya teringat lagi tentang bisnis online.. dan saya putuskan untuk memulainya kembali, karena bisa saya kerjakan di kantor di rumah, di warung kopi di tambah lagi akses internet sekarang bisa dilakukan dimana-mana..
Kira-kira bulan September 2009 saya memulainya, saya melalui berselancar melalui Google tentang bisnis online, alangkah terkejutnya saya karena banyak sekali tawaran-tawaran mengiurkan untuk cepat kaya dari dunia maya.. mimpi-mimpi lama yang tertanam dalam lubuk hati yang paling dalam.. untuk memberangkatkan haji orang tua dan keluarga besar, untuk memberikan beasiswa kepada fakir miskin, yatim piatu, membuat sekolah gratis untuk orang miskin, untuk punya rumah sendiri, punya mobil dan yang pasti punya pasif incame.. sepertinya akan menjadi kenyataan.. akhirnya saya coba investasi sesuai iklan di dunia maya tersebut bahwa “anda tidak perlu cari member, tidak perlu cari downline 4 – 6 bulan uang anda akan berlipat dari Rp.200.000,- menjadi Rp. 2.000.000,-. Sebelum saya investasi saya coba cari website yang sejenis ternyata banyak yang menawarkan hal demikian.. wah berarti ini benar pikir saya.. akhirnya saya coba investasi di dua website.. masing-masing Rp.5.000.000,- jadi total Rp.10.000.000,- karena saya pengen cepat dapat penghasilan yang luar biasa tadi.. bulan pertama saya mendapatkan bagi hasil masing-masing Rp. 450.000,-dan Rp.500.000,- bulan kedua.. saya lihat rekening saya kok tidak ada penambahan, saya masih positif thinhking.. bulan ketiga koq sama tidak ada penambahan saldo.. saya mulai curiga dan coba buka website nya ter nyata error.. bulan ke empat saya mendapat email bahwa perusahaan tempat saya investasi telah loos trading.. dan perusahaan pemenang tidak bertanggung jawab atas segala kerugian perusaan sebelumnya… saat itu saya langsung lemas.. lunglai… koq mudah sekali saya di tipu… hilang sudah investasi saya… mimpi2 itu tinggal mimpi…
Dua bulan saya tidak membuka internet, sepertinya saya mengalami trauma dengan internet.. tetapi saya terus berpikir usaha apa yang mungkin dan cocok buat saya.. Akhir 2009 saya coba ikut MLM (Multi Level Marketing) Pulsa, sebelumnya saya juga pernah ikut MLM Tiensi, HD dan CNI. Dari penjelasan para leader untuk cepat mendapatkan penghasilan seorang member harus mencapai Top leader Pluss sehingga dia langsung mendapatkan pasif incame.. perbulan Rp.2.400.000,- investasinya senilai Rp.12.600.000,-. dengan bukti-bukti transfer para member yang sudah mendapatkan pasif incame tersebut akhirnya saya tertarik juga, untuk investasi , dengan pinjam sana pinjam sini… mimpi-mimpi itu datang lagi… Orang sukses itu Harus punya mimpi kata Robet Kiyosaki.
Bulan pertama saya mendapat pasif incame Rp.2.400.000,- ditransfer setiap tanggal 10. Bulan kedua.. tanggal 9 saya mendapat sms Royalti tidak bisa dibagikan bulan ini akan di akumulasikan pada bulan berikutnya.. Bulan ke tiga ada petemuan member dan di sampaikan pada saat itu Perusahaan tengah mengalami gagal bayar karena di serbu investor besar, kemudian ramai-ramai menarik dananya.. tetapi perusahaan akan tetap membayar royalty Bapak ibu minimal investasi bapak ibu kembali modalnya.. astaghfirullah…Cobaan apalagi ini sudah jatuh tertimpa tangga.. maunya menyelesaikan masalah keuangan tambah dapat masalah lagi….
Awal tahun 2010 saya coba beranikan diri mencari bisnis online lagi, masak sih kisah sukses Anne Ahira itu palsu, pasti ada oknum yang menyalahgunakan peluang ini dan saya yakin bisnis online sesungguhnya itu memang ada.. dan saya harus hati-hati.. harus sabar, jangan terburu-buru… “tidak ada pebisnis kaya mendadak, yang ada adalah kerja keras, kerja cerdas dapat penghasilan” setelah berlayar di dunia maya saya mulai kenal dengan Kusuma Putra, pemilik website Cara cepat Buat blog, kemudian saya belajar membuat blog.. dapat penghasilan dari mana dari iklan PPC, atau adsn google, atau jadi reseller, lama belajar blog tidak ada titik cerah penghasilan diperoleh. Setelah itu kenal juga dengan yul Eko Rubiuanto dengan b-netconsulting dan etraining nya.. saya mulai kenal iklan geratis, muslim promo, obral sofwere dll website milik Yul Eko Rubianto, kemudia saya juga kenal Lutfi Avandi dengan kafe bisnisnya.. dari mas lutfi inilah saya mulai kenal Belajar Bisnis Internet (BBI) karena materi kusus café bisnis mas lutfi menyertakan materi sukses bisnis 29hari pak Sukarto dan pak Hian. Dari materi-materi bisnis online yang saya pelajari saya sering tidak terarah, tidak terjadwal dan nyasar kemana-mana.. dan saya berfikir saya harus bunya mentor yang focus… selama ini saya tidak bisa focus. Dan saya harus ikut workshop nya BBI.
Dua kali saya mendapat undangan workshop dari BBI yaitu di Jakarta dan di Bali, saya sangat tertarik untuk ikut, tetapi karena waktu dan pekerjaan kantor saya tidak bisa ditinggalkan saya tidak bisa mengikutinya. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali karena pada bulan September 2010 BBI membuka Home Study Course. Home Study Course pertama saya gagal karena terlambat mendaftar, baru yang ke dua saya bisa ikut.
Bagai menemukan Air di tengah padang pasir, bagai seorang jejaka berkelana mencari pujaan hati bertemu sang putrid. Karena tidak sabarnya saya ingin segera memiliki sebuah bisnis online, ingin memiliki pasif incame, setelah materi saya terima, saya langsung tancap gas. Dan karena semangat itu tidak di barengi dengan kesabaran dan belajar sistematis saya sempat drop sakit, karena tiga hari tidak tidur, tidur hanya 1-2 jam setelah solat subuh, jam 07.00 ke kantor pulang Jam 15.00, langsung belajar dan praktek sampai subuh lagi… Subhanallah, Mimpi itu mampu mengalahkan segalanya… mampu melupakan semuanya.. yang ada saya harus segera bisa dan sukses.. walau fisik saya tidak kuat. Setelah off dua hari sambil merenung dan meluruskan niat bahwa “bisnis online bukan bisnis cepat kaya, tetapi real bisnis butuh kerja keras, butuh konsistensi, butuh kesabaran” Saya coba atur jadwal.. Setelah Sholat subuh 04.30 – 07.00 dan setelah sholat isya’ jam 20.00 – 24.00.
Ketika niat itu sudah tertanam dan suatu ketika Setelah sholat isya’ saya mau mulai bekerja dan mengambil laptop, alangkah terkejutnya saya karena laptop yang saya gunakan juga error.. Hardisc is coruppted… baru saya sadar bahwa jangankan manusia yang di paksa kerja terus mesin juga perlu istirahat.. yah lagi-lagi kesabaran saya di uji.. dan terpaksa saya harus cari hardisk baru dan install ulang lektop saya..
Setelah dua hari servis laptop, saya memulai Project Amazon Mini site dari awal lagi menyiapkan semuanya, karena semua datanya hilang, untungnya CD dan Hand out dari BBI sudah datang. Setelah Satu minggu berjalan, saya sering didepan laptop membuat anak dan istri saya cemburu. “Mas apa sampean mau hidup di dunia maya, sudah tidak usah di teruskan, sampean ndak kapok sudah rugi banyak.. cari usaha yang riil saja”. Kalau sudah sudah begini saya mesti off dulu, callingdown ajak anak istri jalan-jalan.. setelah jalan-jalan mereka senang baru saya jelaskan bahwa “ Bisnis online sama dengan bisnis off line atau nyata, perlu modal, perlu komitmen, kerja keras, sabar dan konsisten”. “mana ada kerja satu minggu langsung kaya kalo bukan judi, lotere atau sejenis… boro-boro kaya bangkrut iya..”. “saya janji kalau tiga bulan saya tidak bisa memberikan bukti bisnis online ini benar-benar menghasilkan saya akan tinggalkan, OK…”. Akhirnya anak dan istri setuju asal bisa membagi waktu untuk keluarga tidak “gila Bisnis online”.
Walau agak lambat karena banyak pekerjaan kantor dan kadang harus keluar kota, Satu bulan full saya menyelesaikan 1 minisaite, lengkap dengan evaluasi dari couch BBI. Bulan November saya loucing.. http://www.kodakz981.org. Kemudian istirahat merenggangkan otot jalan-jalan bersama anak dan istri. Hari ke lima saya mulai menggarap project Amazon minisite bach 1, dan melihat perkembangan earning di affiliate-amazon tetap $ 0, hari keenam, ketujuh, ke delapan, ke sembilan sampai ke sepuluh tetap saja $ 0, saya mulai jenuh di depan computer.. stress.. benar gak sih… bisa menghasilkan.. “ saya ingat pesan pak sukarto, kalau sedang down bangun pikiran kita dengan mimpi-mimpi, makanya kalau sedang seperti ini saya putar lagi video pak sukarto getting stated.” Baru saya mulai lagi, kerja lagi dan lagi. Bisnis online adalah the real bisnis yang perlu kerja keras, konsisten, komitmen dan kesabaran. Mulai hari kesebelas saya tidak membuka amazon-associate hingga hari ke lima belas, karena takut masih $ 0, dan saya down..
Hari ke lima belas setelah sholat subuh saya beranikan diri untuk melihat earning… Bismillah…. Dan alangkah terkejutnya saya karena di sana terlihat earning fee saya $ 33,00, terjual 4 Produk, 3 produk minisite 1, dan 1 produk minisite bach 1 yang baru saya pulish.. total revenue $ 793,28 dan advertising fees $ 33.00.. kemudian saya tunjukkan kepada istri saya ini lho hasilnya.. Alhamdulillah… Senangnya… akhirnya support dari istri saya dapatkan “ya udah di teruskan waktu kerja di atur, jaga kesehatan jangan sampai sakit lagi…”. Sejak saat itu semangat saya muncul lagi.. Mimpi-mimpi itu terbuka lagi… betul kata pak Sukarto.. jangan lihat berapa besar yang di hasilkan, tetapi itu merupakan bukti bahwa apa yang kita kerjakan bisa menghasilkan, hal itu lebih penting dari segalanya… dan Alhamdulillah dari 11 Minisite yang saya buat hingga tanggal 30 Desember 2010 ini terjadi telah terjadi penjualan dengan jumlah transaksi 22 item, dengan revenue $ 2,384.20 dan earning fees $ 109.42. Semoga ini awal yang baik..
Home study course Amazon Mini site BII, memang luar biasa.. materinya mudah di pahami, dan di praktekkan, jika ada kesulitan kita bisa Tanya langsung ke mentor dan ada forum untuk berdiskusi, bertukar jurus dan trik untuk mendapatkan trafik di search engine. Bisnis online sama dengan bisnis offline di dunia nyata. Bisnis online bukan bisnis cepat kaya, butuh komitmen, butuh konsistensi, dan kesabaran. Bagi kawan-kawan pemula di bisnis online jangan habiskan waktu di depan komputer percuma, dan sia-sia, Anda butuh mentor, anda butuh focus, anda butuh shering Pengalaman dan Home Studi course Amazon mini site BBI adalah tempatnya. Sukses Untuk BBI.

Friday, December 31, 2010
8:18AM

Oleh : Suprihno

(Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta)

abi-hasbi3

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Setelah orde reformasi bergulir, telah terjadi eforia demokrasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat sedang berlangsung dimana-mana. Mulai dari pemilihan presiden, gubernur, bupati, walikota, bahkan sampai kepala desa pun kini banyak digelar secara langsung. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Indonesia di tahun 2005 sampai 2009 merupakan “tahun politik”, dimana bakal banyak ada perhelatan pemilihan umum dan pilkada yang bakal digelar. Muhamad Asfar (2006) mengungkapkan bahwa sejak juni 2005 penyelenggaraan pemerintah dan politik di tingkat lokal mengalami pergeseran, bahkan perubahan yang luar biasa. Kepala daerah yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh anggota parlemen daerah (DPRD Propinsi untuk memilih Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memilih bupati/walikota). Sejak Juni 2005 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pilkada. Rakyat yang sebelumnya menjadi penonton, tiba-tiba berubah menjadi pelaku dan penentu. Anggota DPRD yang sebelumnya memiliki kewenangan besar dalam penentuan pemilihan kepada daerah, tiba-tiba hanya ’duduk manis’ menjadi penonton dipinggir lapangan. (Kacung Marijan; 2006; 1).
Perubahan baru diatas tentu membawa dampak yang luar biasa, baik ditingkat elit partai (khusus anggota DPRD) dan para pemilih sendiri (Rakyat). Ditingkat elit partai misalnya, ada kesan sebagian elit partai kurang bisa menyesuaikan dengan proses politik di daerah tersebut. Persoalan mendasar terutama berkaitan dengan hilangnya kewenangan anggota DPRD dalam menentukan kepala daerah. Pengalaman di masa lalu menunjukkan, proses pemilihan kepala daerah selalu dibarengi dengan isue money politics. Kalau saja isue itu benar, tentu ada pergeseran locus money politics, yang dulunya melibatkan sejumlah anggota DPRD beralih ke para pemilih. Namun isu-isu money politics di tingkat elit ternyata tidak hilang dengan adanya pilkada langsung. Proses menjadi kepala daerah, terutama calon yang berasal dari luar partai, ternyata melibatkan putaran uang yang tidak kecil, miliaran rupiah. Sebagian menyebutnya money politics, sebagian yang lain menyebutnya ongkos politik. Mana yang benar ; wallahu a’lam hanya Allah yang tau, karena tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan proses money politics di depan pengadilan.
Perubahan besar juga terjadi di tingkat pemilih. Proses money politics terjadi hampir disetiap pilkada dan dilakukan oleh semua pasangan calon. Meskipun secara normative (sesuai dengan Undang-undang dan aturan Pilkada) sulit dibuktikan sebagai bentuk money politics, namun secara konseptual sebenarnya bisa di katagorikan sebagai money politics. Modusnya macam-macam, mulai dari dalam bentuk halus berupa sumbangan tidak mengikat seperti bantuan masjid, mushollah, sekolah, pesantren dan sebagainya sampai pemberian terang-terangan untuk mencari dukungan seperti pembagian baju, sarung, kerudung, dan sebagian bergambar atau ada nama pasangan calon. Bahkan tidak jarang pembagian itu juga dalam bentuk uang tunai. Modusnya juga macam-macam mulai yang halus dalam bentuk uang bensin, uang transpot, uang konsumsi, uang lelah, uang penganti kerja, sampai dalam bentuk ”uang dukungan”.
Ditingkat perilaku pemilih juga terjadi perubahan yang luar biasa. Pilkada langsung, setidaknya yang bisa dilihat dari lebih dari tiga tahun terakhir, ditandai dengan tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Di beberapa daerah ankanya mencapai hampir 50 persen. Padahal, untuk pemilu legeslative dan presiden, angkanya rata-rata masih dibawah 30 persen. Tingginya angka ketidak hadiran pemilih ini mengejutkan banyak kalangan. Namun ditingkat global, sebenarnya tidak ada yang aneh dari tingginya tingkat ketidak hadiran pemilih diatas. Dibanyak negara maju yang tingkat demokrasinya sudah stabil, tingkat kehadiran pemilih pada saat pilkada rata-rata memang rendah. Umumnya angkanya lebih tinggi diatas tingkat kehadiran pemilih pada pemilu nasional. Bahkan di Amerika, pemilihan lokal dibeberapa negara bagian hanya dihadiri oleh sekitar seperempat pemilih, atau 25 persen.
Ditingkat penyelenggaraan pun mengalami pergeseran luar biasa. KPUD yang pada pemilu legeslatif dan pemilu presiden bertindak sebagai pelaksana, pada pilkada KPUD bertindak sebagai penyelenggara. KPUD yang sebelumnya hanya menjalankan tugas-tugas dari KPU, pada pilkada harus membuat aturan main dan menegakkan aturan tersebut. Dengan tugas yang begitu berat dan waktu yang sangat mepet, maka penyelenggaraan pilkada tiga tahun terakhir ini banyak mengalami kendala. Di beberapa daerah terjadi konflik berkepanjangan akibat hasil pilkada tidak bisa diterima oleh beberapa pihak, di Banyuwangi konflik berjalan, setidaknya dampaknya lebih dari satu tahun, bahkan dibeberapa daerah konflik itu melibatkan kekerasan fisik.
Pergeseran sistem pemerintahan dan politik yang terjadi ditingkatan lokal paling tidak membawa perubahan terhadap pembagunan demokrasi, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, mengingat tingginya anggaran yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pilkada tersebut. Bisa dibayangkan jika pilkada satu kabupaten; Kabupaten Pekalongan Misalnya yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2005 menghabiskan APBD Rp. 2.849.474.700,- bagaimana jika dikalikan jumlah pilkada tahun 2005 – 2009, belum lagi pilkada propinsi, tentunya penyerapan anggaran tersebut harus sejalan dengan proses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sejak pertama kali Pilkada diadakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara sampai yang paling akhir yang diadakan di Bone pada tanggal 17 Februari 2008, telah berlangsung 343 Pilkada dengan rincian pada tahun 2005 telah berlangsung Pilkada di 207 Kab/Kota dan 7 Provinsi, pada tahun 2006 terlaksana Pilkada di 70 Kab/Kot dan 7 Provinsi, pada tahun 2007 berlangsung Pilkada di 35 Kab/Kot dan 6 Provinsi, sedangkan untuk tahun 2008 telah berlangsung Pilkada di 11 Kab/Kota (Website jppr.or.id diakses pada 5 maret 2008).
Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, system pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada Langsung) merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi di tingkatan lokal. Setidaknya, sistem Pilkada Langsung memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem rekruitmen politik yang ditawarkan oleh model sentralistik “ala” UU no. 5 Tahun 1974 atau model demokrasi perwakilan yang diretas oleh UU no. 22 Tahun 1999. Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi minimalis, Pilkada Langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, pertama, sistem demokrasi langsung melalui Pilkada Langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukkan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekruimen politik di tangan segelitir orang di DPRD (Oligarkis). Kedua, dari sisi kompetisi politik, Pilkada Langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pilkada Langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “syndrome” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetisi yang tidak fair, seperti; praktek politik dagang sapi dan money politics. Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik-seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di tingkat lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik; training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Keempat, Pilkada Langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figure pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena, melalui Pilkada Langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelitir elite di DPRD. Dengan demikian, Pilkada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggungjawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakarat-warganya. Kelima, Kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balances) di daerah; antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.
AA GN Ari Dwipayana (2005) Indikator Keberhasilan Pilkada Langsung seharusnya tidak diletakkan semata-mata pada ukuran formal-prosedural, melainkan jauh lebih dalam pada ukuran-ukuran kualitatif dan substantif. Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara ukuran formal-prosedural dengan ukuran substantif:
Dengan demikian, indikator pertama keberhasil Pilkada adalah Pilkada seharusnya memberi ruang kebebasan bagi warga negara dalam mengekspresikan hak-hak dasar. Kedua, pilkada berlangsung melalui kompetisi yang fair. Ketiga, pilkada seharusnya menciptakan kepemimpinan politik yang berkualitas dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas, ketiga indikator tersebut di atas, seharusnya teraktualisasi dalam setiap tahap penyelenggaraan pilkada , mulai dari tahap pendaftaran pemilih, sampai pada pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Akhirnya, untuk mencapai demokrasi yang lebih substantif berdasarkan indikator di atas, maka cara melihat keberhasilan Pilkada langsung harus diletakkan pada sejauhmana pencapaian dari sisi proses dan hasil. Dalam demensi proses, Pilkada langsung seharusnya dibaca sebagai sarana untuk memperdalam dan memperluas proses konsolidasi demokrasi di Indonesia secara kualitatif. Sedangkan dalam demensi hasil; pilkada langsung seharusnya ditempatkan sebagai instrumen untuk mendapatkan kepemimpinan politik yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga-masyarakat di daerah
Berdasarkan uraian diatas perlu kiranya untuk dilakukan studi tentang bagaimana pilkada langsung dapat dilaksanakan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, efisiensi anggaran, menekan terjadinya konflik dan menghasilkan kepala daerah yang kridibel. Dengan pemikiran diatas penulis mengambil judul Model Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bersama ; Studi Tentang Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005-2008 Di Indonesia.

1.2 Permasalahan
Berdasarkan tema di atas maka penulis mengangkat tiga permasalahan sebagai berikut ;
1. Bagaimanakah model penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia, sehingga dapat mendorong pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara bersama di Indonesia?.
2. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam membangun model penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
3. Apa kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pilkada secara bersamaan di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Hukum Pilkada
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat ) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di Indonesia hingga Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD ’45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan
Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.
2.2 Otonomi Daerah
Otonomi daerah merupakan jawaban terhadap berbagai persoalan kebangsaan selama ini. Pemerintah orde baru yang tampil pada 1965 mendeklarasikan diri sebagai kritik terhadap pemerintahan orde lama. Salah satu kritik utamanya adalah kegagalan orde lama dalam membangun dukungan politik dari daerah dan karenanya orde baru menawarkan pendekatan alternatif dengan mengatur pemerintahan lokal secara detail dan diseragamkan secara nasional. Organ-organ suprastruktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas politik lokal yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya konsep kebangsaan Indonesia. Elit pemerintahan lokal hanyalah sekedar kepanjangan tangan pemerintahan pusat didaerah yang diberi kekuasaan besar untuk melakukan manover politik dan menunjukkan pengabdiannya ke pusat. Kebijakan ini bisa dilihat dalam substansi undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. (Abdul Gafar Karim dkk, 2003: hal 39).
Demikian halnya orde reformasi lahir sebagai jawaban tehadap antitesis orde baru dengan sistem sentralistik menjadi desentralisasi. Pada tahun 1999 Presiden Habibi yang dilantik pertengahan tahun 2008 menggantikan Presiden Suharto, mengeluarkan dua kebijakan penting tentang desentralisasi yaitu ; di tetapkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. (Abdul Gafar Karim dkk, 2003: hal 42).
Substansi dasar UU nomor 22 tahun 1999 bisa digaris bawahi dalam butir kebijaksanaan dibawah ini. Pertama semangat otomnomi daerah yang lebih besar dimulai pada nama daerah otonom, istilah Dati I dan Dati II dihapus dan diganti dengan istilah yang lebih netral yaitu dengan nama Propinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini untuk menghidari citra bahwa tingkat I secara hierarkis lebih berkuasa dari tingkat II, padahal dua-duanya merupakan badan hukum yang terpisah dan sejajar yang mempunyai kewenangan berbeda. Kedua UU nomor 22 tahun 1999 memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi yang dibatasi hanya sampai pemerintahan propinsi. Bupati dan Walikota adalah kepala daerah otonom sementara jabatan diwilayah kabupaten atau kota ditiadakan. Ketiga Undang-Undang ini mengenal badan perwakilan desa yang menjadi lembaga perwakilan rakyat ditingkatan desa. Hal ini merupakan perkembangan baru bagi kehidupan demokrasi ditingakatn desa. Keempat UU nomor 22 tahun 1999 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
Sementara itu undang-undang omor 25 tahun 1999 membawa angin segar bagi daerah. Pertama sumber keuangan daerah diperbesar sejalan dengan dikembangkannya prinsip perimbangan. Sebagai contoh penerimaan daerah dari SDA sektor kehutanan, pertambangan umum dan perikanan dibagi dengan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Kedua ada kewajiban minimal bagi pemerintah pusat untuk memberikan alokasi kepada daerah. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa dana alokasi umum ditettapkan sekurang-kurangnya 25 % dari penerimaan luar negeri yang ditetapkan APBN. Ketiga semangat pemerataan antar daerah bisa di lihat dari adanya Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus dan dana darurat, pemerintah pusat diberi kewajiban untuk mengalokasikan 25 % dari pendapatan dalam negeri untuk dana alokasi umum.kebijakan ini membuat pemerintah pusat tidak semaunya sendiri dalam menentukan alokasi dana di daerah.
Cornelis Lay (2003) mengungkapkan sekalipun Pemberian otonomi kepada daerah merupakan jalan terbaik untuk memecahkan persoalan ketegangan hubungan antara pusat dan daerah, pemberian kekuasaan ekonomi dan politik kepada daerah harus diparalelkan dengan pengembangan demokrasi di tingkatan lokal. Tanpa ini, ia bisa sangat beresiko termasuk terhadap integrasi bangsa dan Ke-Indonesiaan. Selanjutnya Cornelis Lay mengungkapkan sejumlah kemungkinan negatif yang harus secara sunguh-sunguh mendapat perhatian.
Pertama, pengalihan kekuasaan politik dan ekonomi yang besar kepada daerah yang ditandai oleh tingkat kemajemukan yang tinggi dengan kekuasaan yan sebanding, bisa berakhir dengan konflik lintas parameter primordial, kecuali mekanisme penyelesaian konflik secara beradap dan adil yang inherent dalam demokrasi bisa dikembangkan. Kedua, pengalihan kekuasaan kedaerah-daerah yang ditandai oleh kemajemukan yang didominasi oleh salah satu atau dua kelompok primordial, bisa berakhir dengan diskriminasi bahkan penindasan terhadap kelompok primordial yang kecil, kecuali sebuah mekanisme demokrasi yang menjamin hak-hak minoritas ditegakkan. Ketiga, pengalihan kekuasaan dalam bidang-bidang khusus ke daerah-daerah, pengelolaan SDA misalnya, akan juga dengan mudah berakibat konflik horisontal. Misalnya, UU Nomor 22 tahun 1999 secara jelas memberikan kewenangan pengelolaan SDA ke tangan pemerintah daerah, bahkan daerah kabupaten dan kota. Bisa dipastikan daerah-daerah akan menerima dengan tangan terbuka. Alasannya sangat sederhana bahwa SDA menyimpan nilai ekonomi yang sangat besar. Sementara secara faktual politik anggaran selama 23 tahun telah menetapkan daerah-daerah dalam posisi yang sangat rapuh secara ekonomi. Persoalannya kemudian kewenangan ini akan disikapi pemerintah daerah dengan peningkata eksplorasi SDA tanpa terkendali. Hasrat untuk memacu PAD secara cepat, bisa dengan mudah berakibat pada proses pemusnahan semua potensi dan sumber SDA yang dimiliki daerah. Apalagi dibalik peningkatan PAD kepentingan-kepentingan ekonomi birokrasi dan politik lokal.
Keempat, pengalihan kekuasaan kepada daerah-daerah bisa juga berakibat pada terjadinya konsolidasi parameter-parameter primordial di dalam masing-masing lokalitas politik daerah, yang bisa menfasilitasi berkembangnya semangat kedaerahan secara berlebihan Provinsionalisme merupakan frasa yang dipakai oleh Bung Hatta dimasa lalu untuk memperingatkan kita pada bahaya ini. Kemungkinan seperti ini harus tetap dicermati, karena sangat terbuka untuk terjadi, apalagi dalam situasi dimana sentimen-sentimen negatif antar etnik dan agama sedang berada pada puncak-puncak kejayaannya di Indonesia. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa otonomi bukan dan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjastifikasi penyangkalan terhadap ke-Indonesiaan dan sekaligus sebagai pembenaran atas kebangkitan dan pemujaan terhadap politik kesukuan. Kelima, pengalihan kekuasaan yang besar pada daerah menyebabkan terjadinya pergeseran arena perebutan kekuasaan. Dalam konteks sekarang ini dimana pengalihan lokus politik dari birokrasi ke lembaga perwakilan rakyat dan partai, potensi konflik atau sebaliknya kolaborasi antar kedua institusi ini sangat besar. Kasus dari banyak daerah menunjukkan momentum dan arena semisal pertanggung-jawaban bupati, walikota atau gubernur telah berubah menjadi momentum dan arena kontestasi kekuasaan, dan bahkan konflik kekuasaan yang jauh dari sehat. Keenam, penataan kembali otonomi, terutama untuk sejumlah hal, memang diperlukan. Tetapi subtansi bahwa otonomi merupakan keniscayaan tidak boleh dikorbankan. Hal ini perlu digaris bawahi karena dalam beberapa saat terakhir ini muncul gerakan spirit ”anti otonomi” terutama dilingkungan birokrasi Jakarta yang tanpaknya tidak cukup puas bukan hanya untuk kehilangan pengaruh, tetapi, tetapi juga kehingan lahan ekonomi.
Terakhir, otonomi otonomi daerah memang merupakan jawaban terhadap persoalan kedaerahan di Indonesia. Di samping bagi demokrasi, keadilan dan juga efektifitas penyelenggaran pemerintah dan pelayana publik. Format pengaturan ini kompatibel dengan nature Indonesia yang super-majemuk dimana sejumlah paremeter pembeda saling tumpang tindih, saling memperkuat dan dengan cross-catting affilittion yang rendah. Tetapi sejak dini harus dipahami bahwa ia bukan merupakan jawaban tunggal dan tidak akan bisa menuntaskan segala persoalan. Yag bisa diharapkan adalah bahwa otonomi dengan segala kekuatan dan kelemahannya, bisa menciptakan ruang bagi pertanyaan-pertanyaan daerah untuk didialogkan.
Untuk menghindari berbagai masalah seperti diatas, kebijakan desentralisasi pada 1999 di revisi. Diantara poin yang direvisi adalah berkaitan dengan sistem perwakilan di dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 32 tahun 2004. para kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan dipilih secara langung oleh rakyat. Perubahan sistem pemilihan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kekurangan didalam sistem perwakilan. Melalui pemilihan secara langsung rakyat bisa dengan leluasa menetukan pilihannya tanpa harus melalui wakil-wakilnya di lembaga DPRD. Kebijakan pilkada secara langsung dimulai sejak 1 Juni 2005 dengan landasan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004. Suatu rentang waktu yang cukup cepat dalam proses pengambilan kebijakan, karena pada tahun 2005 kepala daerah yang habis masa jabatannya tidak lagi dipilih oleh DPRD melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Pada tahun 2005 diselenggarakan pilkada secara langsung di 226 daerah meliputi 11 propinsi 108 kabupaten dan 35 kota. Yang menarik proses pemilihan itu tidak dilaksanakan secara serentak melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan agenda masing-masing daerah. Hal ini terjadi karena masa berakhirnya jabatan kepala daerah antara daerah yang satu dengan kepala daerah didaerah yang lain tidak sama. Selain itu realitas demikian juga bisa ditafsirkan bahwa daerah diberi otoritas untuk menyelenggarakan pilkada secara langsung sendiri-sendiri, betapapun pelaksanaanya tidak terlepas dari pusat. (Kacung Marijan, 2006: hal 19)

2.3 Demokrasi Politik Di Tingkatan Lokal
Partisipasi Politik hanya mungkin terjadi dalam suatu sistem politik yang demokratis. Dalam konteks lokal, demokrasi dan partisipasi hanya mungkin betapapun desentralisasi sering dikaitkan dengan demokratisiasi, keterkaitan di antara keduanya, misalnya apakah desentralisasi merupakan sebuah persyaratan penting yang harus ada (necessary condition) bagi adanya demokrasi. Rondidelli (1990) mengatakan walaupun desentralisasi dan demokratisasi pada dasarnya bukan suatu konsep yang saling eksklusif, diantara keduanya juga bukanlah selalu berkaitan. (Rondidelli; 1990; 493) Didalam pandangannya sebuah pemerintahan yang tersentralisasi tetapi pejabatnya dipilih secara teratur jelas lebih demokratis dari sebuah pemerintahan yang terdesentralisasi tetapi terkontrol secara ketat oleh sebuah partai politik yang otoriter.
Dalam suatu sistem politik yang demokratis para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, para politisi atau pejabat publik sebagai wakil rakyat akan berbuat maksimal ssuai dengan aspirasi masyarakat. Sebab pertama dalam kacamata mandat, pilkada yang dilaksanakan secara reguler dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyeleksi kebijakan-kebijakan politik yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Selama kampanye misalnya; para calon Bupati/wakil bupati menawarkan berbagai isu dan program untuk mensejahterakan masyarakat sehingga hal itu menjadi daya tarik bagi pemilih untuk memilihnya. Kedua dalam kacamata akuntabilitas, pilkada dan pemilu merupakan sarana bagi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan berbagai keputusan dan tindakan di masa lalu. Konsekuensinya pemerintah dan politisi akan selalu memperhitungkan penilaian masyarakat, sehingga akan memilik kebijakan atau program yang berdampak pada penilaian positif pemilih terhadap dirinya, agar terpilih kembali pada pilkada berikutnya.
Menurut Brian C. Smith (1998) munculnya transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa ketika terdapat perbaikan kualitas demokrasi didaerah secara otomatis diartikan sebagai adanya perbaikan kualitas demokrasi ditingkat nasional. Lebih jauh Brian C. Smith menyampaikan berdasarkan studi-studi yang pernah dilakukan di sejumlah negara diberbagai belahan dunia, Smith mengemukakan empat alasan menguatnya demokrasi di tingkatan daerah. Pertama, demokrasi lokal merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara didalam suatu masyarakat demokratis (free sosieties). Kedua, pemerntah daerah dipandang sebagai pengontrol terhadap kebijakan pemerintah pusat yang cenderung anti-demokrasi. Ketiga, Demokrasi lokal di anggap mampu menyuguhkan kualitas partisipasi yang lebih baik kalau dibandingkan dengan yang terjadi ditingkat nasional. Keempat, legitimasi pemerintah pusat akan mengalami penguatan manakala pemerintah pusat itu melakukan reformasi di tingkat lokal.
Salah satu faktor utama pendorong munculnya kebijakan desentralisasi pasca runtuhnya Orde Baru adalah mempercepat proses demokrasi dan memperbaiki kualitas demokrasi didaerah. (Rasyid, 2003; turner et al. 2003). Melalui transfer kekuasaan dan otoritas kedaerah, diharapkan bisa membuat daerah memiliki bergaining position yang lebih besar kepada pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah tidak hanya berfungsi untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yag dirumuskan oleh pemerintah pusat. Lebih dari itu daerah memiliki kekuasaan dan otoritas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan untuk diri mereka sendiri.

2.4 Pelaksanaan Pilkada Tahun 2005-2008
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sejak pertama kali Pilkada diadakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara sampai yang paling akhir yang diadakan di Bone pada tanggal 17 Februari 2008, telah berlangsung 343 Pilkada dengan rincian pada tahun 2005 telah berlangsung Pilkada di 207 Kab/Kota dan 7 Provinsi, pada tahun 2006 terlaksana Pilkada di 70 Kab/Kot dan 7 Provinsi, pada tahun 2007 berlangsung Pilkada di 35 Kab/Kot dan 6 Provinsi, sedangkan untuk tahun 2008 telah berlangsung Pilkada di 11 Kab/Kota (Website jppr.or.id diakses pada 5 maret 2008).
Mencermati pelaksanaan pilkada di daerah-daerah Walaupun secara normatif, Pilkada Langsung menyisakan sejumlah harapan namun pada saat yang bersamaan Pilkada Langsung juga memiliki peluang untuk jatuh dalam perangkap elektoralisme. Oleh karena itu, salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan memperoleh manfaat dari sistem Pilkada Langsung adalah kemampuan untuk menghindari jebakan demokrasi elektoral. Hal ini penting karena kurang lebih tiga tahun belakangan ini, konsep demokrasi elektoral – sebagai konsep yang menekankan pada pertarungan kompetitif dalam memperoleh suara rakyat- merupakan konsep yang sangat populer. Prinsip-prinsip demokrasi elektoral tidak hanya diyakini dalam dunia akademik, melainkan sudah menjadi rujukan utama dalam praktek politik dan pemerintahan di Indonesia. Setidaknya hal itu terlihat jelas dalam kerangka paradigmatik yang menjiwai politik regulasi nasional maupun tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh rezim pasca Soeharto, mulai dari rezim Habibie sampai dengan Megawati. Seperti pada umumnya penganut pendekatan elektoral, para akademisi dan praktisi politik dewasa ini merumuskan demokrasi sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di dalam mana individu-individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Sehingga dalam merumuskan makna demokrasi, mereka selalu merujuk pada tiga hal yang paling elementer; partisipasi, kompetisi dan liberalisasi. Secara prosedural, ketiga hal pokok itu, dilembagakan dalam pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Pemilu, merupakan arena kompetisi untuk menentukan pejabat-pejabat publik di eksekutif maupun legislatif. Partai politik dan parlemen merupakan dua institusi politik utama yang menjadi wadah artikulasi dan agregasi kepentingan publik.
Penekanan yang berlebihan pada elektoralisme menimbulkan beberapa kosekuensi: Pertama, demokrasi seolah-olah sudah selesai untuk dibicarakan ketika sistem pemilihan yang menjamin partisipasi dan kompetisi politik secara formal sudah terbangun. Banyak kalangan sudah berpuas diri ketika sistem pemilihan langsung Presiden, Gubernur dan Bupati/ walikota berhasil terumuskan dalam agenda policy reform. Padahal, sistem pemilihan langsung itu tidak akan berarti apa-apa bagi demokrasi jika sistem itu justru menjadi “topeng” atau bahkan dibajak oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi.
Kedua, konsep-konsep demokrasi elektoral beresiko menimbulkan apa yang disebut Tery Karl dengan “kekeliruan elektoralisme” Kekeliruan elektoralisme ini terjadi ketika konsep itu mengistimewakan pemilu di atas dimensi-dimensi lain, dan mengabaikan kemungkinan yang bisa ditimbulkan pemilu multi partai dalam menyisihkan hak sebagian masyarakat tertentu untuk bersaing memperebutkan kekuasaan atau meningkatkan dan membela kepentingannya, atau menciptakan arena-arena pembuatan kebijakan penting yang berada di luar kendali para pejabat terpilih.
Ketiga, optimisme yang menggebu dari konsep demokrasi elektoral dalam menciptakan kepastian-kepastian membuat konsep ini mengabaikan faktor-faktor di luar dimensi pemilu dan partai politik, seperti budaya politik dan legitimasi demokrasi. Budaya politik menyangkut pola keyakinan, nilai-nilai, ide-ide, sentimen dan sikap-sikap suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem tersebut.
Keempat, demokrasi elektoral cenderung formalis dan prosedural sehingga gagal untuk menjelaskan kemunculan bentuk-bentuk partisipasi dan kompetisi semu (ertzast). Mungkin saja terlihat ada perluasan partisipasi massa, namun partisipasi yang terjadi lebih dalam kerangka mobilisasi. Demikian pula dengan kompetisi politik, secara formal menurut kreteria demokrasi elektoral, pemilu multipartai sudah dilakukan secara bebas dan reguler, namun secara substansi kompetisi itu dilakukan dalam manifestasi kultural yang sama sekali berbeda. Sehingga demokrasi elektoral menjadi gagap dalam menjelaskan peranan para botoh dan perilaku mistis dari sebagian elite politik yang tengah melakukan kompetisi politik. Elektoral ternyata bukan satu-satunya ukuran dalam melihat demokrasi bekerja, akan tetapi ada banyak variabel lokal dan kultural yang menjadi penentu keberhasilan jalannya demokrasi di tingkat lokal. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh J Mardimin dalam kompetisi politik di pedesaan Jawa, menunjukan bahwa ada tiga hal yang dianggap sebagai modal utama bagi seorang calon perangkat desa untuk memenangkan pemilihan; dukun, duit dan dukungan.
Akhirnya, keempat kritik yang ditujukan pada demokrasi elektoral bukan sesuatu yang berlebihan. Karena pengabaian terhadap dimensi liberalisasi, budaya politik dan legitimasi demokrasi ini menimbulkan kosekuensi terbangunnya model demokrasi semu (pseudo democracy). Juan Linz mendefinisikan demokrasi semu sebagai sebuah kecenderungan dimana “keberadaan lembaga-lembaga politik demokratis secara formal, seperti pemilu multi partai menyebabkan dominasi kekuatan otoriter menjadi tidak kasat mata”. Dalam tipologi yang berbeda demokrasi semu berawal dari konsensus diantara para pemain-pemain politik untuk menggunakan prosedural dan institusi demokrasi secara formal, namun substansi permainan berada di luar skenario yang diinginkan oleh penganjur demokrasi elektoral. Sehingga akhirnya masyarakat menjadi kehilangan kontrol pada substansi maupun proses perumusan kebijakan publik.
Beberapa parameter keberhasilan Pilkada langsung secara kualitatif dari sisi proses, setidaknya bisa membantu kita untuk memetakan beberapa problematika yang mungkin muncul sekitar desain dan implementasi Pilkada langsung sepanjang tahun 2005 – 2008.

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat
Salah satu isu krusial dalam Pilkada langsung adalah persoalan partisipasi politik. Partisipasi warga negara dalam puilkada memiliki kontribusi bagi pengembangan kualitas demokrasi kalau para partisipan memiliki kesadaran kritis dalam menggunakan hak-haknya. Ada beberapa poin penting dalam isu partisipasi politik ini: Pertama, kemungkinan tingkat partisipasi politik yang rendah dalam Pilkada Langsung. Indikasi kerah ini setidaknya bisa bersandar pada data hasil pemilu legislatif pada bulan April 2004 dan Pilpres putaran pertama dan kedua. Apa yang terjadi dalam pemilu legislatif dan Pilpres bisa saja akan berulang kembali dalam Pilkada Langsung. Dalam tiga putaran pemilu itu, terlihat dengan jelas bagaimana tingkat partisipasi pemilih di Indonesia secara kuantitatif dan kualitatif. Salah satu yang menarik dari data itu adalah tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan haknya dalam pemilu legislatif 2004. Bahkan beberapa media pernah membuat pernyataan bahwasanya partai politik yang memenangkan pemilu adalah partai Golongan Putih (Golput) karena jumlah golongan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai angka 23,34 persen atau 34,5 juta rakyat.. Sebuah angka yang cukup besar dibandingkan dengan perolehan partai Golkar- yang memenangkan pemilu dengan 24,48 juta suara. Data statistik menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu 2004 hanya mencapai 84,07 % dari total 148 juta pemilih yang terdaftar. Sementara suara tidak sah mencapai 8,81 % dari total 124,42 juta pemilih yang mencoblos. Dari 34, 5 juta yang tidak menggunakan hak pilih itu, 23,5 juta diantaranya tidak datang ke tampat pemungutan suara. Pilpres putaran kedua juga ditandai dengan meningkatnya jumlah suara golput. Kalau dalam pemilu legislatif, jumlah pemilih yang mengambil sikap golput 23,34 persen maka dalam pemilihan presiden putaran kedua mencapai angka 35.583.483 (23,37 persen). Memang tingginya jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya tidak selalu bisa dibaca sebagai sikap Golput karena mungkin saja kesalahan administrasi-pencatatan maupun lemahnya sosialisasi pemilu (kesalahan dalam mencoblos). Namun, melihat prolog pemilu 2004 yang ditandai dengan semakin besarnya tingkat ketidak percayaan (distrust) masyarakat pada partai politik, parlemen dan pemilu, maka tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan haknya bisa dirasakan sebagai sebuah fenomena protes. Data berikut menunjukkan tingkat partisipasi masayrakat Jawa Tengah dalam pemilu legeslatif, Pilpres I dan pilres II serta pilkada 2005-2006

No. Kabupaten/Kota Partisipasi Pemilih (dalam %)
Pemilu DPRD Pilpres I Pilpres II Pilkada
2005 dan 2006
1. Kota Pekalongan 84,44 82,00 75,77 67,95
2. Kab. Kebumen 82,64 69,90 78,30 71,81
3. Kota Semarang 81,30 79,34 77,34 66,51
4. Kab. Kendal 85,51 83,49 80,57 73,38
5. Kab. Rembang 86,97 82,25 78,30 82,42
6. Kota Surakarta 83,13 80,66 78,71 74,91
7. Kab. Boyolali 83,94 81,76 78,49 76,20
8. Kab. Sukoharjo 77,95 77,93 75,74 72,45
9. Kab. Blora 84,34 81,06 79,33 74,25
10. Kab. Purbalingga 81,30 78,39 75,03 72,35
11. Kota Magelang 85,07 83,84 83,33 77,59
12. Kab. Semarang 85,26 83,15 80,87 66,99
13. Kab. Purworejo 85,18 82,56 80,47 74,95
14. Kab. Wonosobo 87,73 85,07 82,54 79,20
15. Kab. Wonogiri 80,54 75,28 74,30 68,96
16. Kab. Klaten 87,03 84,35 81,53 74,53
17. Kab. Pemalang 79,25 76,38 72,58 64,95
18. Kab. Grobogan 80,21 75,26 72,18 69,92
19. Kab. Demak 83,40 77,63 72,53 77,64
20. Kab. Sragen 84,84 81,14 78,61 71,63
21. Kab. Salatiga 83,33 80,93 80,11 76,58
22. Kab. Pekalongan 84,14 79,83 75,48 74,02
23. Kab. Pati 81,62 77,65 74,93 51,80
24. Kab. Banjarnegara 84,02 79,47 75,85 72,97
25. Kab. Batang 88,44 82,76 79,53 77,82
26. Kab. Jepara – - – -
27. Kab. Cilacap 83,37 80,02 77,16 -
28. Kab. Magelang 87,50 86,25 84,62 -
29. Kab. Karanganyar 83,64 79,87 78,25 -
30. Kab. Kudus 82,61 74,47 70,08 -
31. Kab. Temanggung 85,08 88,55 85,60 -
32. Kab. Banyumas 85,55 83,21 81,07 -
33. Kab. Tegal 78,65 75,96 71,61 -
34. Kab. Brebes 79,37 76,74 71,60 -
35. Kota Tegal 78,70 76,90 73,18 -
36. Provinsi Jateng 82,76 80,02 76,96 -

2. Anggaran Pilkada
Persoalan di seputar pembiayaan akan terkait dengan kerdibilitas dan kapasitas KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pembiayaan Pilkada: (a). keterbatasan anggaran ketika terjadi kesenjangan antara kebutuhan anggaran yang diajukan oleh KPUD dengan realisasi yang disetujui oleh DPRD. (b). politisasi pembiayaan Pilkada, dimana posisi tawar yang dimiliki oleh kekuatan politik dominan atau Kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sangat besar dalam menentukan anggaran dan posisi itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. (c). problem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran oleh KPUD. Data berikut menunjukan anggaran pilkada di koabupaten/kota di jawa tengah.
No. Kabupaten/Kota Sumber Anggaran
APBN 2005 APBD Pilkada Dana Rutin Keterangan
1. Kota Pekalongan 656.683.000 2.849.474.700 213.617.600 APBD 2005
2. Kab. Kebumen 846.335.000 6.838.010.869 – APBD 2005
3. Kota Semarang 777.275.000 7.854.835.000 – APBD 2005
4. Kab. Kendal 787.113.000 5.409.418.700 – APBD 2005
5. Kab. Rembang 743.795.000 3.999.474.000 – APBD 2005
6. Kota Surakarta 675.347.000 4.457.204.645 – APBD 2005
7. Kab. Boyolali 785.267.000 8.762.266.007 – APBD 2005
8. Kab. Sukoharjo 734.698.000 6.531.274.000 – APBD 2005
9. Kab. Blora 764.717.000 5.810.332.000 – APBD 2005
10. Kab. Purbalingga 777.641.000 6.076.875.710 – APBD 2005
11. Kota Magelang 639.281.000 2.123.091.000 – APBD 2005
12. Kab. Semarang 774.710.000 4.348.597.773 – APBD 2005
13. Kab. Purworejo 760.065.000 5.731.484.903 – APBD 2005
14. Kab. Wonosobo 754.413.000 4.600.000.000 – APBD 2005
15. Kab. Wonogiri 835.527.000 6.933.017.680 284.000.000 APBD 2005
16. Kab. Klaten 847.190.000 7.984.647.001 – APBD 2005
17. Kab. Pemalang 752.735.000 7.529.634.000 290.075.000 APBD 2005
18. Kab. Grobogan 793.637.000 9.300.000.000 296.141.000 APBD 2005/2006
19. Kab. Demak 758.611.000 7.060.333.117 – APBD 2005/2006
20. Kab. Sragen 798.329.000 Data belum ada 80.000.000 APBD 2006
21. Kota Salatiga 632.683.000 Data belum ada 100.000.000 APBD 2006
22. Kab. Pekalongan 781.442.000 Data belum ada – APBD 2006
23. Kab. Pati 808.653.000 Data belum ada 200.000.000 APBD 2006
24. Kab. Banjarnegara 937.789.000 Data belum ada 350.000.000 APBD 2006
25. Kab. Jepara 727.361.000 12.300.000.000 269.000.000 APBD 2006/2007
26. Kab. Cilacap 692.607.000 September 2007 481.754.000 APBD 2007
27. Kab. Magelang 679.358.000 Desember 2008 261.206.500 APBD 2008
28. Kab. Karanganyar 668.104.000 Oktober 2008 – APBD 2008
29. Kab. Kudus 653.903.000 Mei 2008 150.000.000 APBD 2008
30. Kab. Temanggung 668.470.000 Juni 2008 – APBD 2008
31. Kab. Banyumas 703.929.000 Maret 2008 100.000.000 APBD 2008
32. Kab. Tegal 676.735.000 Desember 2008 180.000.000 APBD 2008
33. Kab. Brebes 678.405.000 Oktober 2007 570.850.000 APBD 2007
34. Kota Tegal 631.330.000 Desember 2008 – APBD 2008
35. Kab. Batang 727.361.000 Data belum ada 269.000.000 APBD 2006
JUMLAH 142.299.971.105

3. Budaya Politik Dan Kekerasan Dalam Pilkada
Proses demokrasi di aras lokal tidak berhenti sampai dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan harus lebih luas dan dalam termasuk menyangkut apakah kepimpinan politik-pemerintahan yang terpilih melalui pilkada bisa berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Pilkada langsung bisa dianggap “gagal” apabila kepemimpinan politik-pemerintahan yang terbangun justru merepresentasikan kepentingan segelitir elite politik (oligarkis) yang berkuasa. Oleh karena, pilkada langsung- yang memungkinkan warga memilih pemimpin mereka secara langsung- harus diikuti oleh perluasan voice, akses dan kontrol masyarkat untuk terlibat secara partisipatoris dalam proses-proses kebijakan. Karena melalui model demokrasi partisipatoris itulah warga –masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk mengimbangi model demokrasi perwakilan dan perwalian.
Di dalam Khasanah Ilmu Politik, realitas munculnya pemilu yang berlangsung secara damai, sering dikaitkan dengan adanya Budaya politik yang baik dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oeh Larry Diamond, adanya nilai-nilai tertentu didalam masyarakat seperti, moderation, cooperation, bergaining and accommodation (Diamond 1994; 10). Sangat penting di dalam demokrasi. Nilai-nilai demikian berlawanan dengan nilai-nilai ekstrimitas dan kaku yang sering dipandang tidak sejalan dengan demokrasi, khususnya demkrasi liberal (Diamond 1994; 166). Melalui nilai-nilai yang bercorak demokratis, proses perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dilakukan secara damai., tidak melalui serangkaian aksi kekerasan. Ketika terjadi konflik politik, disalurkan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga politik yang tersedia. Pemilu dan pilkada merupakan pelembagaan untuk menyelesaikan konflik politik berkaitan dengan upaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuaaaan secara damai.
Nilai-nilai seperti itu memang masih ditemui dibanyak daerah didalam pelaksanaan pilkada langsung yang dilakukan. Hanya saja, disejumlah daerah, nilai-nilai seperti itu ternyata mengemuka. Yang terjasi adalah munculnya konflik politik yang mengeras dan berujung pada lahirnya kekerasan politik, meskipun belum sampai pada munculnya aksi pembunuhan politik. Konflik misalnya, mulai dari adanya demontrasi oleh pendukung calon tertentu yang tidak puas terhadap keputusan partai politik dan KPUD sampai pada pembakaran gedung-gedung milik pemerintah dan milik calon.
Konflik-konflik itu memang tidak melanda seluruh wilayah Indonesia, proses pilkada di sejumlah daerah berlangsung tanpa adanya ganguan yang relatif berarti. Meskipun demikian pelaksanaan pilkada secara langsung tidak lepas dari sejumlah permasalahan, mulai dari masalah tehnis seperti pendaftaran pemilih sampai pada adanya aksi kekerasan yang melibatkan masa dan pengrusakan-pengrusakan. Kalau mengikuti alur pendaftaran dalam pilkada masalah-masalah yang muncul itu bahkan menyeluruh disetiap tahapan pelaksanaan pilkada. Masalah-masalah yang bercorak teknis melanda disebagian besar wilayah penyelenggaraan pilkada, sementara masalah-masalah yang lebih besar hanya terjadi di sejumlah daerah.
Kasus-kasus Pilkada di beberapa daerah
Tahapan pilkada Jenis kasus Contoh kasus menonjol Pihak yang bertanggung jawab
Masa Persiapan – Minim pemantau pilkada
- Mepetnya pembentukan Panwas, PPK, PPS dan KPPS Hampir Semua Pilkada Gelombang pertama KPUD dan Depdagri
Penetapan Daftar Pemilih – Kacaunya data pemilih sehingga banyak masyrakat yag tidak masuk DPT
- Minimnya dana pemutahkiran data Melanda hampir di sebagian besar pilkada gelombang pertama KUPD, Despilkada
Pendaftaran dan penetapan calon Peredaan pasangan calon oleh partai, penolakan calon tertentu oleh massa Kab. Banyuwangi
Kabb. Tanah Toraja
Kab. Manggarai
Kab. Sumba Timur
Kab. Flores Timur
Kab. Manggarai barat DPP Partai Pilitik
Kampanye Curi Start kampanye, money politics, transparansi dana kampanye, black campaingn, pengrusakan atribut oleh kampanye, Kab. Flores Timur
Kab. Sumba Barat
Kota Semarang
Kab. Sukabumi,
Kab. Lampung selatan
Kab. Jember
Kab Ogan ilir
Prop. Sumatra barat
Dan propinsi kalimanan selatan KPUD Panwa.
Pencoblosan Pemilih ganda, pemilih yang tidak berhak memilih,haiah pembagian kupon KPPS Panwas
Pengentian Suara danpenetapan Hasil Pihak yang kalah tidak mau menandatangani BAP, masa yang tidak menerima kekalahan …
Gugatan kecurangan Kab. Medan
Kab. Bengkulu
Kota Surabaya
Kota Depok
Kab. Gowa
Kab. Tanah Torojo Poso
Kab. Sumenep
Kab. Gresik
Kab. Kediri
Kab. Manado
Kab. Keeron
Kota Solok KPU, tim sukses calon, pegadilan
Pelantikan Calon Terpilih Penolakan DPRD Penundaan Pelantikan Kab. Banyuwangi
Kota Depok
Kab. Tanah Toraja
Kob. Luwu Utara
Depdagri, Gubernur
Kacung Marijan, (2006) Mengemukakan Selain berbagai problem diatas diatas juga problem timbul dari KPUD setempat. Misalnya saja di Jakarta, para anggota KPUD terbukti melakukan korupsi dana Pemilu tersebut. Dana yang seharusnya untuk pelakasanaan pemilu ternyata dikorupsi. Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan penyelewengan. Dan kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti :
1. Money politik
Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu di lingkungan penulis yaitu desa Karangwetan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang.
Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini, biaya itu.

2. Intimidasi
Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh juga yaitu di daerah penulis oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan pelaksanaan pemilu.
3. Pendahuluan start kampanye
Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyam paikan visi misinya dalam acara tersbut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

4. Kampanye negative
Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat oleh KPU. Sehingga informasi yang diperoleh oleh masyarakat hanya bersifat satu arah dan cenderung membenarkan kelompok tertentu dan memberikan informasi yang subyektif kepada kelompok – kelompok yang lain yang menjadi lawan politiknya. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

III. PEMBAHASAN
Penyelenggaraan Pilkada Bersama Di Indonesia
Mencermati uraian diatas tentang pelaksanaan pilkada dari tahun 2005 hingga taun 2008 tiga persoalan mendasar yang muncul adalah :
1. Rndahnya partisipasi masayrakat dalam pilkada
2. Tngginya penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pilkada
3. rendahnya budaya politik dan terjadinya banyak kekerasan dalam pelaksanaan pilkada.
Dari tiga persoalan tersebut dapat jika kita tinjau kembali bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada, tingginya anggaran dan rendahnya budaya politik dan tinggiya kekerasa dalam pilkada dapat di hidari melalui penyelenggaraan pilkada secara bersama-sama di seluruh Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam pelaksanaan pemilu legeslatif, untuk memilih Anggota DPRD, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota. UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, BAB IX PASAL 81 “Pemungutan suara Pemilu DPR,DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota diselenggarakan secara serentak yang hari, tanggal pemungutan suara pemilihan Anggota DPR,DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota untuk semua Daerah Pemilihan ditetapkan KPU” sehingga pelaksanaan pemilu tersebut hemat anggaran/efisien, hemat waktu/efektif dan tingkat pertisimasi masyrakat tinggi, demikian hanya tingkat kekerasan dalam pemilu pun rendah.
Menururt hemat penulis Ada dua model penyelenggaraan pilkada secara bersama :
1. Pemilu Presiden dan Wapres dilakukan serentak dengan Pemilu Gubernur/Wagub baru dilakukan Pemilu Bupati/Wabup/Walikota/Wawali secara serentak.
2. Pemilu Presiden dan Wapres dilakukan serentak dengan Pemilu Gubernur /Wagub dan Pilkada Bupati/Wabup/Walikota/Wawali
Pertanyaannya kemudian bagaimana aturan atau landasan hukum pelaksanaan pilkada, kendala-kendala apa saja yang akan di hadapi dalam penyelengaraan pilkada secara bersama-sama di Indonesia?.
Persoalan perama yang harus di lihat adalah tentang rule of the game /landasan hukum plekasanaan Pilkada. UU no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, UU no. 32 tahun 2004, Perpu no. 3 tahun 2005, PP 6 tahun 2005 dan PP 17 tahun 2005, Permendagri no. 12 tahun 2005, tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/wakil walikota). Bahwa pelaksanaan pilkada di maksud dilaksanakan secara terpisah, dan dapat digabungkan jika masa jabatan Bupati/wakilbupati dan walikota/wakilwalikota selesaikan hampir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur/wakil Gubernur dalam satu propinsi. Untuk persoalan di atas maka perlu dilakukan revisi UU no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, UU no. 32 tahun 2004, dan peraturan pendukung dalam pelaksanaan pemilu tersebut.
Kedua yang harus dicermati adalah masa jabatan gubernuh/wakilgubernur, antar daerah tidak lah sama, demikian halnya dengan masa jabatan Bupati dan wakil bupati atau walikota dan walik walikota tidak lah sama. Oleh karena itu diperlukan masa penyesuaian atau masa tenggang untuk menyamakan masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan, sehingga ada masa jabatan kepala daerah yang di perpanjang. Misalnya kita buat kesepakatan bahwa pilkada bersama dilaksanakan pada tahun 2013 maka pada tahun 2009 tidak ada lagi daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, atau mengurangi masa jabatan kepala daerah, bahwa pilkada yang dilaksanakan tahun 2009-tahun 2010 masa jabatan kepala daerah di perpendek, sedangkan daerah-daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2011-2012 masa jabatannya di perpanjang.
Dua model penyelenggaraan pilkada bersama di Indonesia tersebut bukan tanpa persoalan, karena jika model pertama yang di pakai maka dapat dalam lima tahun bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilu sebanyak tiga kali, pertama pemilu legeslatif, untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD kemudian pemilu kedua untuk memilih eksekutif yaitu presiden/wakil presiden dan gubernur/wakil gubernur, kemudian pemilu ketiga untuk memilih Bupati/wakil bupati atau walikota/wakilwalikota. Akan lebih efisien dan efektif jika pemilu mengunakan model kedua karena hanya akan ada dua kali pemilu dalam lima tahun.
Langkah membuat yang harus dilakukan untuk membuat Model penyelenggaraan pilkada bersama adalah:
1. Inventarisasi masa Jabatan Gubernur seluruh Indonesia
2. Analisis keberlangsungan pemda selama masa transisi
3 Inventarisasi tingkat efisiensi & kemampuan keuangan daerah
4 Menyerap aspirasi dan persepsi masyarakat tentang model Pemilu Gabungan lewat angket
Dengan melalui beberapa tahap di atas penyelenggaraan pilkada bersama bukan sesuatu hal yang mustahil. Yang perlu kita lakukan adalah mendorong berbagai kelompok kepentingan baik itu pemerintah, partai politik, akademisi dan masyrakat untuk membentuk satu sistem pemerintahan Indoensia yang demokratis dan mensejahterakan masyrakat. Masa trasisi bangsa Indonesia harus segera di lalui, cepat atau lambat, tetapi jika transisi itu dapat di percepat kenapa tidak. Wallahualam.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1. Pelaksanaan Pilkada 2005-2008 menyisakan berbagai persoalan diantaranya; redahnya partisipasi masyarakat, kedua tinggiya anggaran pelaksanaan pilkada dan budaya dan kekerasan dalam pilkada, sehingga menggangu proses pembangunan dalam masyrakat.
2. untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dilaksanakan pilkada bersama, ada dua model penyelenggaraan pilkada bersama :
- Pemilu Presiden dan Wapres dilakukan serentak dengan Pemilu Gubernur/Wagub baru dilakukan Pemilu Bupati/Wabup/Walikota/Wawali secara serentak.
- Pemilu Presiden dan Wapres dilakukan serentak dengan Pemilu Gubernur /Wagub dan Pilkada Bupati/Wabup/Walikota/Wawali
3. kelebihan pelaksanaan pilkada bersama adalah: meningkatkan partisipasi masyrakat, menghemat anggaran, mengurangi tingkat konflik dalam masyarakat. Kendalanya adalah masa jabatan kepala daerah tidak sama.
4.2 Saran
Karya tulis ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan waktu dan literatur yang kami miliki, sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh apa yang menjadi ide dan gagasan terhadap model penyelenggaraan pilkada secara bersama di Indonesia. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami Harapkan dalam penyempurnaan tulisan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bangsa Indonesia pada Khususnya
DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gaffar Karim, 2003, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Denny Indrayana, Setya Arianto, A. Ahsin Thohari, Topo Santoso, Susi Dewi Harijanti, Lilis Mulyani, V.A Sapada, 2006. Jurnal Demokrasi dan Ham; Reformasi Hukum, Vol. 7 No. 1, 2007.

Eko Prasojo, Sofian Effendi, R. Siti Zuhro, Taufiq Effendi, Komarudin, 2006, Jurnal Demokrasi dan HAM; Reformasi Demokrasi, Vol. 5 No. 3 2006.

Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, 2007, Politik Lokal di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Herman Ibrahim dan Faisal Siagian, 1999, Pemilu dan Reformasi Sistem Kepartaian, Biro Hubungan Masyarakat Depdagri, Jakarta.

Hilmi Mochtar, 2005, Politik Lokal dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Inu Kencana Syafiie dan Andi Azikin, 2007, Perbandingan Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung.

Kacung Marijan, 2006, Demokratisasi di Daerah; Pelajaran dari Pilkada Langsung, Pusat Studi Demokrasi dan HAM PusDeham, Surabaya.

Koirudin, 2004, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2000, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Michael Rush dan Philip Althoff, 2003, Pengantar Sosiologi Politik, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Moch. Nurhasim. 2003. Konflik Antarelit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah; kasus Maluku, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta.

Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews, 2006, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Muhammad Alyas, 2005, Wajah Ganda Otonomi Daerah, Yayasan Pembaharuan Indonesia, Surabaya.

Peter Beilharz, 2002, Teori Teori Sosial; Observas Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

R. Siti Zuhro, Imam G. Lanti, Adrinof Chaniago, Taftazani, Mustofa Kamil Ridwan, Lili Romli, Sumarno, Aly Jusuf, Afdol Makkuraga, 2006. Jurnal Demokrasi dan HAM; Demokrasi Lokal dan Pilkada, Vol. 6. no. 2 2006.

Richard M. Ketchum, 2004, Demokrasi Sebuah Pengantar, Niagara, Yogyakarta.


img0138a1

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN

UNTUK ANAK CERDAS-ISTIMEWA

PENDAHULUAN

Masih ingat dengan novel yang berjudul Laskar Pelangi? novel best seller yang ditulis oleh Andrea Hirata. sebuah kisah novel yang cukup menarik perhatian kita saat ini. Bukan hanya cerita, tetapi juga banyak pesan yang dibawa. Apalagi saat diangkat dalam layar lebar disutradarai oleh Riri Riza, dan mendapat perhatian cukup banyak dari kaum muda. Salah satunya adalah pendidikan di Indonesia. Potret sebuah sekolah yang sederhana, jauh dari kemewahan dan Ukiran prestasi yang bergengsi, tapi pendidikan yang tercermin bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, melainkan sebuah perilaku dan etika, sehingga tumbuh sebuah kreatifitas yang bukan karena fasilitas.

Saat ini sebagian orang tua memimpikan investasi manusia pada pendidikan untuk masa depan anaknya. Biar jadi pengusaha, dokter, atau semua yang secara sosial terpandang dan mempunyai harkat dan martabat secara financial. Ada yang lebih mendasar di tawarkan dalam laskar pelangi ini, yaitu Budi pekerti. Negara ini mungkin lupa, atau terpesona akan pendidikan metoda luar (barat), sehingga tidak diliriknya pendidikan yang telah di rintis pendahulu kita, Seperti Ki Hadjar Dewantara, Kyai Haji Ahmad Dahlan. Dalam karya mereka terbentuklah Taman Siswa, Muhammadiyah. Beliau-beliau ini telah mencoba merintis pendidikan yang mengajarkan akan budaya timur, sepert budi pekerti, etika, sopan santun pada anak bangsa negeri ini.

Saat ini tidak jarang kita temui siswa yang pandai, tetapi tidak punya tata krama dan etika, atau malah di tidak tahu sopan santun. Meskipun hal ini bukan hanya tugas dari sekolah, untuk memberikan bekal bagi anak kita, tetapi juga peran keluarga diperlukan dalam hal ini. Waluapun saat ini jumlah keluarga yang menanamkan pendidikan Budi Pekerti sudah mulai “tidak sempat”, sehingga melimpahkan semua ke sekolah. Sedangkan sekolah juga di tuntut tidak hanya mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah favorit, yang diharapkan akan menunjang keberlangsungan dan kesejahteraan Sekolah. Bila kita sedikit saja melirik pendidikan di Jepang, dimana pendidikan tidak hanya dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga tetap di berikan pendidikan budi pekerti dan pengetahuan budaya mereka. Sehingga mereka tetap mencintai dan juga mengerti asal mereka dengan budaya nenek moyangnya.

Pendidikan tidak hanya mengedepankan kecerdasan Intelektual tetapi juga Kecerdasan Moral, Spiritual dan Emosional. Terkadang kita ataupun orang tua beragapan kecerdasan yang maksud adalah kemampuan anak dalam berhitung, mengahafal, meniru, pandai dalam membuat analisa yang dibuktikan pada prestasi di sekolah. Meskipun pemahaman ini tidak salah, namun juga kurang lengkap. Cerdas yang dimaksud adalah kemampuan anak dalam mengorganisir dengan baik aspek Intelektual, Emosional, Moral dan Spiritual.

Kecerdasan Intelektual, merupakan kemampuan seseorang secara efektif untuk melakukan perhitungan matematis, menganalisa, mengingat, dan beragumen. Sehingga pada umumnya, sang anak akan berhasil menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik.

Kecerdasan Emosional, merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola dan memanfaatkan perasaan dengan baik. Seperti memahami orang lain, kemandirian, kerjasama, menyesuaikan diri dan berpikir positif. Tentunya hal ini dipengaruhi juga oleh kepribadian yang sehat.

Kecerdasan Moral, merupakan kemampuan seseorang yang peka dan mampu menentukan baik dan buruk. Seperti kejujuran, kerelaan menolong, kesetiakawanan, kepedulianan, kesederhanaan dan adil.

Kecerdasan Spiritual, merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengembangkan nilai-nilai yang mulya, seperti: kasih, kebenaran, ketaquan, ketaatan, pelayanan, pengabdian dan pengorbanan. Jadi kecerdasan Spiritual bukan saja ketaatan dalam menjalankan hukum-hukum agama, tetapi juga nilai dan sikap hidup dalam agama yang tulus dan mulia.

Jadi pendidikan untuk anak bangsa ini, bukan hanya dikarenakan oleh Sekolah saja, tetapi peran orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Cerdas yang bagaimana yang akan kita bekali kepada generasi akan datang, akan juga menentukan nasib keluarga, dan juga negara.

Prof Dr Daniel Golleman, bapak managemen modern di Amerika meneliti orang-orang yang berhasil dan melaporkan hasil surveynya: “Mereka yang sukses dan berhasil, bukan mereka yang waktu sekolah memiliki nilai rapor bagus tetapi mereka yang aktif organisasi, banyak bergaul dan temannya banyak. IQ hanya mempengaruhi 20% keberhasilan sedangkan EQ & ESQ 80%”. Jika kita lihat bagaimana kurikulum pendidikan di Indonesia sejak orde lama, orde baru sampai sekarang sudahkan memberikan peluang untuk anak-anak cerdas?. Oleh karena nya tulisan ini mencoba mengembangkan kurikulum untuk anak-anak cerdas, dan membuat anak – anak indonesia menjadi cerdas.

ANAK CERDAS ISTIMEWA (Teori Giftedness)

Adanya teori bagaimana pendidikan yang dapat diberikan kepada keragaman bentuk anak cerdas istimewa, dan menyangkut bagaimana pendeteksian dan pendiagnosisan, assessment, menangani berbagai permasalahan yang dimiliki dan dihadapi oleh individu cerdas istimewa ( gifted ) tersebut (faktor eksternal dan faktor internal ), serta pengasuhannya di rumah yang dapat diharapkan berlangsung secara simultan dengan pendidikannya di sekolah. Artinya diperlukan berbagai teori pendukung yang dapat memberikan pemahaman yang baik bagaimana tumbuh kembangnya, personalitasnya dan keunggulan seorang individu cerdas istimewa. Teori pendukung itu dapat digunakan dalam upaya memberikannya berbagai layanan yang dibutuhkannya secara menyeluruh (baik kearah kesulitan/kelemahannya maupun keunggulannya). Karena itu dibutuhkan berbagai teori pendukung yang mampu menunjukkan berkecerdasan istimewa (giftedness) sebagai konsep multifaktor dan dinamis dan yang mampu memberikan arahan kepada pendeteksian terhadap berbagai sinyal-sinyal seorang individu cerdas istimewa, dan pendiagnosisannya.

Kecerdasan Istimewa (giftedness) sebagai konsep multifactor dan dinamis. Bila dahulu konsep giftedness hanyalah merupakan konsep dari perkembangan kognitif saja (sebagai single factor), namun konsep itu kini sudah jauh berubah. Selain konsep berkecerdasan istimewa (giftedness) yang merupakan konsep multifactor (inteligensia, motivasi, kreatifitas, dan lingkungan), Mooij (1992); Mönks & Ypenburg (1995) menambahkan lagi karakteristik giftedness dengan konsep bahwa giftedness sebagai konsep dinamis. Giftedness sebagai konsep dinamis ini menyangkut pada perkembangan anak-anak cerdas istimewa yang dari hari ke hari dan tahun ke tahun mengalami perkembangan khusus yang dinamis, yang berbeda dengan anak-anak kelompok lain atau dengan kelompok sebayanya. Sinyal-sinyal individu cerdas istimewa dapat dideteksi melalui (Hogeveen, 2004):

  1. sinyal tumbuh kembang
  2. sinyal personalitas
  3. sinyal berkecerdasan istimewa atau sinyal intelektualitas

A. Ciri Perkembangan anak cerdas istimewa

1. Disinkroni.

Penggunaan kata-kata disinkroni (dyssynchronie) pertama kali digunakan oleh Jean- Charles Terrasier dari Perancis dalam bukunya ” Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante” (the exceptionally gifted children or the embarrassing precocity) tahun 1970. Jean-Charles Terrasier mengambil pengertian disinkronitas perkembangan pada anak-anak gifted ini dari teori yang dikeluarkan oleh seorang psikiater Polandia terkenal bernama Kazimierz Dabrowski yaitu The Theory of Positive Disintegration tahun 1960. Dalam teorinya itu Dabrowski menjelaskan tentang perkembangan yang overexcitibility berbagai aspek tumbuh kembang individu gifted, yang meliputi aspek: psikomotor, sensual, intelektual, imajinasi, dan emosi (de Hoop & Janson, 1999; Webb dkk, 2005). Disinkronitas perkembangan dapat menyangkut perkembangan antar individu cerdas istimewa dengan sebayanya (eksternal disinkronitas), tetapi juga dapat menyangkut perkembangan antar berbagai aspek tumbuh kembang si anak itu sendiri (internal disinkronitas).

2. Asinkroni

Linda Kreger Silverman lebih banyak menggunakan istilah Asynchronous development (perkembangan asinkroni) daripada perkembangan yang disinkroni sebagaimana yang digunakan oleh Jean Charles Terrasier yang dipandang oleh Silverman bahwa pengertian disinkroni akan lebih ke arah pendekatan klinik. Perkembangan yang asinkroni yaitu berupa perkembangan yang tidak harmonis (uneven development) dalam hal kompleksitasnya, intensitasnya, tingkatan awarenessnya, serta sosialisasinya. Internal asinkroni adalah perkembangan individu cerdas istimewa yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda antar berbagai aspek tumbuh kembangnya yang meliputi perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan perkembangan kemampuan lainnya. Internal asinkroni ini akan berakibat pula pada tingkatan perkembangan dirinya bila dibandingkan dengan anak usia sebayanya, maupun dengan anak yang dapat diharapkan seusia secara budaya. Dalam hal ini menurut Silverman antara konsep disinkroni dan asinkroni adalah sama, namun asinkroni akan lebih merupakan batasan konsep dalam menjelaskan berbagai facet tumbuh kembang anak-anak cerdas istimewa yang kemudian merupakan dasar-dasar pemahaman semua bentuk anak-anak cerdas istimewa.

3. Overexcitibility

Perkembangan dengan skala yang besar ini dikemukakan oleh seorang psikiater Polandia terkenal bernama Kazimierz Dabrowski yaitu The Theory of Positive Disintegration tahun 1960. Dalam teorinya itu Dabrowski menjelaskan tentang perkembangan yang overexcitibility berbagai aspek tumbuh kembang individu cerdas istimewa, yang meliputi aspek: psikomotor, sensual, intelektual, imajinasi, dan emosi (Webb dkk, 2005, Tolan, 1999). Dabrowski membicarakan perkembangan yang overexcitibilities (superstimulatibilities) yang dijelaskan dengan gambaran bahwa bagaimana seorang anak cerdas istimewa berkembang dalam kondisi yang sangat (ekstrim) sensitif dalam beberapa area. Ia mempunyai stimulus-respons yang sangat berbeda dengan norma normal. Hal ini berarti bahwa kelima area tersebut akan bereaksi lebih kuat dan lama daripada anak normal, sekalipun stimulus itu sangat kecil bentuknya. Hal ini bukan merupakan faktor psikologikal tetapi lebih kepada sensitivitas yang diatur oleh sistem susunan syaraf pusat (SSP). Kelima area itu adalah:

  • Psikomotor; Anak cerdas istimewa umumnya mempunyai perkembangan psikomotor yang besar, Selalu bergerak dan banyak enerji, cepat dan banyak bicara, serta membutuhkan jam tidur yang lebih sedikit daripada anak normal.
  • Sensual; Overexcitebilities sensual ini sering ditandai dengan “cut the label out of shirt” (menghendaki agar label baju digunting dan dibuang), menyukai hal-hal yang merangsang sensoris seperti misalnya tekstur, bebauan, rasa dlsb; tetapi juga bereaksi sangat kuat terhadap input sensory yang negatif (bau tidak enak, suara gaduh, dsb). Ia sangat sensitif terhadap cahaya, dan suara yang keras. Tetapi ia juga mempunyai kesadaran yang kuat terhadap estetika, kecantikan, keindahan, atau menangis mendengarkan lagu sendu.
  • Imajinasi; Perkembangan imajinasi yang besar ditandai dengan kemampuan berpuisi yang dalam dengan bahasa yang indah, selalu memimpikan sesuatu, kuat dalam berpikir visual, dan banyak menggunakan bahasa yang bermetaphora. Suka melamun, sangat ingat akan mimpi-mimpinya saat malam hari danbereaksi sangat kuat terhadap mimpi-mimpinya itu, sangat menyukai ceritacerita dongeng.
  • Intelektual; Perkembangan intelektual yang besar ini sering digunakan untuk keperluan pendifinisian giftedness, Anak dengan perkembangan “logical imperative”, yang suka dengan latihan otak dan puzzel, menyukai untuk mengikuti penjelasan yang kompleks serta menyukai berbagai penjelasan. Menyukai berbagai hal yang sifatnya akademik, informai terbaru, games yang merangsang otak, dan sebagainya.
  • Emosional; Selain ia mempunyai perkembangan emosi dengan intensitas yang kuat, ia juga mempunyai perkembangan emosi dengan range yang luas, dalam, sangat empathi dan mudah merasa iba.

4. Kinderen met ontwikkeling voorsprong

Perkembangan anak-anak cerdas istimewa telah banyak diketahui mempunyai perkembangan yang lebih cepat dari teman sebayanya (Silverman, 1995; Monks, 2000). Mönks (dalam Mönks & Ypenburg, 1995) menyebut anak berkecerdasan istimewa dengan perkembangan yang cepat mendahului teman sebaya itu sebagai anak yang mengalami lompatan perkembangan (kinderen met ontwikkeling voorsprong).

PERMASALAHAN PADA ANAK CERDAS ISTIMEWA

Perkembangan anak cerdas istimewa secara Sosial dan emosional dapat kita lihat sebagai berikut ;

Perkembangan Sosial: Si anak mengalami kesulitan bila harus melakukan kontak dengan anak lainnya, Dijauhi oleh teman-temannya, Mengganggu permainan atau pekerjaan teman lain, Banyak terlibat dalam perkelahian dan konflik, Sulit diajak bekerjasama, Sulit berbagi dengan teman lain, Sulit menerima pendapat orang lain, Suka mengolok, Sulit menerima kekalahan, Kurang mengambil inisiatif untuk kontak sosial

Perkembangan emosional ; Anak menjadi pendiam dan menarik diri, Takut menunjukkan dirinya, Takut bertanya dan takut menjelaskan sesuatu, Kurang percaya diri dan merasa tidak yakin, Menuntut banyak perhatian dari guru dan teman-temannya, Seringkali menjadi agresif terhadap anak-anak lain, Sulit turut dalam aturan permainan/peraturan dalam kelompok, Sedikit mengeluarkan perasaannya, Bereaksi secara ekstrim dalam kontak fisik, Tidak menikmati sekolah, Selalu bermasalah jika harus berangkat tidur, Kebiasaan yang khas yang selalu muncul (menggigit kuku, keras kepala tidak mau diberitahu), Menjadi brutal dan agresif, Hiperaktif dan banyak gerak , Pelamun, Tegang.

KECERDASAN ISTIMEWA DALAM KONSEP PENDIDIKAN

a. The Three Rings dari Renzulli

The Three Rings dari Renzulli (1978, 2005) ini banyak digunakan dalam menyusun pendidikan untuk anak cerdas istimewa, dan merupakan teori yang mendasari pengembangan pendidikan anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa (Gifted and Talented children) . The Three Rings dari Renzulli mengidentifikasikan bahwa giftedness terdiri dari tiga komponen yang penting, yang dapat memungkinkan terwujudnya prestasi istimewa dari seorang anak cerdas istimewa. Ketiga komponen itu adalah:

- Kapasitas intelektual di atas rata-rata yang ditandai dengan IQ (skala Weschler) di atas 130.

- Motivasi dan komitmen terhadap tugas yang tinggi.

- Kreativitas yang tinggi.

Adapun model yang telah diperbaiki ini masih belum mencakup populasi anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa (gifted and talented) secara menyeluruh. Pengidentifikasian di dalam dua dimensi, masih menisbikan populasi cerdas istimewa yang memiliki kesenjangan tinggi antara kemampuan dan performancenya. Anak tersebut berkemampuan khusus yang luar biasa tetapi memiliki prestasi yang rendah didalam kemampuan umumnya (underachiever). Termasuk juga anak-anak yang memiliki kesenjangan tinggi diantara domain kemampuannya berdasarkan testes standard IQ , achievement maupun aptitude dan ketidak sesuaiannya terlihat konstan antara ketimpangan kemampuan kognisi dan kemampuan adaptive dan prestasi di lapangan. Kategori-kategori ini masih belum memiliki tempat di dalam konsep The Three Rings Renzullli tersebut (Adinugroho-Horstman, 2007).

b. The Triadich dari Renzulli-Mönks

The Triadich dari Renzulli-Mönks adalah pengembangan dari The Three Rings dari Renzulli. Model Renzulli-Mönks ini disebut sebagai model multifaktor yang melengkapi The Three Rings dari Renzulli. Dalam model multifaktornya itu Mönks mengatakan bahwa potensi berkecerdasan istimewa (giftedness) yang dikemukakan oleh Renzulli itu tidak akan terwujud jika tidak mendapatkan dukungan yang baik dari sekolah, keluarga, dan lingkungan dimana si anak tinggal (Mönks & Ypenburg, 1995). Dengan model ini, maka pendidikan anak cerdas istimewa tidak dapat dilepaskan dari bagaimana peranan orang tua dan lingkungan dalam menanggapi gejala/sinyal berkecerdasan istimewa (giftedness),

Dengan begitu model ini lebih maju ke depan daripada The Three Rings Renzulli, dimana dengan menggunakan Triadich Renzulli-Mönks ini, maka akan terjadi penuntutan agar sistem pendidikan, keluarga, dan lingkungan dapat memberikan dukungan yang baik dan mengupayakan agar anak didik dapat mencapai prestasi istimewanya, sehingga diharapkan tidak akan terjadi adanya kondisi prestasi rendah (underachiever) dari seorang anak berkecerdasan istimewa. Dengan model pendekatan teori ini juga, maka anak-anak yang mempunyai gejala/sinyal-sinyal berkecerdasan istimewa atau giftedness (sinyal tumbuh kembangnya, sinyal personalitasnya, dan sinyal intelektualnya) sekalipun underachiever masih dapat terdeteksi sebagai anak berkecerdasan istimewa yang memerlukan dukungan dari sekolah, keluarga dan lingkungan agar ia dapat mencapai prestasi istimewanya. Dengan model pendekatan teori ini sekalipun menuntut perhatian yang besar terhadap berbagai komponen (sekolah, keluarga, dan lingkungan) untuk mendukungnya, namun model ini menjadi lebih fleksibel dalam melakukan pendeteksian dan pendiagnosisan anak berkecerdasan istimewa, terutama dalam mengahadapi anak-anak berkecerdasan istimewa dengan kondisi tumbuh kembang yang mengalami disinkronitas yang besar dan krusial, berkesulitan dan bergangguan belajar (learning difficulties & learning disabilities), serta yang mengalami komorbiditas dengan gangguan lainnya (gangguan emosi dan perilaku yang patologis). Fleksibilitas yang dimaksud adalah dalam upaya penggunaan daftar/list dan alat-alat ukur assessment (Hogeveen, 2004, Mönks & Pflüger,2005)).

c. The Munich Model dari Kurt Heller (Heller, 2004)

Study longitudinal tentang berkecerdasan istimewa (giftedness) yang disebut sebagai The Munich Study of giftedness adalah study yang berdasarkan pada klasifikasi psikometrik dengan beberapa tipe giftedness atau faktor talenta. Model ini disebut model multidimensional karena berisi tujuh kelompok faktor kemampuan yang relative independent. Kelompok faktor kemampuan ini disebut faktor predictors, yaitu inteligensia, kreativitas, sosial kompetensi, musik, artistic, ketrampilan motorik, dan inteligensia praktikal. beberapa domain kinerja (criterian variables) yaitu variable personalitas (misalnya motivasi), dan faktor lingkungan. Model ini juga mempunyai konsep bahwa giftedness juga mempunyai kaitan dengan faktor-faktor nonkognitif yaitu motivasi untuk berprestasi, pengontrolan terhadap harapan-harapan, dan bagaimana konsep diri si anak.

Model multifaktor dari Kurt Heller ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari Triadich Renzulli-Mönks dan Multiple Intelligence dari Howard Gardner. Namun bila Gardner menyebutkan faktor-faktor yang dibicarakan itu sebagai inteligensia (kecerdasan), tetapi Kurt Heller meletakkan berbagai faktor dari Howard Gardner tersebut sebagai bidang-bidang prestasi atau bidang-bidang ketrampilan (bukan kecerdasan, sebab Kurt Heller tetap mengacu tingkat kecerdasan dengan menggunakan psikometrik berdasarkan pemahaman inteligensia dari Piaget). Teori Multiple intelligence tidak memperhitungkan bahwa potensi berkecerdasan istimewa adalah dipengaruhi oleh faktor genetik sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Kurt Heller. Kurt Heller tetap berpendapat bahwa prestasi akan ditentukan baik karena adanya faktor-faktor individu dan bawaan (genetik) serta dipengaruhi pula oleh lingkungan. Kurt Heller tetap menggunakan konsep bahwa prestasi dipengaruhi oleh Nature + Nurture.

Model dari Kurt Heller ini kini mulai banyak digunakan oleh berbagai negara dalam rangka aplikasi di lapangan pendidikan anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa (Gifted and Talented Children) . Dengan Munich Model dari Kurt Heller pihak sekolah dapat dengan segera mengetahui bagian mana yang lemah dan bagian mana yang kuat pada seorang anak. Dengan menggunakan model ini akan dapat segera diketahui tindakan apa yang dapat diambil oleh pihak sekolah, orang tua, dan murid. Dengan model ini pula dapat ditentukan dengan segera program apa yang dapat diberikan pada murid untuk mengatasi kesulitannya agar ia mampu berprestasi secara istimewa.

MODEL PEMBELAJARAN ANAK CERDAS ISTIMEWA

Kelas reguler/inklusi dan kurikulum berdiferensiasi

Dalam laporan penelitian tiga bagian yang salah satunya adalah penelitian etateori yang dilakukan oleh T.Mooij dkk (2007) dari Centrum voor Begaafheid Onderzoek (pusat penelitian giftedness) Universitas Nijmegen – Belanda, memperlihatkan bahwa trend pendidikan anak cerdas istimewa secara mainstream kini lebih menyadari bahwa pendidikan untuk berbagai kelompok gifted ini lebih baik berada dalam sekolah atau kelas-kelas reguler bersama dengan anak-anak usia sebayanya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak ini dapat melakukan kontak yang baik dengan peer grup atau sebayanya, guna pengembangan sosial emosional yang tepat yaitu pengembangan self-esteem yang baik serta self-concepts yang realistis. Disamping itu, anak-anak ini juga membutuhkan metoda tersendiri terutama ditujukan pada aktualisasi prestasi dengan pendekatan multitalenta (lihat teori multifaktor dari Kurt Heller), maka dalam kelas-kelas reguler kepadanya diperlukan kurikulum yang sesuai dengan level masing-masing serta adanya kurikulum berdiferensiasi. Bentuk sekolah atau kelas reguler yang menerima beragam keunikan anak, dan memberikan tawaran pedidikan sesuai dengan keunikan anak didik, disebut sebagai kelas atau sekolah inklusi.

Beragam kelas atau sekolah inklusi yang banyak dikembangkan oleh berbagai negara mempunyai beberapa keragaman. Sebagai misal, Norwegia yang telah memulai pendidikan melalui kelas inklusi sejak adanya reformasi pendidikan tahun 1994 yang meletakkan anak-anak gifted bersama beragam anak-anak berkebutuhan khusus lainnya seperti anak berkecerdasan kurang dan terbatas, cacat fisik primer, dan anak-anak normal. (Bentuk seperti ini biasa disebut full-inclusion). Bentuk sekolah atau kelas inklusi seperti ini membutuhkan tawaran pendidikan dengan banyak level atau komptensi. Namun negara Belanda meletakkan anak gifted dalam sekolah inklusi yang terbatas bersama 4 kelompok lainnya yaitu: penyandang ADHD, Autisme, learning disabilities dan anak normal. Berbeda dengan model yang dikembangkan oleh Norwegia, dalam Undang-undang pendidikan Belanda, sekolah reguler sebagai sekolah inklusi hanya menerima anak berkecerdasan normal ke atas, dan tidak bergangguan cacat primer. Bentuk sekolah seperti ini telah berdiri sejak tahun 1990 dengan nama program We Zijn Weer Samen Naar School atau Kita Kembali Sekolah Bersama-sama. Nama seperti ini diberikan karena semula anak anak berkebutuhan khusus tersebut dipisah diletakkan di sekolah-sekolah khusus. Bentuk pendidikan di Belanda kini lebih kepada pendekatan sistem kompetensi atau level, dibagi dalam 3 kompetensi, yaitu kompetensi atas, rata-rata, dan bawah. Dan juga lebih kepada pendekatan pendidikan yang adaptif (adaptive education), dimana materi pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi murid (Mönks & Pflüger, 2005, Dodde & Luene,1995 ) Maksud diadakan kurikulum berdiferensiasi bagi anak-anak gifted ini adalah (Mooij, 2007):

- meningkatkan motivasi belajar anak didik

- menghindari kebosanan dalam menempuh pelajaran

- agar perkembangan anak menjadi lebih baik

Diferensiasi kurikulum bagi anak gifted dapat dibagi dalam 4 bentuk (Mooij dkk, 2007):

1. Pengkayaan (enrichment): yaitu berupa tawaran ekstra materi pelajaran yang dimaksudkan untuk pendalaman dan perluasan.

2. Pemadatan atau pemampatan (compacting): yaitu berupa pemampatan materi pelajaran reguler. Atau dengan kata lain bahwa pelajaran yang diberikan tidak perlu dilakukan pengulangan-pengulangan yang memang diperlukan sebagai latihan bagi anak-anak normal.

3. Paruh waktu (part-time) dalam kelompok-plus atau kelas-plus (pull-out): Dimana dalam kelompok/kelas itu diadakan ekstra aktivitas atau program yang menantang khusus untuk anak-anak gifted. Kegiatan dalam kelompok/kelas plus ini dilakukan beberapa jam dalam satu minggu. Bila anak-anak gifted tersebut membutuhkan kegiatan yang menantang guna memenuhi kebutuhan keberbakatannya, ia dapat sementara waktu keluar dari kelasnya (pull-out), masuk ke dalam kelompok-plus atau kelas-plus tersebut, bersama-sama dengan anak anak gifted lainnya dalam berbagai usia mengerjakan berbagai proyek yang diminatinya. Kelas-kelas seperti ini sering juga disebut Kangaroo-class.

4. Percepatan (acceleration): yaitu berupa lompat kelas (Class skipping). Namun percepatan ini membutuhkan beberapa pertimbangan berupa: kematangan sosial emosional, kapasitas intelektual, prestasi, adanya lompatan perkembangan didaktik, persetujuan orang tua, penerimaan guru

PERLAKUAN KHUSUS ANAK CERDAS ISTIMEWA

a. Psychoeducational assessment dan diagnostic

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, terutama di sekolah dasar dan taman kanak-kanak, anak-anak gifted itu tidak bisa mendapatkan program pengembangan keberbakatan yang sama antara satu anak dengan anak lainnya. Hal ini selain disebabkan karena tumbuh kembang mereka sangat beragam yang umumnya masih sangat krusial, disamping juga kekuatan kemampuan atau bakat anak dari satu anak ke anak lain akan berbeda-beda. Diantara mereka masih banyak yang membutuhkan terapi remedial terutama di bagian perkembangan bahasa & bicara, perkembangan social emosional, dan perkembangan motorik halus. Karena itu program diberikan sefleksibel mungkin ke dua arah sekaligus, terhadap berbagai kekurangan melalui program remedial dan juga ke arah pengembangan keberbakatannya. Setiap anak yang membutuhkan perhatian khusus akan mendapatkan IEP (individual education program) yang dievaluasi dan dilakukan pembaharuan program setiap satu semester. Untuk ini semua, si anak memerlukan psychoeducational assessment and diagnostic, agar bisa ditentukan bentuk-bentuk intervensi apa yang cocok untuknya serta bentuk program pengembangan keberbakatan yang bagaimana yang cocok untuknya. Program akselerasi hanya diberikan kepada mereka yang memang mampu meraih prestasi yang sangat baik, mempunyai perkembangan social emsoional yang memadai jika diberikan akselerasi berupa lompat kelas, dan mempunyai perkembangan kemampuan didaktif yang memang sangat baik (Hoogeven dkk, 2004; Mooij dkk, 2007). Psychoeducational Assessment dan diagnostic seperti yang dibutuhkan seperti ini memang belum banyak dipelajari di Indonesia, karena itu orang tua sangat kesulitan untuk mencari sekolah yang memang menyediakan atau mempunyai jejaring dengan pusat pelayanan psychoeducational tersebut.

b. Mengutamakan keharmonisan

Dunia pendidikan masa kini adalah pendidikan yang meletakkan dasar-dasar keharmonisan tumbuh kembang. Pendekatan ini bukan hanya ditujukan bagi anakanak yang mengalami tumbuh kembang yang berbeda tetapi juga anak-anak yang mempunyai perkembangan yang sesuai dengan patokan tumbuh kembangnya. Terlebih kepada anak-anak gifted, yang mempunyai pola alamiah tumbuh kembang berbeda dengan anak-anak sebayanya, maka mau tidak mau pendidikan anak-anak gifted terutama di usia muda seperti di taman kanak-kanak dan sekolah dasar, selayaknyalah jika keharmonisan tumbuh kembangnya justru menjadi perhatian utama. Karenanya lingkungan belajar sejak di usia dini dan sekolah dasar harus mampu memberikan tawaran pendidikan yang cukup sesuai dengan tingkatan perkembangannya. Dari berbagai penelitian untuk melihat seberapa jauh sudah tawaran pendidikan yang diberikan kepada siswa-siwa gifted, menunjukkan bahwa (Mooij, 2007):

- Anak-anak gifted yang mendapatkan pendidikan dalam sekolah khusus atau kelas khusus akan menunjukkan prestasi pendidikan dan pengembangan kognitif yang baik, tetapi mempunyai self-concepts atau persepsi terhadap diri sendiri yang rendah.

- Program percepatan hanya dapat diberikan kepada anak-anak gifted yang memang sudah mempunyai fungsi yang baik (secara kognitif, prestasi, dan sosial emosional).

- Dalam program pengkayaan (enrichment), berbagai mata ajaran harus dikuasai terlebih dahulu, artinya kepada anak-anak gifted ini diperlukan program compacting mata ajaran reguler. Hal ini dimaksudkan agar dalam program pengkayaan dimana si anak melakukan pendalaman dan perluasan, ia sudah menguasai dasar-dasar teori terlebih dahulu.

- Sejak dini sekali anak-anak gifted memerlukan pendidikan yang sefleksibel mungkin, individual, dukungan yang terus menerus secara pedagogis, sosial, emosional, kognitif, pengorganisasian proses pembelajaran, serta evaluasi dan pemantauan efek program yang diberikan kepadanya.

- Umumnya sekolah-sekolah dalam memberikan program layanan kepada anak-anak gifted, lebih mendahulukan mata ajaran matematika (dan science) daripada pelajaran yang lebih mengutamakan bahasa. Karenanya justru seringkali akan memunculkan underachiever (prestasi rendah). Karena itu program berkemampuan bahasa juga perlu diberikan.

c. Pengembangan sekolah inklusi

Sekolah inklusi memang masih baru di Indonesia, namun diharapkan mampu mengatasi masalah terutama bagi anak-anak yang mempunyai inteligensia normal ke atas tetapi mempunyai hambatan dalam pembelajaran. Jika saja orang tua mendapatkan informasi yang berbeda-beda, akan bisa dimaklumi. Karena bentuk sekolah inklusi pun mempunyai keragaman juga. Orang tua bisa saja mendapatkaninformasi bahwa yang masuk sekolah inklusi hanyalah anak anak berkebutuhan khusus saja dengan berbagai masalahnya, atau dapat saja orang tua mendapatkan info bahwa arti inklusi adalah sekolah reguler/umum yang dapat menerima juga anak berkebutuhan khusus dengan inteligensia normal ke atas. Atau mendapat info bahwa anak berkebutuhan khusus apapun diagnosanya dengan inteligensia di bawah normal pun dapat turut belajar di kelas reguler. Ini memang cukup membingungkan bagi orang tua.

Pada dasarnya sekolah inklusi adalah sekolah yang menghargai individu dengan keunikannya dan menerima tawaran pendidikan yang adaptif. Dengan begitu tujuan inti pendidikan yang ditetapkan sampai seberapa jauh pendidikan yang harus dicapai, menjadi fleksibel. Fleksibilitas ini disebabkan karena pendidikan di dalam kelas menjadi multilevel. Setiap anak akan berada dalam levelnya yang disebut kompetensinya. Karena itu pendidikan dalam kelas inklusi bukan lagi berdasarkan konten (Content based curriculum) sebagaimana yang biasa diberikan dalam kelas reguler konvensional, namun pendidikan dalam kelas inklusi diberikan berdasarkan kompetensi (Competence based curriculum). Dalam menempuh pelajarannya seorang anak akan menempuh jalur pendidikannya dalam levelnya berdasarkan kompetensinya, dan dengan metoda pembelajaran yang sesuai dengan kondisinya (Crealock & Kronick, 1993). Kita ambilkan contoh seorang anak gifted yang mempunyai kekuatan dalam perkembangan kognitif tinggi (higher order thinking) yaitu pemahaman, analisa, sintesa, dan kemampuan memecahkan masalah yang didukung oleh kreativitasnya yang tinggi. Maka kepada anak-anak gifted ini tugas-tugas perlu diberikan dalam bentuk tugas yang mengutamakan kemampuan kognitif tinggi ini, serta tidak dilakukan pengulangan-pengulangan yang hanya akan memunculkan kefrutrasian karena seorang anak gifted sangat tidak tahan terhadap bentuk pengulangan dan drilling. Sementara itu karena kelemahan seorang anak gifted umumnya dalam kemampuan kognitif rendah (lower order thinking) seperti menghapal, maka kepadanya untuk kemampuan menghapal perlu diberi ekstra perhatian dengan menggunakan metoda permainan agar ia merasa fun dan tidak membebaninya. Sebaliknya seorang anak penyandang autisme, adalah anak-anak yang mempunyai keterbatasan dalam kemampuan analisa-sintesa, pemecahan masalah, dan kreativitas. Cara berpikir seorang anak penyandang autisme adalah sangat harafiah, dalam bentuk fragmen-fragmen atau potongan-potongan kejadian. Karena itu metoda pengajaran yang paling tepat baginya adalah bimbingan tahap pertahap dan sekuensial yang memerlukan pengulangan-pengulangan. Metoda yang diberikan ini adalah metoda yang sangat berlawanan dengan anak-anak gifted. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam bentuk sekolah seperti ini dibutuhkan deteksi, diagnosa psiko-pedagogi, dan skrining yang baik. Sekolah inklusi dengan diferensiasi metoda dan materi di dalam kelas, juga menuntut keikut sertaan orang tua dalam mensukseskan pendidikan. Dalam hal ini orang tua beserta lingkungan perlu dilibatkan secara aktif.

d. Education For All

Bagaimanapun, membangun pendidikan anak-anak Indonesia yang berslogan, tidak bisa hanya dengan setumpuk teori dan peraturan, tetapi memerlukan perjuangan mewujudkan tiang-tiang penyangga pendidikan yang menghormati hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik baiknya, menghargai keunikan masing-masing dan mengutamakan perhatian ekstra dan pendidikan pada anak-anak terutama anak-anak yang mempunyai resiko, sebagaimana Deklarasi Dakar tahun 2000. Tiang penyangga bagi tawaran pendidikan yang adaptif bagi anak didik adalah asesmen yang jelas yang dikerjakan oleh sejumlah profesi secara multidisiplin dalam sebuah lembaga bantuan pedagogi dan psikologi. Hal ini untuk menentukan bentuk pendidikan yang bagaimana yang dibutuhkannya, dan metoda apa yang diperlukan. Lembaga bantuan pedagogi dan psikologi (psychoeducational assessment center) ini adalah lembaga yang paling dekat dengan guru kelas, murid, dan orang tua. Di lembaga inilah diagnosa dokter diterjemahkan menjadi sebuah diagnosa pedagogi dan psikologi yang berbagai advisnya berupa metoda pengajaran bisa dilaksanakan oleh guru di dalam kelas saat mengajar membaca, berhitung, dan menulis, serta membina perkembangan sosial emosional murid. Lembaga ini selain memberikan bimbingan pada guru, tetapi juga kepada murid dan orang tua. Sayangnya alat ukur untuk menentukan bahwa seorang anak mengalami gangguan belajar bentuk ini belum dipunyai oleh Indonesia. Begitu pula berbagai terapi perilaku, emosi, sosial, dan remedi yang membutuhkan ilmu kedokteran dan kesehatan lainnya memerlukan bantuan dari sektor kesehatan. Dengan begitu sedikitnya ada tiga sektor atau departemen yang memerlukan kerjasama yaitu: Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial.

e. Hindari diagnosa yang spekulatif

Diagnosa yang spekulatif bagi anak-anak dengan kekhususan perkembangan ini, sangat marak ditemukan di lapangan. Umumnya terhadap anak-anak balita, saat mana berbagai symptom bermacam gangguan masih saling menutupi. Misalkan symptom gangguan perkembangan autisme sebetulnya adalah diagnosa pembanding gangguan perkembangan bahasa dan bicara ekspresif (reseptifnya baik). Gangguan perkembangan bahasa dan bicara ekspresif ini tidak pernah diikuti dengan gangguan autisme (Nyiokiktjien, 2005). Termasuk didalam gangguan bahasa dan bicara ekspresif ini adalah anak-anak gifted yang pada dasarnya mempunyai inteligensia tinggi kreatif dan sangat visual spatial learner. Seringkali terjadi, kedua kelompok anak-anak ini tidak dipisahkan, dan dimasukkan ke dalam diagnosa autisme. Diagnosa yang spekulatif ini terjadi karena tatalaksana diagnosa anak bergangguan perkembangan di Indonesia umumnya menggunakan tatalaksana yang: parsial dan tidak berkesinambungan, Tidak mengikut sertakan orang tua.

Autisme adalah sebuah gangguan perkembangan yang parah, hingga kini bidang kedokteran belum mendapatkan obat bagi gangguan perkembangan autisme ini. Psikostimulan yang diberikan hanyalah untuk mengendalikan emosinya yang labil. Karena itu anak-anak ini sering mendapatkan pengobatan alternative yang tak jarang pula radikal dan no proven serta merugikan (baik bagi anak secara fisik dan psikologis, tetapi juga biaya, dan emosi orang tua). Orang tua seringkali juga berpendapat, “Kalau memang baik …whay not?” Maka orang tua pun terlibat pada trial and error dalam pengobatan anak-anaknya tanpa ada lembaga perlindungan anak yang mampu membimbingnya. Sebaiknya apabila diagnosa itu meragukan maka perlu dilakukan second opinion dan pembahasan diagnosa pembanding atau differential diagnosis (jika perlu pada ahli lain) dan dilihat mana yang yang paling cocok, baru dibuatkan tatalaksana rencana penanganan. Membahas differential diagnosis juga diperlukan pengetahuan kedua diagnosa tersebut atau berbagai gangguan lainnya yang menjadi diagnosa pembandingnya. Guna menghindari diagnosa atau pelabelan yang spekulatif yang banyak terjadi ini, maka mau tidak mau semua profesi yang terlibat dalam tumbuh kembang anak, pendidikan, dan terapi bermacam gangguan, juga mempelajari personalitas dan pola alamiah tumbuh kembang anak-anak gifted.

f. Hindari psedo-ilmiah

Psedo-ilmiah atau pseudoscience ini kini banyak kita temui di pasaran bebas dengan mengatasnamakan pengasuhan (parenting) dan pendidikan. Umumnya berbahasa ilmiah tetapi menggunakan dasar pijakan yang mengesampingkan faktor bawaan atau genetik yang merupakan blue print dari perkembangan seorang anak. Dengan berkembangnya teknologi penciteraan otak dan penelitian perkembangan otak yang berkaitan dengan perkembangan inteligensia dan pendidikan, dunia pendidikan kini lebih menekankan pada pendekatan nature + nurture. Prestasi seorang anak akan senantiasa ditentukan oleh bagaimana nature biologisnya plus bagaimana nurture atau pengasuhan dan pendidikan dengan metoda yang tepat baginya. Semakin hari kini, kesadaran dunia pendidikan dalam upaya-upaya prevensi terhadap masalah kesulitan belajar menjadi semakin baik. Dunia pendidikan kini semakin pula menekankan pada school readiness (kesiapan bersekolah) dengan cara-cara menelusuri bagaimana tumbuh kembang seorang anak dan jika ternyata diketemukan seorang anak mengalami ketidak selarasan perkembangannya, segera diupayakan berbagai tindakan prevensi agar anak tersebut tidak mengalami kesulitan saat masuk ke sekolah dasar. Namun sebaliknya upaya-upaya prevensi ini seringkali dipopulerkan secara berlebihan melalui berbagai kegiatan yang tujuannya adalah menjadikan anak kita sebagai anak cerdas maupun jenius, tanpa memperhatikan lagi faktor kondisi bawaan seorang anak (Zigler dkk, 2002). Bentuk psedo-ilmiah ini bukan saja ramai dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam dunia kesehatan dengan menggunakan pendekatan pengobatan biomedical (megadosis vitamin, food supplement, dan berbagai mineral) untuk merubah biochemical dan smart drugs yang plasebo yang diharapkan dapat merubah struktur otak dengan maksud terjadi perbaikan inteligensia seorang anak. Diharapkan sekali pihak-pihak professional justru turut memerangi hal ini, serta membantu dan membimbing orang tua.

g. Meningkatkan peranan guru dan orang tua

Orang tua dan guru adalah figur-figur terdekat dari anak-anaknya atau murid-muridnya. Namun kedua figur ini mempunyai peranan yang sangat jauh berbeda sejak beberapa tahun belakangan ini. Hal ini seiring dengan perubahan pemahaman filosofi pengasuhan dan pendidikan anak. Jika dahulu kita mengenal bahwa anak lahir adalah sebuah kertas putih (tabula rasa) yang siap untuk ditulisi, maka pemahaman seperti ini sudah dinyatakan ketinggalan jaman. Pemahaman tabula rasa lebih menekankan pada faktor nurturing (pengasuhan dan pendidikan) dalam membesarkan anak-anaknya. Anak-anak dianggap sebagai kertas putih yang siap ditulisi, anak-anak bisa dicetak sebagaimana keinginan sistem pendidikan dan citacita orang tua. Kini orang tua dan guru dihadapkan pada model pengasuhan dan pendidikan yang menghargai keunikan dan tumbuh kembang anak. Karena itu mendidikan anak-anak masa kini bukanlah lomba balap agar anak menjadi super. Dalam menyikapi tuntutan pendekatan masa kini, orang tua dan guru dituntut mampu mendampingi tahapan tumbuh kembang anak yang unik, baik secara fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Guru dan orang tua dituntut menciptakan lingkungan yang aman (lahir dan bathin, rasa cinta, dan relasi yang hangat) agar anak mampu tumbuh secara sehat. Guru dan orang tua dituntut agar mampu berjabat erat saling mendukung, agar antara pengasuhan dan pendidikan di sekolah merupakan bentuk kegiatan yang simultan, yang kesemuanya ditujukan bagi keharmonisan tumbuh kembang anak. Jalinan komunikasi dan pemahaman bersama ini tak kan mungkin bisa tercapai jika guru dan orang tak mempunyai pemahaman yang sama dan baik terhadap anakanak atau muridnya. Kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, adalah andai kedua kelompok mampu mehamami karakteristik anak-anaknya dalam faktor-faktor: tumbuh kembang, personalitas, keberbakatan/berkecerdasan istimewa.

PENUTUP

Pendidikan untuk anak bangsa ini, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat. Sehingga pendidikan bagi anak cerdas dapat terfasilitasi dengan baik dan mendapat penanganan yang cepat. Karena dari mereka masa depan bangsa ini memperoleh harga diri. Berangkat dari berbagai persoalan dalam pendidikan bangsa ini yang kompleks harus ada terobosan untuk melakukan reformasi dan pembaharuan dalam pendidikan, sehingga pendidikan yang menjadi harapan semua orang dapat diwujudkan dalam realita, Semoga.

Kahlil Gibran, dalam Sang Nabi menuliskan syairnya;

“Anak Anda bukanlah anak Anda, Mereka adalah anak-anak kehidupan yang merindukan diri sendiri. Meskipun mereka datang melalui Anda, dan meskipun mereka bersama anda, mereka bukan milik anda.

Anda mungkin memberikan cinta, namun tidak pikiran anda, karena mereka memiliki pikiran sendiri. Tubuh mereka mungkin ada dirumah anda, namun tidak jiwa mereka, karena jiwa mereka tinggal dalam rumah masa depan, yang tidak dapat anda kunjungi, bahkan tidak dalam mimpi anda.

Anda boleh berusaha menjadi seperti mereka, namun jangan membuat mereka seperti anda. Anda adalah busur dari anak-anak anda, ditembakkan sebagai anak panah yang hidup. Relakan diri anda melengkung di tangan pemanah demi kegembiraan”.

DAFTAR PUSTAKA

Joan Freeman dan Utami Munandar, Cerdas dan Cemerlang; kiat Menemukan dan Mengembangkan Bakat Anak, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2000.

Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan; Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Oemar Hamalik, Dasar – Dasar Pengembangan Kurikulum, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007

DR Julia Maria van Tiel , Adi D Adinugroho,MA dan Ir Ines Wuri Handayani , pedoman pendidikan anak cerdas istimewa (gifted children), Yayasan Adhi Purusa Jakarta Dit PSLB 2007.

DR.Julia Maria van Tiel, Orang tua anak cerdas istimewa (gifted child), Yayasan Adhi Purusa Yakarta, j.v.tiel@hetnet.nl, http://gifted-disinkroni.blogspot.com/

PARADIGMA PENDIDIKAN MULTICULTURAL MELALUI PENGEMBANGAN UNITY IN DIVERSITY
DI INDONESIA

mr-yess3

PENDAHULUAN
Sedikitnya selama tiga dasawarsa, kebijakan yang sentralistis dan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan dan memecahkan persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional dan damai. Kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-Bangsa, betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Konteks global setelah tragedi September 11 dan invasi Amerika Serikat ke Irak serta hiruk pikuk politis identitas di dalam era reformasi menambah kompleknya persoalan keragaman dan antar kelompok di Indonesia.
Sejarah menunjukkan, pemaknaan secara negatif atas keragaman telah melahirkan penderitaan panjang umat manusia. Pada saat ini, paling tidak telah terjadi 35 pertikaian besar antar etnis di dunia. Lebih dari 38 juta jiwa terusir dari tempat yang mereka diami, paling sedikit 7 juta orang terbunuh dalam konflik etnis berdarah. Pertikaian seperti ini terjadi dari Barat sampai Timur, dari Utara hingga Selatan. Dunia menyaksikan darah mengalir dari Yugoslavia, Cekoslakia, Zaire hingga Rwanda, dari bekas Uni Soviet sampai Sudan, dari Srilangka, India hingga Indonesia. Konflik panjang tersebut melibatkan sentimen etnis, ras, golongan dan juga agama.
Merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat “multikultural”. Tetapi pada pihak lain, realitas “multikultural” tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” yang dapat menjadi “integrating force” yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.
Perbedaan budaya merupakan sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal. Sebagai contoh ada yang orang yang bila diajak bicara (pendengar) dalam mengungkapkan perhatiannya cukup dengan mengangguk-anggukan kepala sambil berkata “uh. huh”. Namun dalam kelompok lain untuk menyatakan persetujuan cukup dengan mengedipkan kedua matanya. Dalam beberapa budaya, individu-individu yang berstatus tinggi biasanya yang memprakarsai, sementara individu yang statusnya rendah hanya menerima saja sementra dalam budaya lain justru sebaliknya.
Beberapa psikolog menyatakan bahwa budaya menunjukkan tingkat intelegensi masyarakat. Sebagai contoh, gerakan lemah gemulai merupakan ciri utama masyarakat Bali. Oleh karena kemampuannya untuk menguasai hal itu merupakan ciri dari tingkat intelligensinya. Sementara manipulasi dan rekayasa kata dan angka menjadi penting dalam masyarakat Barat. Oleh karenanya “keahlian” yang dimiliki seseorang itu menunjukkan kepada kemampuan intelligensinya.
Paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas kaitannya dengan konflik yang sering muncul. Pertama, pandangan primordialis. Kelompok ini menganggap, perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras (dan juga agama) merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama. Kedua, pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk metril maupun non-materiil. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Dengan meneriakkan “Islam” misalnya, diharapkan semua orang Islam merapatkan barisan untuk mem-back up kepentingan politiknya. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setiap orang mau mengalah dari prefence yang dikehendaki elit, selama itu pula benturan antar kelompok identitas dapat dihindari bahkan tidak terjadi. Ketiga, kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugrah dan perbedaan adalah berkah.
Dalam konteks pendapat yang ketiga, terdapat ruang wacana tentang multikulturalisme dan pendidikan multikultural sebagai sarana membangun toleransi atas keragaman. Wacana ini mulai ramai terdengar di kalangan akademis, praktisi budaya dan aktifis di awal tahun 2000 di Indonesia.

Perjalanan Pendidikan Multikulturalisme
Konsep pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal baru lagi. Mereka telah melaksanakannya khususnya dalam dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit pulit dan kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional.
Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan R. Stavenhagen:
Religious, linguistic, and national minoritas, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the dominant society. While many people… had to discard their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced through national institutions, including the educational and legal system.

Di Amerika, sebagai contohnya muncul serangkaian konsep tentang pluralitas yang berbeda-beda, mulai dari melting pot sampai multikulturalisme. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, berbagai macam bangsa telah menempati benua itu. Penduduk yang sudah berada di sana sebelum bangsa-bangsa Eropa membentuk koloni-koloni mereka di Amerika Utara, terdiri dari berbagai macam suku yang berbeda-beda bahasa dan budayanya. Tetapi di mata bangsa Anglo-Sakson yang menyebarkan koloni di abad ke-17, tanah di Negara baru itu ada kawasan tak bertuan dan bangsa-bangsa yang ditemui di benua baru itu tak lebih dari makhluk primitif yang merupakan bagian dari alam yang mesti ditaklukkan. Dari perspektif kaum Puritan yang menjadi acuan utama sebagian besar pendatang dari Inggris tersebut, berbagai suku bangsa yang dilabel secara generik dengan nama “Indian” adalah bangsa kafir pemuja dewa yang membahayakan kehidupan komunitas berbasis agama tersebut. Di sini terlihat bagaimana pandangan berperspektif tunggal yang datang dari budaya tertentu membutakan mata terhadap kenyataan keragaman yang ada.
Amerika Serikat ketika ingin membentuk masyarakat baru-pasca kemerdekaannya (4 Juli 1776) baru disadari bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai ras dan asal negara yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini Amerika mencoba mencari terobosan baru yaitu dengan menempuh strategi menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai baru yang dicita-citakan. Melalui pendekatan inilah, dari Sd sampai Perguruan Tinggi, Amerika Serikat berhasil membentuk bangsanya yang dalam perkembangannya melampaui masyarakt induknya yaitu Eropa. Kaitannya dengan nilai-nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu masyarakat, maka Amerika Serikat memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat.
Multikulturalisme secara etimologis marak digunakan pada tahun 1950-an di Kanada. Menurut Longer Oxford Dictionary istilah “multiculturalism” merupakan deviasi dari kata “multicultural” Kamus ini menyitir kalimat dari surat kabar Kanada, Montreal Times yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat “multicultural dan multi-lingual”.
Sedangkan wacana tentang pendidikan multikultural, secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefenisikan sebagai “pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”.
Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire, pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagi akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.
Pendidikan multikultural (multicultural education) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa (Hilliard, 1991-1992). Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnic, ras, budaya, strata sosial dan agama.
Selanjutnya James Banks (1994) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan:
1. Content integration, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
2. The Knowledge Construction Process, Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin)
3. An Equity Paedagogy, Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
4. Prejudice Reduction, Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka
5. Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Dalam aktifitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran (obyek) dan sekaligus sebagai subyek pendidikan. Oleh sebab itu dalam memahami hakikat peserta didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Setidaknya secara umum peserta didik memiliki beberapaciri yaitu ;
1. Peserta didik dalan keadaan sedang berdaya, maksudnya ia dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan dan sebagainya.
2. Mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa.
3. Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda.
4. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individu.

Menurut Tilaar, pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” seusai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.
Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (difference), atau “politics of recognition” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.
Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “indiference” dan “Non-recognition” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang ‘ethnic studies” untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (empowerment) bagi kelompok-kelompok minoritas dan disadventaged.
Istilah “pendidikan multikultural” dapat digunakan baik pada tingkat deskriftif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriftif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.
Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu: pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat pendidikan dwi-budaya. Kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

Wacana Pendidikan multikultural di Indonesia
Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.
Menurut Azyumardi Azra, pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasan yang pada masa orde baru memaksakan “monokulturalisme” yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi peningkatan gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas”. Kecenderungan ini, jika tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasi politik.
Model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam program pendidikan multikultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia dan Kanada, terbatas pada keragaman budaya yang ada, jadi terbatas pada dimensi kognitif.
Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Terlepas dari kritik atas penerapnnya di beberapa tempat, revisi pembelajaran seperti di Amerika Serikat merupakan strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. Penulisan kembali sejarah Amerika dari perspektif yang lebih beragam meruapakan suatu agenda pendidikan yang diperjuangkan intelektual, aktivis dan praktisi pendidikan. Di Jepang aktivis kemanusiaan melakukan advokasi serius untuk merevisi buku sejarah, terutama yang menyangkut peran Jerpang pada perang dunia II di Asia. Walaupun belum diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata sebagian masyarakat akan pentingnya perspektif baru tentang perang, agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali. Sedangkan di Indonesia masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latarbelakang dalam pembentukan Indonesia. Indonesia juga memerlukan pula materi pembelajaran yang bisa mengatasi “dendam sejarah” di berbagai wilayah.
Model lainnya adalah pendidikan multikultural tidak sekedar merevisi materi pembelajaran tetapi melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Affirmative action dalam seleksi siswa sampai rekrutmen pengajar di Amerika adalah salah satu strategi untuk membuat perbaikan ketimpangan struktural terhadap kelompok minoritas. Contoh yang lain adalah model “sekolah pembauran” Iskandar Muda di Medan yang memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok. Di Amerika Serikat bersamaan dengan amsuknya wacana multikulturalisme, dilakukan berbagai lokakarya di sekolah-sekolah maupun di masyarakt luas untuk meningkatkan kepekaan sosial, toleransi dan mengurangi prasangka antar kelompok.
Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi, yakni: (1) transformasi diri; (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, dan (3) transformasi masyarakat.
Menyusun pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan anatar kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas “merayakan keragaman” belaka. Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis. Dapat pula dipertanyakan apakah mungkin meminta siswa yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami diskriminasi atau penindasan karena warna kulitnya atau perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut? Dalam kondisi demikian pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi. Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu:

Pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling) atan pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer menegmbangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. secra tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.
Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu “kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa uapaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidarits kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.
Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi.

Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikhotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.
Dalam konteks keindonesiaan dan kebhinekaan, kelima pendekatan tersebut haruslah diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang terjewantahkan dalam kelompok sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Zakiah Darajat yang menyatakan, bahwa masyarakat secara sederhana diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kubudayaan dan agama.
Jadi dapat dipahami inti masyarakat adalah kumpulan besar individu yang hidup dan bekerja sama dalam masa relatif lama, sehingga individu-individu dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menyerap watak sosial. Kondisi itu selanjutnya membuat sebagian mereka menjadi komunitas terorganisir yang berpikir tentang dirinya dan membedakan ekstensinya dari ekstensi komunitas. Dari sisi lain, apabila kehidupan di dalam masyarakat berarti interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Maka yang menjadikan pembentukan individu tersebut adalah pendidikan atau dengan istilah lain masyarakat pendidik.
Oleh karena itu, dalam melakukan kajian dasar kependidikan terhadap masyarakat. Secara garis besar dasar-dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat tidak ada dengan sendirinya. Masyarakat adalah ekstensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang.
2. Masyarakat bergantung pada upaya setiap individu untuk memenuhi kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhan.
3. Individu-individu, di dalam berinteraksi dan berupaya bersama guna memenuhi kebutuhan, melakukan penataan terhadap upaya tersebut dengan jalan apa yang disebut tantangan sosial.
4. Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku antara individu dan komunitas yang membentuk masyarakat.
5. Pertumbuhan individu di dalam komunitas, keterikatan dengannya, dan perkembangannya di dalam bingkai yang memnuntunya untuk bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya.
6. Bila penjelasan di atas ditarik di dalam dunia pendidikan, maka masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Sebab keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternatif untuk memperkaya pelaksanaan proses pendidikan.

Untuk itu, setiap anggota masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan satu hal penting untuk kemajuan pendidikan.

Presfektif Pendidikan Multikultural
Bangsa Indonesia yang terdiri beraneka suku, adat dan budaya merupakan kekayaan dan ciri khas dari bangsa-bangsa lain. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia beberapa waktu lalu akibat pengakuan Malaysia terhadap budaya reok yang nyata-nyata merupakan budaya Indonesia, kiranya tidak akan terjadi jika sejak dini bansga ini memberikan perhatian yang besar terhadap keanekaragaman budaya yang ada. Menyatukan budaya dengan masayarakat merupakan tuntutan yang tidak dapat di tunda-tunda lagi, karena budaya merupakan akar dalam suatu masyarakat dan pendidikan merupakan salah satu jalan untuk melestarikan budaya yang sangat plural. Oleh karenanya pendidikan dengan prinsip multicultural yang menghargai perbedaan dan keragaman hendaknya dapat di transformasikan dalam lembaga pendidikan.
Pengelolaan pendidikan multicultural tidak bisa lepas dari upaya melakukan pilihan terhadap prespektif pengelolaan pluralisme budaya yang ada di masyarakat. Pada tataran teoritik terdapat dua prespektif. Pertama, pendekatan convessionalism yang mengakui keanekaragaman identitas budaya. Dalam hal ini masing-masing entitas budaya diberi hak membawa symbol-simbol dan lambing mereka keranah public. Konsep kesatuan dalam hal ini distuktur oleh keragaman budaya atau kemudian dikenal dengan unity in diversity. Kedua, prespektif deconvessionalism, yang dalam hal ini harus ada penataan pengelolaan symbol-simbol askribtif diruang public. Symbol dan lambing-lambang yang merepresentasikan identitas atau budaya particular tidak diperbolehkan dibawa keranah public. Dalam interelasi dengan public, hanya diperbolehkan mamakai lambing dan symbol-simbol bersama. Konsep kesatuan kemudian distruktur secara seragam atau yang dikenal dengan unity without diversity.
Pemerintah orde lama, awalnya memilih pendekatan convessionalism. pemerintah mengakui keragaman etnisitas dan identitas budaya atau etnik, khususnya antar pribumi dan non-pribumi. Akan tetapi kemudian membatasi usaha dan tempat tinggal. Dalam catatan antropologi, menghadapi intervensi masyarakat lain, sejumlah masyarakat pedalaman mencoba mempertahankan dengan dalih cultural seperti yang dilakukan oleh suku Badui Dalam. Sebagian mereka menarik diri ke –pedalaman, menghindari atau membatasi hubungan-hubungan dengan masyarakat luar, dan menjadi masyarakat terasing.
Pemerintah orde baru memilih menempuh pola deconvssionalism dengan melakukan “penyeragaman” demi “persatuan” dan “keutuhan” bangsa yang sebenarnya tidak lebih dari usaha-usaha korporatisme. Aliran-aliran kepercayaan dan agama-agama asli tidak atau”kurang” diterima sebagai satu cirri “khas” yang harus dihormati pada masyarakat local, seperti aerah dan kebudayaan nasional. Penganut aliran kepercayaan dan agama asli, dipaksa masuk dalam “kotak” yang telah disediakan oleh Negara, yaitu lima agama resmi. Organisasi-organisasi keagamaan pun “diatur” oleh Negara.
Begitu pula dengan migrasi dari masyarakat dari luar hubungan masyarakat pribumi terdesak. Kisah dari kampong halaman (Juweng, at.al., 1996) menceritakan ideology modernisasi pemerintah orde baru memaksa masyarakat pribumi melakukan perlawanan. Masyarakat non-muslim sebagai perlawanan terhadap Negara dan masyarakat non – pribumi.
Pola pengelolaan pluralisme identitas budaya lalu berubah setelah reformasi. Pada masa Negara dalam keadaan lemah (statelees). Ketika Negara rapuh, tidak lagi otoriter, karena kebijakan ekonomi makro keliru dan mengakibatkan krisis moneter, maka Negara tidak memiliki apa yang disebut dengan the state capacity dalam mengelola perbedaan identitas budaya. Negara memilih membiarkan masyarakat membawa symbol dan identitas particular dan askribtif mereka ke ranah public. Namun apa yang kemudian terjadi adalah munculnya berbagai prasangka dan konflik antar etnis. Serta merta masyarakat pribumi menuntut hak ya dan terjadilah konflik terbuka, seperti kasus Sambas, Aceh, Ambon.
Hal yang sama sebenarnya juga terjadi di Eropa. Ketika negara lemah, kecenderungan untuk melakukan kekerasan muncul dikawasan itu, Stoer dan Cortesao (2000:256) bahkan mencatat bahwa hilangnya European law gaverned state, menjadikan warga negara bangsa di kawasan ini melakukan praktik kekerasan, sebagian justru mengatasnamakan ketiadaan negara Eropa. Sekelompok masyarakat membentuk sebuah entitas kekerasan menjadi sebuah kelompok mafia yang sempat menjadi sangat powerful di Eropa Timur.
Belajar dari praktek pengelolaan realitas multikultural di atas, maka dapat dipahami betapa rapuhnya jika asumsi yang dipakai adalah homogenitas budaya. Wolfgang Sach mengatakan bahwa planet bumi kita tidak bisa lagi bisa diimajinasikan sebagai sebuah dataran homogen yang didalamnya perbedaan harus diratakan. Planet bumi kita merupakan dataran yang dataran yang terpilah-pilah dengan perbedaan mewarnai berbagai kawasan di permukaan bumi. Sach lalu menawarkan perspektif yang menghargai the self-determination localism ditengah proses kosmopolitanisme dewasa ini. (McMichael, 1996:234)
Dalam berbagai praktek, persatuan tanpa keragaman (unity wihout deversity) hanya melahirkan korporatisme yang kemudian memicu lahirnya kekerasan negara –the state violance. Maka tidak sepenuhnya salah kalau ada yang mengingatkan bahwa rasisme modern bukan sebuah persoalan hubungan dengan the other saja, tapi juga implikasi intervensi negara (Stoer dan Cortesao, 2006:256)

Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran
Berangkat dari pluralisme budaya dan pendidikan konstructivisme maka dalam pengelolaan pendidikan harus berangkat dari suatu keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki konstruk mereka mengenai identitas budaya yang mereka pilih. Dengan demikian maka pendidikan harus membuka pengakuan dan keterbukaan bagi masyarakat untuk mengekspresikan symbol dan lambing-lambang partikularitas budaya mereka.

Di level sekolah maka pelajar atau siswa di beri ruang untuk menciptakan struktur pengetahuan dan konstruks tentang identitas budaya mereka sendiri. Perspektif ini mengimplementasikan keharusan menerima keragaman konstruks siswa, karena memang siswa sekolah datang dari berbagai latar belakang nilai, keyakinan dan kultur, etnisitas, ideology maupun agama. Dalam konteks inilah maka pendidikan tidak bsa di kemas dengan cara monokultur, melainkan tetap harus menyediakan ruang bagi siswa untuk bisa memasuki arus transformasi social yang menuntut egalitarian, demokratisasi dan keadilan di tengah pluralitas budaya.
Dengan demikian yang mendesak dalam pengembangan pendidikan multikuturalpertama-tama adalah penyadaran akan pentingnya nilai-nilaimyang menopang budaya plural. Nilai-nilai itu harus dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah. Artinya sekolah tidak bisa hanya dikosep sebagai institusi untuk menguasai pengetahuan dan pengembangan potensi dalam perspektif monokultur. Institusi pendidikan juga harus menjadi arena bagi siswa dikembangkan atas dasar prinsip multikultur. Dalam institusi seperti ini pendidikan menjadi sebuah media menumbuhkan seperangkat nilai pluralisme, seperti cara memberikan penghargaan terhadap diri sendiri secara adil. Dari cara menghargai diri sndiri yan proposional, akan berdampak kepada cara bersikap dan menghargai orang lain secara adil pula. Lebih jauh akan tumbuh kemudian sikap menghormati dan peduli atas hak-hak orang lain yang memiliki berbagai perbedaan, baik dalam berpendapat, temperamen maupun latar belakang.
Kendati demikian, disamping menumbuhkan kesadaran akan perbedaan, penting untuk ditumbuhkan nilai-nilai kesederajatan (equality). Dengan pandangan kesederajatan ini, dikembangkan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hal-hak dasar (basic right) yang sama, tanpa membedakan perbedaan ras, gender, usia, kapasitas, keyakinan keagamaan, afiliasi politik, kewargaan Negara, wilayah dan latar belakang mereka. Pengakuan hak-hak dasar yang setara tanpa pandang bulu itu akan terwujud jika ditanamkan nilai-nilai tanggung jawab social serta tanggung jawab bersama sebagai sesame anak bangsa. Nilai-nilai yang bisa mendorong sikap terbuka bagi setiap ornag untuk turut berpartisipasi dalam proses social maupun politik. Terbukan bagi partisipasi setiap warga dalam memecahkan masalah dan menciptakan kebaikan bersama.
Patut dihargai bahwa kurikulum pendidikan nasional telah memasukkan pendidikan multikultural sebagai salah satu subyek pembelajaran soiologi di kelas menengah. Jika standar kompetensi yang dirumuskan itu berhasil tercapai, maka pendidikan multicultural, masyarakat yang menjunjung rasa keadilan penegak hokum dan inklusivme. Jika ternyata pendidikan multicultural ini belum sepenuhnya disadari oleh para actor pendidikan. Kalau toh sudah disadari, barangkali aspek teknologi pembelajaran yang ditetapkan belu efektif.
Agar transformasi pendidikan multicultural efektif Quezada dan room (2004;4) menetapkan empat dimensi pendidikan multicultural yang harus memperoleh penekanan. Pertama, pembaharuan kurikulum, yang didalamnya di transformasikan pengetahuan dari hasil penelitian sejarah. Guna mendapatkan bahan pembelajaran yang menunjang penyadaran pentingnya keterbukaan menghadapi realitas multicultural, bisa dilakukan dengan mendeteksi bias berbagai tulisan, media dan bahanbahan pendidikan. Disamping pembaharuan teori kurikulum itu sendiri.
Kedua, ketika siswa belajar tentang keadilan dan masyarakat inklusivme, siswa diarahkan kepada tantangan upaya membangun masyarakat berkeadilan. Ketiga, ketika siswa memperoleh kesempatan meningkatkan kepekaan dan kompeteni multicultural makakompetensi cultural siswa mencakup pemahaman akan kultur kelompok etnis,vupaya mereduksi prasangka dan pengembangan identitas etnis.
Keempat, peningkatan kompetensi multicultural juga berkaitan dengan pedagogi keadilan, yang terkait dengan iklim disekolah dan kelas, kinerja siswa, pola budaya dalam mengajar dan pembelajaran.
Dinegara-negara maju, pendidikan multicultural di transformasikan melalui program service learning sebuah metode pembelajaran yang didalamnya siswa atau peserta didik belajar dan mengembangkan kompetensinya dengan cara aktif berpartisipasi dalam praktek pelayanan masyarakat secara terorganisir. Siswa dalam hal ini mencoba memahami dan belajar memenuhi kebutuhan masyarakat, bersama masyarakat, meningkatkan teanggung jawab kewargaan. Siswa diintegrasikan kedalam kurikulum akademik atau komponen pendidikan program pelayaan masyarakat. Dengan service learning sekolah mengantarkan siswa kedalampelayanan masyarakat seiring dengan pencapaian standar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum berupa tanggungjawab kewargaan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Cipolle, service learning ditandai dengan (1) pembelajaran yang terpusat pada siswa, (2) kolaboratif, (3) pengalaman, (4) bersifat intelektual, (5) analitikal, (6) multicultural, (7) berbasis nilai dan (8) didasari semangat aktifitas.
Dengan berbasis pada siswa, berarti siswa dilibatkan dalam memilih isu-isu yang menjadi focus perhatian serta diminta untuk menmenjelaskan bagaimana isu-isu tersebut berkaitan dengan kehidupan mereka. Bersifat kolaboratif, karena dalam service learning, siswa berkolaborasi dengan rekan-rekan dikelas mereka, dengan pihak-pihak lain disekolah dan yang lebih penting pada masyrakat yang menerima pelayanan, dalam sebuah kerangka desain proyek service learing. Menekankan pada pengaaman, dalam artian sisea diajak aktif dalam upaya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pengembangan riset dan proyek kegiatan, termasuk aktifitas pelayanan disekolah dan atau masyarakat.
service learing dilakuakan secara intelektual dalam arti siswa berusaha mendapatkan berbagai sumber dalam perpektif ganda karena mereka belajar dan menganalisa isu-isu yang mereka tetapkan. Mereka menggunakan yang mereka tetapkan. Mereka gunakan ketrampilan dan pengetahuan merencanakan kegiatan service learning. Dilakukan secara analitik, artinya service learning mengkaji akar permasalahan yang menjadi penyebab, serta melakukan refleksi peran mereka dalam pemecahan masalah.
Service learning ditandai dengan princip multikultural karena siswa menerima oendekatan inkluive dalam menghadapi masalah. Mereka terbuka menerima perspektif yang beragam dalam menghadapai isu dan problem yang ada. Termasuk terbka untuk bekerjasama dengan orang lain. Service learning didasarkan kepada nilai-nilai tertentu, sehingga siswa mendiskusikan masalah yang ada dalam prespektif nilai-nilai yang dimiliki. Service learning dilakukan dalam semangat sebagai aktivis, karena siswa dalam hal ini didorong untuk aktif dalam tindakan langsung, termasuk dalam melakukan advokasi dalam menciptakan masyarakat berkeadilan.
Pendidikan multikultural dengan demikian bukan sekedar pengembangan wacana, melainkan ditansformasikan dalam tindakan nyata dan langsung dapat dirasakan hasilnya, baik oleh siswa itu sendiri maupun oleh masyrakat. Model pembelajaran multikultural seperti ini tentu saja membutuhkan kualifikasi tenaga pengajar yang relevan.
Ada enam prinsip yang oleh Renner dkk (2004) harus dipegang oleh guru dalam mengembangkan pendidikan multikultural.
1. Guru harus memahami dan dapat menerapkan disiplin ilmu kemanusiaan dan masyarakat untuk memahami makna pendidikan sekolah dalam konteks budaya yang beraneka ragam.
2. Memahami dan dapat merapkan prespektif normative ke dalam pendidkan dan sekolah.
3. Memahami dan dapat melaksanakan perspektif kritis dalam pendidikan dan sekolah.
4. Memahami bagaimana prinsip-prinsip moral berkaitan dengan isntitusi demkrasi yang dapat dijadikan yang dapat dijadikan bahan informasi yang berguna untuk mengarahkan praktek sekolah, kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan.
5. Memahami makna perbedaan dalam masyarakat demokrasi dan bagaimana menjabarkannya dalam tujuan instruksional, kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan.
6. Memahami bagaimana komiten moral mempengaruhi proses evaluasi pada level praktis sekolah, kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan.

PENUTUP
Bangsa ini tdak mungkin dikelola berdasarkan asumsi monokultur. Bangsa ini membutuhkan kesatuan dan persatuan. Namun konsep dan roses membangun kesatuan dan persatuan tidak mungkin di dasarkan pada prinsip unity without diversity. Sebaliknya kesatuan dan persatuan, kohesi dan modal soasial akan terbentuk jika dilakukan berdasarkan prinsip unity in diversity. Guna menumbuhkan tradisi unity in diversity dibutuhkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah jembatan untuk mengantarkan generasi baru terbuka menghadapi perbedaan. Pendidikan multikultural juga jembatan emas untuk meneruskan upaya pengembangan budaya bangsa yang terjauh dari prasangka, konflik dan kekerasan. Terjauh pula dari pandangan sektarian dan eksklusifitas. Sebaliknya akan terbuka pandangan inklusivitas-terbuka untuk bekerjasama dengan orang lain, meski memiliki keyakinan, pendapat, identitas maupun gaya hidup berbeda.
Pendidikan multikultural adalah suatu penedekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan.
Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka.
Dunia pendidikan tidak boleh terasing dari perbincangan realitas multikultural tersebut. Bila tidak disadari, jangan-jangan dunia pendidikan turut mempunyai andil dalam menciptakan ketegangan-ketegangan sosial. Oleh karena itu, di tengah gegap gempita lagu nyaring “tentang kurikulum berbasis kompetensi”, harus menyelinap dalam rasionalitas kita bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mengajarkan “ini” dan “itu”, tetapi juga mendidik anak kita menjadi manusia berkebudayaan dan berperadaban. Dengan demikian, tidak saatnya lagi pendidikan mengabaikan realitas kebudayaan yang beragam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

DEPAG RI dan IRD, Majalah: Inovasi Kurikulum: Kurikulum Berbasis Multikulturalism, Edisi IV, Tahun 2003

Dewey, John, Democracy and Education, New York: The Mac Millan Company, 1964

Freire, Paulo, Pendidikan pembebasan, Jakarta, LP3S, 2000

IKA UIN Syarif Hidayatullah, Majalah: Tsaqafah: Mengagas Pendidikan Multikultural , Vol. I No:2, 2003

Jalaluddin, Teologi Pendidikan, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2001, cet I

Nita E. Woolfolk, educational Psychology: Seventh Edition, The Ohio State Universiy, 1998

Paul Gorski, Six Critical Paradigm Shiifd For Multicultural Education and The Question We Should Be Asking, dalam www. Edchange.org/multicultural

Renner Adam, Dkk, Service learning, multicultural/antiracist education, and the Social foundations ot Education; Weaving a cultural Studies, dalam Educational Studies, 35, no. 2, 2004.

Soedijarto, Pendidikan Nasional sebagai Wahana mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa, Jakarta, CINAPS, 2000, cet. I

Stavenhagen, Rudolfo, “Education for a Multikultural world”, in Jasque Delors (et all), Learning: the treasure within, Paris, UNESCO, 1996

Tilaar, H. A. R, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia, Jakarta, Grasindo, 2002.

Zainudin Maliki, Sosiologi Pendidikan, Gajah Mada University, Press, Yogyakarta, 2008.

http://nofieiman.com/2007/05/pendidikan-indonesia-terbaik-di-dunia/

0171

Pendidikan terbaik di dunia? Bukan  hadvard , bukan Amerika  juga bukan Inggris, apalagi Indonesia — melainkan Finlandia, negeri yang paling tidak korup di muka bumi ini. Hebatnya, Finlandia tak cuma jagoan mendidik anak-anak “normal,” tapi juga unggul dalam pendidikan bagi anak-anak yang lemah mental. Pendek kata, Finlandia berhasil membuat seluruh anak didiknya cerdas — tak peduli yang normal atau yang lemah mental.

Finlandia mengalahkan 40 negara lain di dunia berdasar survei PISA yang dilakukan oleh OECD tahun 2003. Tes komprehensif dilakukan melalui pengukuran kemampuan mathematics, reading, science, dan problem solving yang nantinya ditujukan untuk peningkatan kualitas sistem pendidikan. Tes ini dilakukan per tiga tahun — tes terakhir dilakukan pada tahun 2006 dan hasilnya baru akan keluar akhir 2007. Mau tahu di mana posisi Indonesia?

Perolehan Skor

Mathematics (rata-rata 484,84)

  • Hong Kong-China (550,38)
  • Finlandia (544,29)
  • Korea Selatan (542,23)
  • Belanda (537,82)
  • Liechenstein (535,80)
  • …..
  • …..
  • Brazil (356,02)
  • Tunisia (358,73)
  • Indonesia (360,16)
  • Mexico (385,22)
  • Thailand (416,98)

Reading (rata-rata 480,22)

  • Finlandia (543,46)
  • Korea Selatan (534,09)
  • Kanada (527,91)
  • Australia (525,43)
  • Liechtenstein (525,08)
  • …..
  • …..
  • Tunisia (374,62)
  • Indonesia (381,59)
  • Mexico (399,72)
  • Brazil (402,80)
  • Serbia (411,74)

Science (rata-rata 487,77)

  • Finlandia (548,23)
  • Jepang (547,64)
  • Hong Kong-China (539,50)
  • Korea Selatan (538,43)
  • Liechtenstein (525,18)
  • …..
  • …..
  • Tunisia (384,68)
  • Brazil (389,62)
  • Indonesia (395,04)
  • Mexico (404,90)
  • Thailand (429,06)

Problem Solving (rata-rata 485,20)

  • Korea Selatan (550,43)
  • Hong Kong-China (547,89)
  • Finlandia (547,61)
  • Jepang (547,28)
  • Selandia Baru (532,79)
  • …..
  • …..
  • Tunisia (344,74)
  • Indonesia (361,42)
  • Brazil (370,93)
  • Meksiko (384,39)
  • Turki (407,53)

Skor Total (rata-rata 484,51)

  • Finlandia (545,90)
  • Korea Selatan (541,29)
  • Hong Kong-China (536,83)
  • Jepang (531,79)
  • Liechtenstein (528,87)
  • …..
  • …..
  • Tunisia (365,69)
  • Indonesia (374,55)
  • Brazil (379,84)
  • Meksiko (393,56)
  • Thailand (422,73)

Resep Sukses Finlandia

Dari segi anggaran, Finlandia agak sedikit lebih tinggi dari negara lain — walau bukan yang tertinggi. Kegiatan sekolah juga hanya 30 jam per minggu. Tapi guru-guru di Finlandia adalah pilihan dengan kualitas terbaik. Untuk menjadi guru jauh lebih ketat persaingannya ketimbang melamar Fakultas Hukum atau Kedokteran. Guru juga diberi kebebasan dalam kurikulum, text-book, hingga metode pengajaran dan evaluasi.

Sistem pendidikan Finlandia memang unik. Remedial tidak dianggap sebagai kegagalan tapi untuk perbaikan. Orientasi dibuat untuk tujuan-tujuan yang harus dicapai. Penekanan ada di proses, bukan hasil. PR dan ujian tak musti dikerjakan dengan sempurna — yang penting murid menunjukkan adanya usaha. Ujian justru dipandang sebagai penghancur mental siswa.

Sejak awal, murid diajari bertanggung jawab mengevaluasi dirinya sendiri. Mereka didorong untuk bekerja secara independen. Guru tidak mesti selalu mengontrol mereka. Proses pembelajaran berjalan dua arah. Suasana sekolah boleh dibilang jadi lebih cair, fleksibel, dan menyenangkan. Namun efektif.

Guru juga tak pernah mengkritik murid yang justru dinilai membuat murid malu dan menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Murid “boleh” berbuat kesalahan, namun guru akan memintanya untuk membandingkan dengan hasil sebelumnya. Memang tak ada sistem ranking di sini sehingga siswa merasa confident dan nyaman terhadap dirinya. Ranking dipandang hanya membuat guru berfokus pada murid-murid terbaik saja, bukan ke seluruh murid.

Finlandia sukses menggabungkan kompetensi guru yang tinggi, kesabaran, toleransi dan komitmen pada keberhasilan melalui tanggung jawab pribadi. Di Finlandia, perbedaan antara murid berprestasi baik dan murid yang kurang sangatlah kecil. Kata seorang guru di Finlandia, “Kalau saya gagal dalam mengajar seorang murid, maka itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya!”

Sedangkan di Indonesia malah ada sejumlah guru dan kepala sekolah yang dengan bangga tidak menaikkelaskan anak didiknya. Gagal mendidik kok bangga.

Pendidikan di Indonesia

Menikmati pendidikan belasan tahun di Indonesia membuat saya miris. Penilaian berorientasi hasil, bukan proses. Pembinaan mengabaikan EQ dan SQ. Isinya hafalan, cara cepat membabat soal, dan “ilmu” yang ketika diingat malah makin membuat lupa — tanpa penekanan soal pemikiran kritis dan pembentukan sikap mental positif. Trilogi dasar aspek pendidikan kognitif-psikomotor-afektif (sengaja?) diabaikan.

Di Indonesia, kualitas guru di Indonesia juga masih (maaf) memprihatinkan. Lulusan sekolah menengah yang jempolan biasanya lari ke tempat yang mentereng : Ilmu Kedokteran, Teknik, Ekonomi, dan sebagainya. Praktis, mereka yang masuk Ilmu Pendidikan adalah “sisa” yang gagal bersaing masuk ke jurusan elit.

Contoh lain adalah UAN yang baru saja lewat beberapa waktu lalu. Sesuai PP 19/2005, UAN adalah indikator kelulusan. Namun banyak yang menilai UAN tak bermanfaat karena hanya mengkondisikan penyelewengan — demi anak didik dan sekolah terangkat citranya. Guru, kepala sekolah, dan bahkan pejabat daerah terlibat jadi tim sukses. Passing grade ditetapkan, tapi sarana, prasarana, dan sumberdaya belum terkondisikan. Begitu hasil jeblok, segala cara agar murid lulus, bukan dengan introspeksi. We want to look good, but didn’t want to be really good.

Sebagian menyayangkan jerih payah tiga tahun hanya ditentukan dalam tiga hari. Banyak murid cerdas diterima SPMB Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, tapi gagal dalam UAN. Murid cerdas justru terbebani mentalnya. Apalagi, andaikata tak lulus, mereka musti mengulang Paket C yang prestisenya kalah jauh. Dorongan belajar pada akhirnya justru sulit dibangkitkan dan hasil maksimal mustahil diperoleh.

Di sisi lain, kualitas pendidikan memang sedemikian rendahnya. Dengan passing grade yang cukup rendah dibanding negara tetangga, masih banyak juga yang tidak lulus. Ketika ada wacana untuk menaikkan standar, protes di sana-sini. Solusinya? Mungkin kembalikan saja ke sistem Ebtanas lama yang dirasa lebih “fair” dan tidak mengundang banyak masalah — sembari menunggu format UAN yang benar-benar pas buat negeri ini.

Atau, sebelum UAN, misalnya sekolah mengadakan seleksi intern sehingga hanya benar-benar murid yang siap yang bisa mengikuti UAN. Atau, UAN dilakukan dengan beberapa passing grade: yang nilainya sekian bisa mendaftar S1, yang sekian hanya bisa mendaftar diploma, yang kurang bisa mengulang tahun depan. Di Singapura, hanya murid tertentu yang qualified yang bisa lanjut S1, sementara sisanya masuk ke program diploma/poltek (atau TAFE kalau di Australia).

Atau, mencontek di negara maju, murid yang lulus UAN mendapat ijasah UAN, sementara yang tidak hanya memperoleh ijasah sekolah atau tanda tamat belajar. Di Inggris misalnya, setelah pendidikan wajib 16 tahun, murid bisa langsung kerja atau ambil A-Level selama dua tahun untuk persiapan kuliah. Di akhir program ada tes nasional dimana murid yang mendapat nilai A pada mata pelajaran utama bisa langsung masuk universitas favorit seperti Oxford, Cambridge, Imperial College, dan sebagainya.

Yang jelas, jika KBK/KTSP diterapkan, kita semua musti konsisten. Evaluasi harus berdasarkan proses. UAN tak perlu dipaksakan sebagai penentu kelulusan. Tapi sejauh mana kesiapan kita (terutama di daerah) untuk menerapkannya? Itu PR kita bersama.

Conclusion

Asumsikan 1 persen dari jumlah warga negara adalah jenius, maka “seharusnya” ada 2,2 juta orang berbakat di Indonesia. Masalahnya, bagaimana menemukan mereka, mengasah mereka, memberi mereka kesempatan, supaya mereka bisa mengembangkan potensinya. Indonesia bagus di fisika  dan matematika. Indonesia juga jagoan badminton. Ada juga Crhisjon yang jago tinju. Ada jugaanak pedagang rokok yang meraih juara dunia catur. Ada juga yang bisamenemukan ion motioncontrol di elektrolit. Patut disayangkan mengapa pemerintah masih cuek dan belum piawai dalam mengasah intan mutu manikam.

Hipotesis sementara saya, pendidikan informal (dalam hal ini keluarga) masih jadi unsur terpenting untuk membentuk pribadi yang unggulan selama pemerintah belum mampu membangun sistem pendidikan yang benar-benar mumpuni. Keluarga jugalah yang jadi benteng melawan budaya instan dan pengaruh negatif lingkungan. Dan hipotesis alternatif saya, murid-murid SMP-SMA tak seburuk yang ditulis di media. pengaruh 10.00 – 21.00 yang jauh lebih kuat daripada masa studi 7.00-13.00 juga jadi salah satu faktor yang mendistorsi kualitas mereka sebenarnya. Wajar kalau di Finlandia, sewaktu istirahat para guru dan muridnya bermain LEGO robotic. Sementara di Indonesia, murid-murid lebih suka ngerokok, pacaran, atau tawuran sewaktu istirahat.

Anyway, sekadar cerita di sebuah rumah sakit umum di Los Angeles, ada dua kamar bersalin yang saling bersebelahan. Yang satu adalah kamar VIP sementara kamar di sebelahnya kelas ekonomi dimana pasiennya negro. Hebatnya, semua diperlakukan dengan standar yang sama. Dokter dan suster melayani dengan tulus, menyambut kelahiran dengan bahagia, dan langsung menguruskan dokumen kelahirannya. Pemerintah federal juga memberikan susu dan makanan bayi selama 3 tahun. Kata mereka, “orang tuanya sih boleh miskin dan uneducated, tapi si jabang bayi ini nggak boleh miskin dan nggak boleh uneducated.”

Happy New Year 2009

Happy New Year 2009 Happy new year to all of my freinds, my colega and my family.
hope you all in happy place and time forever.
In this year I do hope transform to be more good person. I want to love all of human being, altough they are don’ love me. but i will very happy if all the human like me as me.
In this year i will lauch my new company. Its Name BMT Al-Fatah. This company concentrate in syariah economic (islamic economic). the society which use the kapitalis economy to be move to islamic economy. This idea in Indonesian language
I invite you to invest in my company.
before and after that i say Thank you very much. Jazakumullah khairan katsira. Amin

Mr. Suprihno

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.